24 KUA Di Kaltim Belum Miliki Kantor

Dari 114 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), 24 di antaranya belum memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan urusan masih menyewa di rumah penduduk. <p style="text-align: justify;"><br />"Dari 114 KUA yang ada, 81 KUA di antaranya telah memiliki kantor, 9 di antaranya kantor dengan kondisi rusak dan memprihatinkan, sedangkan 24 lainnya masih menyewa di rumah warga," ujar Kepala Bagian Urusan Agama Islam, Kanwil Depag Kaltim Elbadiansyah, di Samarinda, Rabu.<br /><br />Dia mengatakan, sebagian besar KUA yang tidak memiliki kantor atau sekretariat itu berada di daerah pemekaran baru atau di kawasan baru berkembang, terutama kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terisolir.<br /><br />Adapun 24 KUA tersebut yakni, di Kabupaten Berau sebanyak lima KUA, di Bulungan ada empat KUA, Kutai Timur sembilan KUA, Malinau empat KUA, kemudian di Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung masing-masing terdapat satu KUA.<br /><br />Terkait dengan itu, dia berharap agar DPRD Kaltim dapat membantu sesuai dengan perannya sebagai lembaga yang mengesahkan anggaran. Keberadaan kantor sangat diperlukan karena pemerintah dan masyarakat menuntut pelayanan prima, namun di sisi lain sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik.<br /><br />Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ali Hamdi mengaku sangat terkejut, sehingga dia berjanji akan membawa persoalan itu ke dalam rapat badan anggaran dewan.<br /><br />"Terus terang saya sangat terkejut mendengar kabar yang dikemukakan pihak Kanwil Depag Kaltim, seharusnya masalah penting ini telah lama disampaikan. Keberadaan kantor bagi sebuah instansi sangat vital, terlebih yang bersentuhan langsung ke masyarakat," katanya.<br /><br />Menurut Ali, dalam pembahasan sebuah anggaran harus menggunakan skala prioritas serta asas manfaat. Selanjutnya, jika melihat dari kedua sisi tersebut, maka pembangunan beberapa kantor KUA di daerah cukup memungkinkan.<br /><br />Kendati demikian, pihak Depag Kaltim perlu membangun komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kota setempat. Hal ini dinilai penting mengingat daerah tersebut berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.<br /><br />"Setelah persoalan ini nanti saya bawa ke rapat badan anggaran, saya berharap teman-teman di badan anggaran bisa menyetujui untuk pembangunan Kantor Urusan Agama di sejumlah daerah agar berbagai persoalan yang ada bisa cepat diselesaikan," kata Ali lagi.<strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.