MELAWI – Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono ditemui belum lama ini menerangkan Khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sejauh ini pelaksanaannya bisa dibilang berjalan lancar. Ia pun mengklaim bahwa realisasi untuk yang masuk dalam APBD Melawi tahun anggaran 2018, disebut tidak mengalami persoalan.
“Realisasi DAK secara umum memang pada pekan lalu belum mencapai 25 persen. Setetelah diupayakan oleh masing-masing SKPD, informasinya DAK fisik hingga saat ini sudah aman,” katanya keepada wartawan belum lama ini.
Menurut Ivo, dana masuk dari DAK pusat memang pada pertemuan terakhir saat evaluasi pendapatan triwulan II, dimana baru mencapai 16 persen dari semestinya pencairan DAK tahap satu sebesar 25 persen.
“Hanya sudah dikejar masing-masing SKPD sekarang,” paparnya.
Lebih lanjut Ivo mengatakan, yang sempat menjadi kendala pada realisasi DAK itu yang menggunakan e-Katalog untuk pengadaan barang. Seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“E-Katalog ini memang agak susah karena terkait dengan pihak ketiga. Senin lalu, saya tanya ke Bu Ani (Marniyati, Kadis Pengendalian Penduduk) katanya masih belum. Tapi untuk Dinkes sudah clear,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Melawi, Panji sudah beberapa kali memanggil kepala dinas, supaya mereka memperhatikan deadline keterbatasan waktu yang tersedia. Karena limit waktu pencairan DAK untuk tahap pertama sudah diterapkan pada 23 Juli.
“Maka sebelum tanggal 23 Juli semua kontrak sudah harus ditandatangani dan semua selesai. Dan kita minta mereka punya komunikasi yang intens dengan KPPN Sintang,” katanya.
Dana pusat ini, kata Panji ada kaitan dengan instansi KPPN Sintang. Karena pencairan melalui KPPN, baru ke kas daerah dan cair masuk ke kas pengguna anggaran.
“Mekanisme pencairan DAK ini cukup berbelit dan panjang. Maka semua harus proaktif,” katanya.
Panji menegaskan memang harus ada evaluasi terkait persoalan pencairan dak mengingat masih rendahnya realisasi dak fisik. Ia juga akan menginventarisasi masalah yang ada. Termasuk memanggil semua dinas yang terkait dengan pengelolaan DAK.
Sebenarnya, kata Panji, sudah tidak ada masalah lagi di dinas, terkait pelaksanaan kegiatan DAK fisik. Hanya persoalan beberapa kali bertanya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang, dananya belum masuk. Padahal di dinas sudah lama proses pencairan.
“Proses di lapangan dan proses tender sudah selesai dan kontrak juga sudah selesai tinggal menunggu pencairan,” katanya. (Ed/KN)
