Menuju Kabupaten Sekadau Layak Anak

Pertemuan Tatap Muka Enam Desa di Nanga Taman didanai oleh Uni Eropa untuk Perbaikan Kualitas Layanan Kesehatan

SEKADAU – Wahana Visi Indonesia (WVI) Proyek yang didanai oleh Uni Eropa bersama Koalisisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau adakan Pertemuan Tatap Muka dalam rangka “Suara dan Aksi Warga Negara” yang di gelar di Gedung PNPM Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Selasa (13/11/18).

Kegiatan dihadiri oleh 6 Kepala Desa, Kepala Dusun, Bidan Desa, Ketua TP PKK Desa, Fasilitator dan Kader Posyandu.

Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) melalui Elsa Setianingsih menuturkan, kegiatan hari ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk Kabupaten Layak Anak (KLA).

Selain itu kata dia, kedepan akan dibuat Perda KLA rencananya tahun depan.
Ia juga berharap pihak Kecamatan juga bisa mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Layak Anak.

Hari ini kegiatan kita berkontribusi untuk Klaster 3 KLA “Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,” ucapnya.

Elsa katakan, ujung tombak kesehatan dasar ada di Posyandu. Posyandu adalah milik masyarakat. Petugas Kesehatan hanya sebagai pelayan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

“Karna Posyandu berada di Desa, maka penanggungjawabnya adalah Kades.
Maju tidaknya Posyandu semua ada ditangan Kades. Tujuan Posyandu adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa,” lanjutnya.

Selanjutnya sambutan Camat Nanga Taman melalui Kabag Kesra, Heri Waluyo yang sekaligus membuka acara Suara dan aksi Warga Negara menuturkan, berkaitan dengan Posyandu di Desa, biaya operasional Posyandu jauh dibawah standar. Namun, Kader-kadernya selalu semangat.

Heri meminta, kalau bisa semua Desa se-Kecamatan Nanga Taman kita undang untuk dilibatkan dalam kegiatan Suara dan Aksi Warga Negara ini.

“Kepada para Kades, tolong operasional Posyandu diperhatikan, karna saat ini masih minim.
Perlu juga Makanan tambahan bayi,” pintanya.

Ia juga minta kepada Kades, BPD dan PKK lebih objektif dalam memperhatikan anggaran Posyandu.
Selain itu, para Kades dan Kader supaya bisa sebagai motivator.
Fasilitator harus tau apa kebutuhan warga di Desa, sampaikan ke Kades selanjudnya ke Kecamatan dan Kabupaten.

“Kader juga harus mampu sebagai inovator dan sebagai pelopor pembangunan,” tuturnya.

Rencana Aksi yang disusun pada kegiatan ini antara lain adanya SK untuk kader Posyandu, penambahan sarana dan prasarana di Posyandu dan Polindes, kejelasan status tenaga honor di Puskesmas dan banyak lagi. (AS /KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.