Anggaran pengamanan Pemilu 2014, untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp41 miliar yang bersumber dari APBN, kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar. <p style="text-align: justify;">"Anggaran sebesar itu untuk dua tahap, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," kata Mukson Munandar di Pontianak, Selasa.<br /><br />Ia menjelaskan, dengan sudah dianggarkannya biaya untuk pengamanan Pemilu 2014, maka Polda Kalbar tidak boleh lagi menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.<br /><br />"Anggaran itu sebagian besar untuk mobilitas personil, seperti untuk pemberian uang saku dan uang makan bagi petugas di lapangan," ungkapnya.<br /><br />Mukson menambahkan, sepanjang pengamanan Pemilu 2014, personel polisi dilarang membawa senjata api.<br /><br />"Yang diperbolehkan hanya membawa tongkat, tameng atau sejenis pengamanan diri saja, dan hanya untuk pengusir kalau terjadi kericuhan atau keributan sepanjang Pemilu," katanya.<br /><br />Polda Kalbar mengerahkan sebanyak 6.787 personel polisi untuk mengamankan proses Pemilu 2014, yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar.<br /><br />Polda Kalbar juga telah memetakan tempat pemungutan suara rawan pelanggaran dan kecurangan pada Pemilihan Umum 2014 di provinsi ini.<br /><br />Data Polda Kalbar mencatat rawan satu sebanyak 4.633 TPS, rawan dua sebanyak 3.159 TPS, rawan tiga sebanyak 552 TPS, dan aman sebanyak 1.845 TPS.<br /><br />Untuk kategori rawan satu dijaga satu polisi untuk tiga TPS, penjagaan itu dilakukan karena kriminalitas di kawasan itu tinggi, kemudian rawan dua satu polisi dua TPS karena kriminalitas tinggi dan calegnya juga ramai, rawan tiga satu polisi satu TPS (karena kondisi geografi yang sulit dijangkau), serta TPS aman, yakni dijaga satu polisi untuk empat TPS, kata Kabid Humas Polda Kalbar. <strong>(das/ant)</strong></p>
