Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno menengarai Amerika Serikat (AS) turut mengatur keputusan pemerintah untuk membeli 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). <p style="text-align: justify;">Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno menengarai Amerika Serikat (AS) turut mengatur keputusan pemerintah untuk membeli 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).<br /><br />Kepada pers di Jakarta, Minggu, Teguh mengungkapkan bahwa Karen Brooks, seorang pelobi asal AS, telah ditugaskan untuk menekan pemerintah Indonesia supaya mematuhi skenario AS.<br /><br />"Karen Brooks terlibat langsung dalam upaya melobi pemerintah Indonesia untuk meloloskan kepentingan Newmont yang notabene merupakan perusahaan AS," kata Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu.<br /><br />Ia menegaskan, Brooks telah menekan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo untuk mengambil alih bagian 7 persen saham Newmont senilai 246,8 juta dolar AS.<br /><br />"Dengan begitu menutup peluang bagi pemerintah daerah yang juga berhak atas saham divestasi pemilik konsesi tambang di area Batu Hijau, Provinsi Nusa Tenggara Barat," kata Teguh.<br /><br />Brooks selama ini dikenal sebagai pelobi kawakan yang jasanya kerap dimanfaatkan untuk melancarkan kepentingan pihak asing.<br /><br />"Karen Brooks ini adalah figur yang secara khusus mengemban misi menyelamatkan kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik. Tentunya, di balik itu ada kepentingan korporasi raksasa di AS yang memerlukan kepiawaian Karen dalam melakukan lobi tingkat tinggi," cetus Teguh.<br /><br />Ia mengakui, siapa pun tidak bisa mencegah masuknya tim yang ditugaskan untuk melakukan upaya lobi terkait perkara saham divestasi Newmont.<br /><br />Bahkan, negara-negara di dunia pun tidak mengharamkan penggunaan jasa pelobi andal dalam berbagai perkara terkait kepentingan bisnis. "Yang patut disayangkan adalah sikap eksekutif di Indonesia yang dengan mudahnya menuruti keinginan negara lain," tandasnya.<br /><br />Padahal, Teguh menambahkan, sebagai negara berdaulat secara politik dan ekonomi, tidak sepantasnya pemerintah Indonesia bersikap menaati kemauan asing.<br /><br />"Sebagai negara berdaulat, sudah seyogianya setiap keputusan yang diambil itu demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat," katanya.<br /><br />Sesuai informasi yang diterimanya, imbuh Teguh, Brooks melancarkan upaya lobi kepada sejumlah elite di Kementerian Keuangan serta institusi terkait lainnya.<br /><br />"Bahkan informasi yang kita peroleh dari kalangan yang bisa dipercaya, Karen Brooks juga memberikan penekanan khusus terhadap sejumlah pejabat. Entah itu berupa janji-janji manis tertentu atau apa, itu yang perlu diselidiki," ucapnya.<br /><br />Brooks ditengarai juga sudah merapat ke Istana Wakil Presiden demi mengamankan kepentingan Newmont di Indonesia. "Kabarnya, upaya lobi yang dilakukan Karen itu pun sampai kepada Wapres Boediono," ujar Teguh.<br /><br />Dugaan adanya intervensi asing dalam proses divestasi Newmont itu juga dikemukakan aktivis antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).<br /><br />"Indikasi adanya intervensi asing di sektor industri pertambangan memang sangat kuat. Bahkan, itu sudah berlangsung sejak era pemerintahan masa lalu. Pemerintah kita sangat lemah saat menghadapi kepentingan asing," ujar Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas.<br /><br />Menurut Firdaus, Indonesia memang membutuhkan keterlibatan asing. Namun, idealnya pemerintah harus bisa berdiri tegak ketika berhadapan dengan intervensi asing demi kepentingan bangsa dan negara.<br /><br />Sementara itu, kalangan Kementerian Keuangan belum dapat dikonfirmasi tentang kebenaran tengara keterlibatan asing dalam masalah Newmont atau pertambangan lainnya di Indonesia.(Eka/Ant)</p>
