Askonas Minta Pemkab Segera Bayar Hutang di APBD 2018

MELAWI – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Melawi, Abang Sabirinsyah mengatakan, persoalan gagal bayar yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Melawi tidak hanya baru terjadi pada than 2017 saja. Namun pada tahun 2016 juga sudah terjadi hal yang sama, rata-rata proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Anggota Askonas, 5 persennya tidak terbayarkan. Untuk itu, pihak Askonas meminta Pemkabuntuk segera membayar hutang tersebut pada tahun 2018 ini.

“Yang tidak terbayarkan kepada kontraktor, berdasarkan kontrak-kontrak yang ada, dari pengguna anggaran kepada anggota Askonas, kegiatan 2016 rata-rata 5 persen belum terbayarkan. Kemudian di APBD Perubahan 2017 juga tidak terbayar,” kata Sabirin, kepada wak media, kemarin.

Lebih lanjut Ia mengatakan, terkait hutang tersebut, konsekuensinya karena para kontraktor bekerja sesuai dengan kontrak dan kedua belah pihak ada kewajiban masing-masing, artinya ada unsur kesengajaan. “Kami menganggap ada unsur penipuan. Karena kami disuruh bekerja, tetapi tidak dibayar penuh. Kami akan laporkan dan ajukan ini ke pihak kepolisian,” ucapnya.

Namun, katanya, sebelum pihak Askonas melaporkan ke pihak kepolisian, maka pihaknya akan meenyampaikan aspirasi tersebut ke DPRD Melawi yang merupakan wakil rakyat, untuk menyikapi persoalan ini.

“Initinya kami minta kepada pemrintah daerah secepatnya membayar, karena membayar tersebut adalah kewajiban pihak pemerintah,” paparnya.
Sabirin menuturkan, kegiatan yang belum terbayarkan, selain proyek pembangunan yang besar, juga banyak yang PL, baik yang tahun 2016 maupunproyek-proyek tahun 2017.

“Rata-rata yang tidak terbayarkan itu, termen 5 persen. Sementara proyek sudah selesai dilaksanakan. Jadi yang kami pertanyakan, kemana dana 5 persen tersebut,” tanyanya.

Pihak Askonas juga sudah pernah menanyakan ke instansi yang bersangkutan, terkait 5 persen yang tak terbayarkan tersebut. Hal tersebut juga belum ada kejelasan mengenai pembayaranhutang-hutang tersebut kepada para kontraktor.

“Secara pribadi masing-masing sering anggota menanyakan ke dinas terkait. Sementara dari organisasi, kami akan menyampaikannya ke DPRD dan melaporkannya ke pihak penegak hukum bila tidak segera dibayarkan. Karena ini konsekuensinya hukum. Kami dari kontraktor sendiri kalau gagal melaksanakan kegiatan, bisa didenda bahkan diproses hukum. Nah, kalau pemerintah yang tidak bayar, dan tidak melaksanakan kewajiban ke kontraktor, kok diam-diam saja. Ini harus menjadi perhatian penegak hukum,” pungkasnya. (Edi/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.