MELAWI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi, melaksanakan rapat kerja bersama eksekutif. Agenda rapat tersebut perihal penyampaian ringkasan penyebab dan jumlah defisit APBD Melawi Tahun Anggaran 2018, Senin ( 17/9) di ruang rapat paripurna DPRD Melawi.
Heri mengungkapkan, rapat kerja pihaknya bersama eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, membahas yang berkaitan pada penyebab dan jumlah devisit APBD Melawi tahun 2018.
“Rapat kerja bersama TAPD, dimana DPRD akan mempertanyakan penyebab dan kenapa sampai defisit APBD Melawi 2018,” ujar Heri.
Dalam rapat tersebut cukup banyak yang menjadi pertanyaan para anggota DPRD. Mulai dari jumlah angka asumsi defisit yang disampaikan pihak TPAD yang semakin bertambah hingga mencapai Rp. 202 Milyar. Sehingga menjadi pertanyaan para anggota dewan bagaimana bisa terjadi defisit sebanyak tersebut, hingga meminta riincian terjadinya defisit tersebut.
Seperti yang disampaikan salah satunya anggota DPRD Melawi, Malin. Ia menilai persoalan APBD Melawi sejak tiga tahun belakangan ini terus saja terjadi dan tak kunjung selesai. Bahkan yang tahun 2018 ini juga tak kunjung tuntas sejak ditetapkan pada akhir November lalu hingga pertengahan September ini.
“Angka tekor ini bahkan disebutkan bisa sampai Rp202 miliar. Nah, ini kok berubah-ubah, kemarin dalam rapat-rapat sebelumnya disebutkan sebesar Rp165 miliar, kemudian Rp154 miliar. Padahal awal penetapan disebut APBD kita balance, kemudian setelah asistensi naik jadi Rp31 miliar,” keluhnya.
Malin pun meminta Pemkab Melawi merincikan penyebab defisit APBD yang begitu besar. Berapa total belanja langsung dan tak langsung, realisasi saat ini, serta target pendapatan daerah dan realisasinya saat ini.
“Saran konkrit saya sampaikan, supaya semua kegiatan fisik tidak usah dilaksanakan. Kita restart ulang saja. Laksanakan belanja rutin saja seperti gaji pegawai dan lain-lain. Daripada pinjam uang ke pihak ketiga, itu sama saja buat masalah baru,” katanya.
Malin juga meminat kepada pihak pemerintah Melawi untuk menyetop semua kegiatan fisik tahun ini dan hanya menjalankan kegiatan rutin saja. “Dengan begitu harapan di tahun 2019 bisa terjasi surplus,” paparnya.
Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan malin, juga disampaikan Wakil ketua DPRD melawi, Kluisen. Ia meminta pihak TPAD menyiapkan rincian penyebab defissit APBD tersebut hingga pukul 24.00 WIB.
“Kami inta kepada TPAD untuk menyiapkan rincian penyebab teerjadinya defisit hingga 24.00 malam ini,” ucapnya.
Tak hanya itu,Ketua Fraksi PAN, Joni Yusman, juga mengaku bingung dengan defisit APBD Melawi yang terkesan berubah-berubah dari angka kecil hingga melambung ke angka Rp 202 milyar. Hingga Ia juga mempertanyakan bagaimana angka defisit tersebut terus saja mengalami kenaikan.
“Saya bingung dengan nilai defisit yang sebenarnya dari APBD Melawi. Karena perubahan angka defisit mulai dari zero, naik kemudian menjadi Rp32 miliar, Rp 58miliar kemudian sampai Rp90 milar, Rp143 miliar sampai kemudian muncul asumsi baru Rp202 miliar. Ini sebenarnya belanja apa yang sudah dibuat. Apa saja yang masuk dalam pembayaran hutang. Dulu sebenarnya DAK harusnya tidak masuk dalam pembayaran hutang, kalau pemerintah langsung menyetop pekerjaan. Tapi justru dipaksa sehingga masuk dalam hutang APBD,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Andri Suparto menerangkan, defisit yang sudah dihitung oleh instansinya sebenarnya mencapai Rp142,9 miliar. Defisit muncul karena belanja APBD ditambah dengan pembayaran hutang pihak ketiga yang mesti dilunasi pada tahun ini. Ia juga menawarkan solusi untuk menutupi defisit tersebut, yakni dengan menunda belanja fisik sebesar nilai defisit atau mengajukan pinjaman daerah pada Bank Kalbar yang tentunya juga harus melalui persetujuan menteri keuangan.
“Belanja fisik yang ditunda akan dimasukkan dalam APBD 2019. Sementara kalau pinjaman ke Bank Kalbar hanya bisa maksimal Rp41 miliar,” katanya.
Terkait usulan beberapa anggota DPRD untuk menghentikan seluruh kegiatan fisik 2018, Andri mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan karena mesti melaporkan hasil rapat ini pada Bupati Melawi. (Ed/KN)
