Bakar Lahan, Masyarakat Kalbar Akan di Penjara 10 Tahun

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bebarapa bulan yang lalu telah mengeluarkan edaran tentang larangan membakar hutan, lahan atau kebun. <p>Menurut Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto  dalam surat maklumat kepolisian itu berdasarkan Nomor: Mak/01/VII/2015/Polda Kalbar tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun.<br /><br />Kepada seluruh warga masyarakat atau pihak manapun di Kalbar agar tidak melakukan pembakaran lahan, hutan dan kebun atau tindakan lain dengan tujuan apapun baik sengaja maupun tidak sengaja. <br /><br />“Bilamana ada pihak yang tetap melakukan pembakaran diberikan tindak hukum yang tegas dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun,” tuturnya.<br /><br />Selain hukuman penjara, pelaku juga didenda Rp15 miliar seperti tercantum pada pasal 108 Jo Pasal 69 Huruf H UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup. <br /> <br />Dengan adanya surat maklumat dari kepolisian, membuat masyarakat Kalbar umumnya dan Kabupaten Sintang khususnya menjadi buah simalakama.<br /><br />Bagaimana tidak, membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi tradisi dari jaman nenek moyang terdahul, namau apabila membuka lahan dengan cara membakar akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib.<br /><br />Ayub salah satu petani di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang merasa haknya sebagai petani ladang berpindah dirampas haknya.<br /><br />“Bagaimana tidak,  apabila kami membuka lahan dengan cara membakar akan dikenakan sanksi, sementara kami berladang harus dengan cara di bakar, kalau tidak dibakar dengan cara apa kami berladang”, tanya Ayub.<br /><br />Lanjut Ayub, kalau tidak menanam padi kami mau makan apa, kalau beras kami beli setiap harinya kemungkinan kami tidak mampu, apa lagi sekarang ekonomi lagi susahnya, karet murah tidak sesuai dengan harga barang yang dijual di toko saat ini. Semuanya tidak sebanding dengan harga karet yang harga per kilonya Rp 5.000, mau makan apa,” katanya Ayub. <br /><br />“Untuk larangan bakar ladang boleh saja, tapi kalau soal perut, anak dan istri kami siapa yang mau tanggung, jika kami tidak bisa berladang dengan cara dibakar”.<br /><br />Yang buat larangan itu enak pak, karena mereka sudah di gaji oleh negara, kalau kami siapa yang mau gaji, kalau tidak dengan cara berladang, ungkap Ayub dengan nada kesal.<br /><br />Ditempat terpisah Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward SE, M.Si menyambut baik dengan adanya larangan pembakaran hutan dan lahan/kebun yang dibuat oleh pihak kepolisian.<br /><br />Namun ia juga, meminta kepada pihak kepolisian harus bisa juga mengerti dengan keadaan masyarakat adat saat ini, karena mayoritas masyarakat adat khususnya petani ladang berpindah memanfaatkan musim kemaru inilah untuk membakar ladang.<br /><br />Karena tradisi membakar ladang pada musim kemarau ini adalah tradisi dari jaman nenek moyang kita terdahulu, khusunya masyarakat adat, terang Jeffray. (*)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.