Bappenas: Ada Lima Tantangan Pembangunan Nasional 2014

oleh
oleh

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo memaparkan lima tantangan pembangunan nasional 2014 dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perencanaan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Babel. <p style="text-align: justify;">"Salah satu tantangan dan isu utama dalam pembangunan nasional pada tahun 2014 adalah proses pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat," kata Lukita di Pangkalanbaru, Selasa.<br /><br />Wamen menjelaskan beberapa alasan keterlambatan perekonomian dunia, antara lain, karena pemulihan Zona Eropa yang masih berjalan lambat sehingga memerlukan waktu untuk ekonomi pulih seperti sebelum krisis.<br /><br />Isu selanjutnya adalah menjaga kestabilan neraca pembayaran yang dilakukan dengan cara mempertahankan momentum pertumbuhan investasi yang relatif cukup tinggi, khususnya investasi langsung.<br /><br />"Tantangan lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional dengan beberapa strategi, antara lain, mempercepat proses pembebasan lahan," ujar Wamen.<br /><br />Langkah selanjutnya adalah meningkatkan fasilitasi kerja sama pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia.<br /><br />Tantangan selanjutnya dalam pembangunan nasional 2014 adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional yang dilakukan dengan cara meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional serta mengembangkan sumber energi terbarukan.<br /><br />Terakhir, Wamen menjelaskan bahwa tantangan pembangunan nasional adalah peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah.<br /><br />"Efektivitas pengelolaan keuangan itu kita lakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, meningkatkan efisiensi alokasi belanja pemerintah, serta meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja pemerintah," katanya.<br /><br />Kelima tantangan pembangunan nasional tersebut harus menjadi landasan bagi setiap pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan kerja pembangunan daerah RKPD. <strong>(das/ant)</strong></p>