Bawaslu dan KPU jemput Lansung Logistik PSU ke Bandara Sintang

MELAWI-Persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSu) di Tempat pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan terus dilakukan. Hari ini, Selasa (23/4) KPU dan Bawaslu akan menjemput surat suara di Bandara Tebelian Sintang yang dikirim menggunakan pesawat dari KPU Provinsi ke Bandara Sintang.
“Semua sudah kami siapkan. Sekarang lagi menjemput surat suara di Bandara Tebelian Sintang. Terkait apakah nantinya ada kekurangan atau tidak, tentunya belum bsa kami jawab sekarang karena saat ini kami sedang menjemput logistik,” ungkap Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo, Selasa (23/4).
Suparjo menjelaskan, terkait PSU tersebut, pihaknya juga akan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas KPPS, agar tidak terjadi kesalahan. “Petugas KPPS akan diberi Bimtek khusus pada tanggal 24 April 2019 esok, sekaligus Distribusi logistik dalam kotak,” jelasnya.
Sementara terkait jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi TPS yang akan dilaksanakan PSU, Dedi mengatakan jumlah DPT masih tetap, tidak ada penambahan atau kekurangan. Jumlah surat suara yang diberikan juga menyesuaikan jumlah DPT plus tambahan 2 persen.
“Jumlah DPT masih tetap sama. Surat suara juga diberikan sesuai jumlah DPT plus tambahan 2 persen. Pemilih laki-laki sebanyak 140 orang dan perempuan 119 orang surat suara tambahan 2 persen, sehingga totalnya 265 surat suara,” paparnya.
Dedi mengatakan, terhadap warga yang tidak masuk dalam DPT, namun memiliki KTP Elektronik yang berdomisili di lokasi dusun setempat, maka tetap masih bisa memilih karena bisa masuk dalam Daftar pemilih Khusus (DPK).
“Klau cuman bawa KTP-el tanpa c6, kan udah tersedia surat suranya, kecuali yang DPK, harus berbasis domisili stempat. Jika tidak berdomisili sesuai KTP-el, ya tidak akan dolayani. Karena sudah jelas aturannya,” jelasnya.
Pengalaman sebelumnya, masih banyak pengurus KPPS yang tidak paham mengenai warga yang mengguakan KTP Elektronik berbasis domisili setempat boleh memilih menggunakan KTP Elektronik meskipun tidak masuk DPT. Tidak hanya itu, adapula KPPS yang membatasi penggunakan KTPel sebagai DPK, yang mana berpatokan dengan jumlah surat suara tambahan sebanyak 2 persen.
Terkait hal tersebut, Dedi mengatakan, terkait antisipasi warga sebagai pengguna KTP el, agar terakomodir semuanya sebagai DPK maka pihaknya akan menjelaskan dan memberikan Bimtek kepada petugas. “Intinya sebelum pelaksanaan, petugas akan diberi Bimtek terlebih dahulu,” ucapnya.
Sementara terkait menjaga partisipasi pemilih, Dedi mengatakan, jajaran dibawahnya khususnya petugas KPPS sudah mulai mengedarkan untangan berupa form C6, kepada pemilih stempat. “Kita berharap pemilih bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada hari pencoblosan PSU, dengan datang ke TPS tersebut,” harapnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengatakan, PSU akan dilaksanakan pada 25 April 2019 oleh KPU kabupaten Melawi di TPS 01 Desa Nyangai Kecamatan Pinoh Selatan. Terkait persiapan pengawasan, pihaknya telah memberikan penguatan kapasitas terhadap jajaran untuk melakukan pengawasan melekat.
“Lagi-kagi kami ingin menyampaikan bahwa upaya pengawasan yang kami lakukan terkait pelaksanaan PSU tersebut yakni memberikan penguatan kapasitas terhadap jajaran untuk melakukan pengawasan melekat,” ucapnya.
Johan mengatakan, saat ini bawaslu beserta KPU Kabupaten Melawi sedang menjemput kedatangan logistik pemilu di Bandara Sintang. “Diperkirakan surat suara itu akan tiba di Melawi hari ini juga. Untuk kelengkapan logistik belum dapat kita pastikan karena belum mendapatkan salinan BA dari KPU,” jelasnya.
Sementara itu, terkait jumlah pemilih, Johani mengatakan, tentu tidak akan berkurang dan lebih karena sudah di tetapkan di DPT. “Kalau terkait dengan partisipasi pemilih kita berharap mereka tetap antusias dalam melakukan pemilihan,” harapnya.
Johani mengatakan, melakukan pengawasan melekat adalah upaya pertama antisipasi kecurangan pada saat pencoblosan. Dimana pihak Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan sampai berakhirnya pelaksanaan pencoblosan hingga selesai perhitungan perolehan suara di TPS tersebut.
“Informasi yang kami dapatkan, pergeseran logistik PSU nantinya juga akan dikawal langsung oleh KPU, Bawaslu dan kepolisian dari kabupaten menuju ke TPS. Sehingga dengan demikian pelanggaran akan dapat di minimalisir,” pungkasnya. (ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.