Sintang

JUMAT (24/10/2014): (-SINTANG-): Bupati Sintang Lepas Persista U 17 Ke Jember *** Pastikan BBGRM Berjalan, Tim Tinjau Pelaksanaan Gotong Royong *** (-SEKADAU-): Pemkab Sekadau Cari Solusi Berantas Bencana DBD *** (-KALBAR-): Pemkot Pontianak Hijaukan Alun-Alun Kapuas Dengan Pohon *** )-EKONOMI-): Garuda Akan Resmikan Rute Intra Kalimantan *** (KALTIM-): Berau Kembangkan Pusat Pembibitan Ternak Perdesaan *** Samarinda Kembali Diselimuti Kabut Asap *** (-KALTENG-): Presiden MADN: Jangan Terprovokasi Dan Hindari Konflik

Banner
Banner

165 Orang Ikuti Workshop ke-2 RBM PNPM-MP

Komentar (0)

03 November 2011, 01:40:27 WIB oleh Timo | dilihat: 52 kali

Print
165 Orang Ikuti Workshop ke-2 RBM PNPM-MP

Kapuas Hulu-PUTUSSIBAU, (kalimantan-news) - Sebanyak 165 orang yang terdiri dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, sekitar pukul 08.00 wib, Selasa (1/11/2011) bertempat di Gedung Korpri Kapuas Hulu, mengikuti workshop yang ke-2 Ruang Belajar Masyarakat (RBM) pada Program Nasional Perdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), kegiatan Workshop ini dibuka langsung oleh Drs. D . William, selaku sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD), mewakili Kepala BPMD, DRS Ibrahim MSi, tampak hadir Ketua Pokja RBM PNPM-MP Kapuas Hulu, Muhamad Kasim.

Dalam sambutan Ketua Pokja RBM PNPM-MP Kabupaten Kapuas Hulu, Muhamad Kasim, menjelaskan, Selama perjalanannya PNPM yang dilaksanakan di 16 kecamatan ini mencatat banyak keberhasilan. Terutama perubahan dimasyarakat. Peningkatan kapasitas, pengorganisasian dan cara pandang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandiriannya.

Selain itu kata Kasim, dalam rangka penguatan dan pengembangan pengalaman berharga tersebut, maka PNPM-MP di Kabupaten Kapuas Hulu membentuk RBM. Sementara latar belakang workshop RBM, karena cakupan wilayah yang luas, yaitu 16 Kecamatan serta Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang semakin besar, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh masyarakat. Kemudian kecenderungan permasalahan yang makin banyak dan kompleks sehingga perlu peran langsung masyarakat dalam penanganan masalah.  

"Keberadaan pelaku-pelaku atau lembaga desa dan kecamatan yang ada selama ini perlu diorganisir, diperkuat dan dikembangkan," harapnya.
 
Sementara Drs. D. William, selaku Sekretaris BPMD, mengatakan bahwa  persoalan terbesar yang dihadapi negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju terletak pada persoalan yang sama. Yaitu permasalahan kemiskinan, tenaga kerja dan persoalan perekonomian secara umum. Kemiskinan serta harapan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dari waktu ke waktu terus diupayakan melalui berbagai program pemerintah.

"Kemampuan meningkatkan kesejahteraan tidak hanya menjadi beban tugas pemerintah semata, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa,oleh karenanya keberhasilan pemberantasan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, untuk itu perlu kerjasama dan dukungan semua piha terutama masyarakat," jelasnya.

Dikatakan William bahwa PNPM-MP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diluncurkan PNPM-MP merupakan tindakan responsif pemerintah terhadap pola perencanaan top down. Program ini mengedepankan dan menempatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan ide, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan secara langsung, baik pada pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

tidak hanya itu William juga mengatakan PNPM-MP adalah program pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  Perjanjian kerjasama ini dituangkan melalui Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) berdasarkan peraturann menteri keuangan nomor 168/PMK.07/2009 tanggal 4 Nopember 2009. Keterlibatan pemerintah daerah dalam PNPM-PM menyediakan secara prosentase total alokasi dana BLM serta pembinaan administrasi proyek.

William mengharapkan semua desa lokasi PNPM-MP dapat menyelesaikan penyusunan RPJMDes pada akhir tahun ini. Selanjutnya pada tahun depan menjadi dokumen dalam pelaksanaan Musrenbang dimasing-masing kecamatan.

“Kita harapkan penyusunan RPJMDes segera selesai,sehingga dapat dibahas melalui sebagai dokumen dalam pelaksanaan Musrembang di kecamatan,” pintanya.(phs)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number