Sintang

RABU (26/11/2014): (-SINTANG-): Infrastuktur Tak Genah Masyarakat Perbatasan (Senaning) Pilih Belanja Ke Malaysia *** (-PARLEMEN-): Legislator: Minta Dinkes Sintang Data Aset di Kecamatan dan Desa *** (-KALBAR-): Mantan Wali Kota Pontianak Ditahan *** BNN Ungkap Jaringan Narkotika Berkedok Pemandu Wisata *** (-KALTIM-): Wagub Kaltim: Efesiensi Anggaran Harus Tetap Proporsional *** (-KALTENG-): Barito Utara Alokasikan Dana Pendidikan Rp61 Miliar *** Bupati Barsel Minta Guru Didesa Tidak Pindah *** (-KALSEL-): Pelindo III Laksanakan Sistem E-Nota Untuk Tagihan

Banner
Banner

Kemenakertrans : 22 Provinsi Telah Menetapkan UMP 2012

Komentar (0)

06 Desember 2011, 01:29:08 WIB oleh Admin | dilihat: 42 kali

Print

Jakarta-IBUKOTA, (kalimantan-news) - Dari 33 Provinsi di Indonesia, sampai tanggal 2 Desember 2011 baru 22 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Sementara itu 11 provinsi lainnya masih belum menetapkan besaran UMP yang berlaku di wilayahnya.

22 Provinsi provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2012, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan,  dan Papua Barat.  Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah  dan Jawa Timur tidak menetapkan UM.

“Memang masih terdapat beberapa daerah yang sampai kini karena berbagai hal, masih belum dapat menetapkan upah minimum. Rata-rata masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan atau menunggu penetapan Gubernur. Namun kita tetap mendorong percepatan penetapan agar dapat segera disosialisasikan dan diterapkan “ Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono di Kantor Kemenakertrans pada Jumat (2/12).

Suhartono mengatakan dalam penerapan kebijakan untuk  menentukan besaran upah minimum memang  harus sangat hati-hati dan memepertimbangkan kepentingan  para terkait yang berhubungan dengan masalah pengupahan.

“Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial, “kata Suhartono.

Suhartono menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan  Kebutuhan Hidup Layak (KHL),  produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

“Nilai KHLmerupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, “kata Suhartono.

“Dalam menetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP ini diharapkan dapat berjalan efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah, “kata Suhartono

Suhartono menjelaskan berdasarkan pemantauan penetapan UMP tahun 2012, provinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 18,52 % sedangkan yang kenaikan upah terendah adalah Papua barat sebesar 3, 35 %.

Sedangkan perbandingan antara UMP dengan KHL yang paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Utara. Upah yang diterapkan 115.94 % sedangkan yang terendah adalah Maluku sebesar 56,07%.(Pusat Humas Kemenakertrans)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number