Sintang

SENIN (20/10/2014): (-SEKADAU-): Petani Karet Menjerit Harga Makin Anjlok *** Pembekalan Kepada CPNS K-2, Sekda : Pegawai Harus Jaga Sikap Mental *** Sujinem Terharu Terima Dana Kemanusiaan *** (-KALSEL-): Kotabaru Bangun Rumah Singgah Bagi Warga Dayak *** (-KALTENG-): BPJS Kesehatan Dorong RSUD Seruyan Jadi BLUD *** (-NASIONAL-): Idha Diberikan Waktu Tiga Hari Hadirkan Saksi *** TNI: Malaysia Cabut Rambu Suar Tanjung Datuk *** (-SANGGAU-): Satpol PP Sanggau Amankan Remaja Pengguna Narkoba *** (-KALBAR-): BPMPD : Pemerintah Makin Selektif Mekarkan Desa *** (-PARIWISATA-): Keraton Tayan Gelar Tradisi Mandi Bedil-Perang Ketupat *** (-SINTANG-): Pemkab Sintang Tetapkan Het Gas Tiga Kilogram *** (-EKONOMI-): GAPKI: Perkuat Infrastruktur Hilirisasi Sawit Luar Jawa (-KALTIM-): Pemprov Kaltim Dorong Percepatan Penerapan Pertanian Modern

Banner
Banner

Rancangan Perda RTRW Kabupaten Sintang, Terhambat Rekomendasi Gubernur

Komentar (1)

07 Desember 2011, 16:37:30 WIB oleh D. Andi. S | dilihat: 57 kali

Print
Rancangan Perda RTRW Kabupaten Sintang, Terhambat Rekomendasi Gubernur

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang yang di ajukan pada tahun 2010 hingga saat ini tidak mendapat rekomendasi dari gubernur Kalbar, sementara ijin rekomendasi dari kabupaten lain sudah di keluarkan oleh gubernur, sementara khusus Kabupaten Sintang tidak mendapatkan rekomendasi.

"Untuk di kalbar sendiri semua kabupaten lain sudah ditanda tangani rekomendasinya, namun Kabupaten Sintang yang tidak di rekomendasikan, untuk mendapat persetujuan  substansi  dari  pemerintah pusat, Demikian diungkapkan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si saat meninjau Bandara Tebelian Rabu (07/12/11) siang.

Lebih lanjut dijelaskannya  menurut Undan-Undang Nomor.  26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992 tentang penata ruang.

"kewajiban pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun RTRW dengan peraturan perundangan tersebut".

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 mengamanatkan proses penyesuaian RTRW di tingkat nasional paling lambat 1 tahun 6 bulan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor.  26 Tahun 2007.

Sedangkan penyesuaian RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten /kota paling lambat 2 dan 3 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007.

Sementara dari Kemeterian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang sudah dua kali menyurati gubernur Kalbar untuk memberikan rekomendasi untuk memperolah persetujuan subsatansi dari pemerintah pusat tentang RTRW Kabupaten Sintang, terangnya. (*)

Komentar (1)

Beri Komentar
  • Priyanto

    Priyanto:

    22 Desember 2011, 12:50:08 WIB

    Menurut saya sih, itu semua ada kaitan dengan politik @tebelian

Beri Komentar




Security Number