Sintang

JUMAT (18/04/2014): (-KALIMANTAN SELATAN-): Pemerintah Kalsel Diminta Konsisten Pertahankan Lahan Pertanian *** (-PARLEMEN-): DPRD : Kalsel Harus Bertekad Tuan Rumah PON *** Pelaksanaan UN Di Kalsel Berjalan Lancar *** (-KALIMANTAN TENGAH-): Pembalakan Liar-Penangkapan Ikan Marak Di Jenamas *** (-PEMILU-): Pemilu - KPU Belum Pastikan Pemenang Pemilu Palangka Raya *** Pemilu - KPU Diminta Profesional Dalam Penetapan Hasil Pemilu *** Pemilu - KPU: Penetapan Caleg Usai Rapat Pleno *** KPU Kabupaten/Kota Siap Gelar Rekapitulasi Suara *** (-EKONOMI-): Garuda Optimistis Peningkatan Penjualan Tiket 20 Persen *** Penumpang Pesawat Mulai Meningkat Pasca UN *** (-KALIMANTAN BARAT-): Kodim 1207 Amankan 49 Karung Gula Ilegal *** (-KALIMANTAN TIMUR-): Tim Verifikasi K2 Panggil SKPD Tujuh SKPD *** Daftar Tunggu Calon Haji Penajam Hingga 2030 *** Pejabat Gubernur Kaltara Dorong Percepatan Pembentukan DPRD *** Masa Jabatan Pejabat Gubenur Kaltara Diperpanjang *** (-SPORT-): Indonesia Calon Terkuat Tuan Rumah Asian Games 2019

Banner
Banner

Rancangan Perda RTRW Kabupaten Sintang, Terhambat Rekomendasi Gubernur

Komentar (1)

07 Desember 2011, 16:37:30 WIB oleh D. Andi. S

Print
Rancangan Perda RTRW Kabupaten Sintang, Terhambat Rekomendasi Gubernur

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang yang di ajukan pada tahun 2010 hingga saat ini tidak mendapat rekomendasi dari gubernur Kalbar, sementara ijin rekomendasi dari kabupaten lain sudah di keluarkan oleh gubernur, sementara khusus Kabupaten Sintang tidak mendapatkan rekomendasi.

"Untuk di kalbar sendiri semua kabupaten lain sudah ditanda tangani rekomendasinya, namun Kabupaten Sintang yang tidak di rekomendasikan, untuk mendapat persetujuan  substansi  dari  pemerintah pusat, Demikian diungkapkan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si saat meninjau Bandara Tebelian Rabu (07/12/11) siang.

Lebih lanjut dijelaskannya  menurut Undan-Undang Nomor.  26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992 tentang penata ruang.

"kewajiban pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun RTRW dengan peraturan perundangan tersebut".

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 mengamanatkan proses penyesuaian RTRW di tingkat nasional paling lambat 1 tahun 6 bulan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor.  26 Tahun 2007.

Sedangkan penyesuaian RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten /kota paling lambat 2 dan 3 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007.

Sementara dari Kemeterian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang sudah dua kali menyurati gubernur Kalbar untuk memberikan rekomendasi untuk memperolah persetujuan subsatansi dari pemerintah pusat tentang RTRW Kabupaten Sintang, terangnya. (*)

Komentar (1)

Beri Komentar
  • Priyanto

    Priyanto:

    22 Desember 2011, 12:50:08 WIB

    Menurut saya sih, itu semua ada kaitan dengan politik @tebelian

Beri Komentar




Security Number