Sintang

KAMIS (30/10/2014): (-KALBAR-): Polres Singkawang Tangkap Pengguna Narkoba *** (-EKONOMI-): Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-NASIONAL-): JPU Tuntut AKBP Idha Delapan Tahun Penjara *** Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-KALTENG-): Gubernur Instruksikan Aktivitas Pt Bharito Ekatama Dihentikan *** (-KALSEL-): Presiden Jokowi Diingatkan Janji Benahi Infrastruktur Kalsel *** Majelis Adat Dayak Kecewa Susunan Kabinet Jokowi

Banner
Banner

Penetapan UMK Tunggu Keputusan Dewan Pengupah

Komentar (0)

09 Desember 2011, 21:49:02 WIB oleh Admin | dilihat: 76 kali

Print

Kalimantan Barat-KUBU RAYA, (kalimantan-news) - Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Pengupahan sebagai dasar penetapan upah minimum kerja (UMK).

"Terkait tuntutan Serikat Buruh Sejahtera Kubu Raya yang mendesak Pemkab untuk menaikkan UMK dan UMR, itu sepenuhnya bukan kewenangan Pemkab," katanya di Sungai Raya, Jumat.

Muda menjelaskan, Dewan Pengupahan itu, di dalamnya terdapat unsur perwakilan dari masyarakat, pihak pengusaha dan perusahaan, serta Disnakertrans. Jika UMK sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, maka tugas Bupati tinggal melegalkannya.

Dia mengatakan, untuk UMK Kabupaten Kubu Raya sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan, bahkan Upah Minimum Kerja Sektoral yang merupakan terusan dari UMK juga sudah diusulkan kepada Gubernur.

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, usulan tersebut juga sudah di setujui oleh Gubernur dan sudah diturunkan kembali kepada Dinas Nakertrans Provinsi. Hanya saja saat ini hal itu belum disampaikan kepada Pemkab Kubu Raya.

"Kemungkinan dalam waktu dekat, Pemkab Kubu Raya bisa menerima hasilnya. Jadi tidak benar jika ada pihak yang menyatakan Pemkab Kubu Raya belum memutuskan usulan kenaikan UMK dan UMR, karena UMR masih dalam proses," kata Muda.

Sementara itu, Kabid Disnakertrans Kubu Raya, Paryono mengungkapkan, permasalahan yang dikeluhkan oleh para buruh di Kubu Raya beberapa waktu lalu sudah di bahas oleh pihak pemerintah, perwakilan buruh dan pengusaha itu sendiri.

Pasalnya yang menetapkan upah minimum para buruh bukanlah dinas terkait melainkan dewan pengupahan buruh Kabupaten Kubu Raya.

"Permasalahan yang dikeluhkan oleh para buruh sudah kami bahas, hanya saja belum bisa di sebutkan karena belum ada SK dari Gubernur Kalbar. Karena yang menetapkan bukan dari dinas melainkan dewan pertimbangan Kubu Raya," katanya.

Menurutnya yang duduk di dalam dewan pertimbangan tersebut adalah perwakilan dari pemerintahan, serikat buruh dan para pengusaha.

"Jika hasilnya dibeberkan sekarang, maka kami melanggar kode etik. Diharapkan untuk para buruh dapat bersabar karena kami sedang membahas semuanya, agar para buruh juga tidak kecewa kedepannya," tuturnya.

Seperti diketahui, upah minimum kerja yang ada di Kubu Raya sudah diajukan kenaikan sebesar 5 persen pada tahun 2012 mendatang.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kubu Raya, Agus Suparwanto mengatakan jika kenaikan upah minimum tersebut sedang dilakukan pembahasan dengan legislatif.

"Kenaikan upah minimun sebesar 5 persen tersebut sedang dibahas untuk realisasinya, jika hal tersebut dapat tercapai. Maka pada 2012 mendatang upah minimum para pekerja yang ada di Kubu Raya akan naik dari sebelumnya," kata Agus.

Pada tahun 2011, upah minimum di Kubu Raya sekitar Rp843 ribu perbulannya yang di dapatkan para pekerja. Mulai berkurangnya beberapa sektor yang di harapkan para pekerja dapat bernaung di dalamnya membuat jumlah tenaga kerja banyak yang menganggur.

"Meskipun begitu tenaga kerja yang ada di Kubu Raya cukup banyak, meskipun sekarang beberapa sektor peluang kerja sudah banyak yang tutup. Namun dengan masuknya beberapa perusahaan baru ke Kubu Raya, itu dapat membangkitkan gairah masyarakat untuk mencari pekerjaan," katanya.

Agus menuturkan sekitar 120 ribu tenaga kerja ada di Kubu Raya, dari jumlah tersebut sudah ada tenaga kerja yang terserap di beberapa perusahaan yang ada di Kubu Raya. Untuk pembahasan jumlah upah minimum tersebut perlu di pertemukan antara para pekerja dengan para pengusaha.

"Kita juga akan melihat indeks konsumsi di Kubu Raya, jumlah konsumsi di Kubu Raya tidak jauh berbeda dengan di Kota. Perlu di pertemukan dalam satu meja antara pekerja dengan perusahaan, jangan kita sudah menyetujui jumlahnya nanti perusahaan tidak dapat menerimanya," tuturnya. (phs/Ant)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number