Sintang

RABU (01/10/2014): (-SINTANG-): Kapolres Sintang Tatap Muka Dengan PHL DKPPK

Banner
Banner

ARTIKEL :MENANTI PERDA HUTAN ULAYAT INISIATIF LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG

Komentar (2)

05 Agustus 2010, 17:03:56 WIB oleh Victor Emanuel, SH | dilihat: 30 kali

Print
ARTIKEL :MENANTI  PERDA HUTAN  ULAYAT  INISIATIF LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Menanggapi pernyataan ketua DPRD Kabupaten Sintang, Harjono Bejang,S.Sos, yang dimuat dalam salah satu media massa cetak yang terbit di kota sintang ( minggu 01/08/2010) mengatakan, bahwa DPRD akan menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan PERDA (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Hutan Ulayat harus mendapat respon semua pihak.

"Pasal 53 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 berbunyi : Masyarakat berhak memberikan masukan

secara lisan atau tertulis dalam penetapan atau  pembahasan Rancangan Undang – Undang dan Rancangan Peraturan Daerah  "

 

Wacana yang yang berbasis kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa DPRD Sintang  adalah aspiratif dan benar – benar merasakan jeritan &  penderitaan Masyarakat Adat selama ini, khususnya masyarakat di sekitar hutan yang selalu termarginal posisi dan tidak diakui legalitas haknya ketika berhadapan dengan pihak Penguasa maupun Pengusaha (Investor) dengan alasan Hukum Nasional. Sebagai Negara Hukum, sepantasnya lah di wilayah NKRI semua aspek kehidupan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan hukum yang diberlakukan tersebut harus  benar – benar mencerminkan perasaan hukum & rasa keadilan yang sudah ada, tumbuh & berkembang serta sesuai keinginan hidup dalam masyarakat (Volunte General atau Volksgeist). Mengajukan rancangan peraturan - perundangan merupakan salah tugas mulia bagi para anggota Legislator (DPR & DPRD). Hal menunjukan bahwa kinerja wakil rakyat sungguh menunjukan kapasitas institusional yang baik & memberikankan  arti profesional dalam peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab Publik. Pengajuan Rancangan PERDA oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki para Wakil Rakyat yang terhormat, yaitu ; bidang Legislasi, selain fungsi control & budget (anggaran).

Membicarakan, memahami, mengkaji mengenai apa yang di sebut HUTAN dan apa yang disebut ULAYAT (khususnya Hak Ulaya) di wilayah NKRI  yang memasuki usianya ke - 65 tahun sebagai sebuah Negara yang merdeka & berdaulat adalah sesuatu yang menarik dan sekaligus mengundang pro dan kontra yang debatable oleh para anak Republik ini. Padahal yang secara faktual & yuridis sebagai sebuah negara NKRI, dihuni & didiami komunitas masyarakatnya yang pluralis (majemuk / heterogen ). Sebelum NKRI terbentuk sebagai sebuah negara, komunitas – komunitas Masyarakat itu telah  ada  & disebut Masyarakat Adat atau Indigenous People (Konvesi ILO PBB 169 tahun 1989) yang memiliki hak dan mendiami wilayah bentang alam Nusantara ini, makanya realitas keragaman / pluralisme diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggak Ika. Cornelis van Vollenhoven mengatakan “Wilayah yang dikenal sebagai Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen) yang terdiri atas 23 Lingkungan (wilayah) hukum Adat, yaitu ; Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya,Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selat (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, Jawa Barat (Sunda).

Pakar Hukum Adat Indonesia asal Belanda ini (1874-1933) menulis tentang sikap para ahli hukum yang mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan kata - katanya : “ Van het inzicht, dat recht een verschijnsel is der almaar Stroomende Samenleving, met andere verschijnselen in rustelooze wisselwerking van stuw en tegenstuw, was niets in hem doorgedragen dan de kleurloze fraze, dat het recht rekening moet houden met de behoeften de maatschappij” (Het Adatrecht van Nederlandsch Indie 1906 : 6). Penegasan ini mengandung makna bahwa hukum adalah : Suatu gejala masyarakat yang senantiasa bergerak, yang berkaitan dengan gejala-gejala lainnya dalam hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik tanpa henti - hentinya, tidak ada yang ditangkapnya selain kata - kata polos, bahwa hukum itu harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam penegasan ini, terkandung dua hal penting. Pertama, hukum harus dilihat sebagai sebuah fenomena sosial atau lebih tepatnya sebagai fenomena budaya yang senantiasa berkembang dalam suatu proses interaksi antara berbagai komponen masyarakat atau budaya tersebut. Hal ini mengingatkan kita pada pendapat Gustav Radbruch (1878 -1949) yang menyatakan “ Law can be understood only within the framework attitude. Law is a cultural phenomenon, that is, a fact related to value.” Laica Marzuki menyatakan hukum adalah bagian dari kebudayaan; merupakan salah satu cermin (reflectie) sistem nilai budaya masyarakat (culture value system) .

Dikatakan pula bahwa hukum selain merupakan bagian dari kebudayaan, juga merupakan produk kebudayaan. Hukum merupakan bagian nilai - nilai etika yang terdapat pada wujud sistem budaya (cultural system) antara lain ; berupa perasaan hukum, kesadaran hukum, asas - asas hukum serta kaidah - kaidah hukum. Ia berkesimpulan bahwa unifikasi hukum nasional yang idiil adalah mengakomodir perangkat kodifikasi - kodifikasi hukum, namun tetap memperhatikan nilai - nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat . Kedua yang dapat dipetik dari penegasan van Vollenhoven adalah seperti yang sudah ditegaskan dalam pandangan Laica Marzuki di atas “hukum harus memperhatikan kebutuhan - kebutuhan masyarakat”. Namun demikian, kita tidak serta merta mengabaikan masa lalu karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga sebagaimana diungkapkan juga oleh van Vollenhoven dalam tulisannya yang sama.” die kennis en verklaring van het op aarde levende recht begeert juist om zijn veelsoortige gedaanten van vorheen en nu, is dat zelfde indische rechtsgeheel een onuitputbare bron von leering” (1906:4), artinya ; Jika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup pada masa lalu, keseluruhan hukum Indonesia merupakan sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari (DR.H.Abdurrahman,SH, MH - Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.- Huma jakarta 8/2006).

Ironisnya sejak Indonesia menjadi sebuah negara, eksistensi Masyarakat Adat yang memiliki  hukum adat dan teritorial ( lingkungan/ wilayah ) hukum adat tidak diakui sepenuhnya (bahkan dianggap tidak ada). Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah melalui UU NO: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria tidak kunjung di implementasikan, apalagi Hutan sebagai bagian dari ruang lingkup Agaria yang ramah dengan tata kehidupan sosial, religius, kultural dan ekonomi masyarakat (khususnya masyarakat sekitar hutan) dalam perkembangan pengaturan selanjutnya , seperti  UU NO 41 tahun 199 Tentang Kehutanan dengan berbagai peraturan teknis pelaksanaan dibawahnya justru semakin memposisikan Hak Masyarakat Adat dengan dasar Hukum Adat nya terhadap terhadap sumber daya Hutan jauh dari legal standing.  Dan tragisnya lagi banyak masyarakat menjadi korban kebijakan regulasi Hukum Illegal Loging. Pertanyaannya adalah ; Dimanakan wujud dari “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia ? Apakah Masyarakat yang hidup di sekitar hutan Indonesia bukan merupakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia, sehingga hak – hak mereka terhadap sumber daya hutan sekitarnya harus tidak dilindung & tidak diakui oleh Negara nya sendiri ? Tidak banyak orang mengetahui bahwa sekitar120 juta hektar tanah yang berarti sama dengan enam puluh persen dari wilayah negeri ini adalah area yang dikategorikan sebagai kawasan hutan, rtinya, wilayah yang ingin dipertahankan oleh pemerintah sebagai hutan. Ironisnya, di wilayah seluas itulah terdapat kemiskinan yang akut (Myrna Safitri-Anggota Badan Pengurus HuMa Jakarta). Sangatlah beralasan jika  semua pihak mengakui & meyakini bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan adat, karena kearifan adat yang berbasis komunitas Masyarakat Adat merupakan potensi sosial - budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan ( Sustainable development , dalam konteks pengeloalaan sumber daya hutan, modal sosial dalam wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma - norma hukum lokal (folk / customary / adat law) merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, didayagunakan, dan diakomodasikan dalam pembuatan kebijakan dan pembetukan Hukum Negara (State law), khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Dengan mensinergikan atau menyatukan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan maupun keterbelakangan Masyarakat Adat. Kalaupun timbulnya perbedaan - perbedaan persepsi & asumsi, semua bisa dimusyawarahkan, dan potensi yang dimiliki dalam  Masyarakat Hukum Adat  bisa menjadi salah satu energik pembangunan. Dengan adanya sinergifitas program antara masyarakat adat dengan pihak Pemerintah tentunya akan membawa dampak perubahan dan perkembangan berarti pada masa mendatang. Dalam perspektif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam di atas mencerminkan masa ke otonomian masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam lokal, karena makna dan hakikat otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai pemberi otonomi kepada masyarakat di daerah, termasuk didalamnya terhadap masyarakat hukum adat (indigenuos people), dan bukan hanya semata - mata pemberian otonomi kepada Pemerintah daerah. Pemahaman ini merupakan manisfestasi dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Komunitas (Community based resource management), sebagai pengalihan dari pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Negara (Pemerintah) dengan struktur di daerah ( state based resource management).

Permasalahan sosial dan yuridis yang terjadi dalam ruang lingkup Masyarakat Adat , salah satu penyebabnya adalah ; dikarenakan Posisi Masyarakat Adat selalu termarginal, bahkan dengan dalih modernisasi & pembangunan mereka dianggap ; Primitif / Kuno, kolot, Suku Terasing, kelompok Penghalang & Penghambat, sehingga harus ditiadakan (genosid). Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa masa depan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek - praktek pengelolaan sumberdaya alam. Asas hukum universal dalam  bahasa latin yang diutarakan Cicero adalah ; “ Ubi Societas ubi Ius” (artinya ;  di mana ada masyarakat di situ ada hukum ). Masyarakat Adat Indonesia yang saat ini masih ada dan yang hidup disekitar Hutan memiliki tatanan nilai yang dijadikan norma hidup antara sesama & alam sekitarnya (termasuk Hutan). Norma atau kaedah yang yang dijadikan pedoman perilaku masyarakat tersebut merupakan hukum yang hidup (living law) yang wajib dihormati dan diakui oleh yang namanya Negara. Unsur negara salah satunya adalah rakyat / masyarakat, dengan tidak mengakui Hak Masyarakat Adat terhadap Hutan, sama halnya tidak mengakui Rakyatnya sendiri, karena di dalam diri komunitas Masyarakat Adat terdapat apa yang dinamakan Hak baik secara individual maupun komunal atau kolektif, sehingga dirinya menjadi Subyek Hukum, yang harus mendapat perlindungan dan pengakuan Hak itu oleh Negara. Tata Hubungan masyarakat dengan sesama dan alam sekitarnya dalam masyarakat Indonesia telah diatur  oleh aturan yang menurut kebiasaan di wilayah tertentu dalam wujud tidak tertulis yang dianut selaras dengan jamannya, aturan  itu disebut dengan Hukum Adat. Hukum adat yang senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat Adat Indonesia (termasuk Masyarakat Adat kabupaten Sintang), yang dikarenakan timbul dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Sangatlah beralasan jika  semua pihak terlebih eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mengakui & meyakini bahwa solusi yang arif dan bijak terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah Kearifan Adat. Bagaimanapun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial - budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (termasuk sumber daya hutan) yang selama ini terpusat di tangan Pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara beserta habitatnya. Sudah banyak hasil penelitian dan literatur yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga terhadap Masyarakat Adat Dayak yang ada Kabupaten Sintang Kalbar. Adanya kecendrungan dalam kalangan perencana pembangunan, untuk mengabaikan kontribusi dari masyarakat lokal terhadap perekonomian nasional dengan mengkonsentrasikan pada industri perkayuan semata. Mereka lupa, bahwa hutan Kalimantan tidak hanya berisi kayu saja, melainkan juga HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan aneka potensinya(Tim Lembaga Peneliti UGM,1992).

Bahkan mereka juga lupa bahwa di Hutan Kalimantan ada juga Manusia Dayak sebagai penduduk Asli kalimantan, yang mempunyai kedaulatan untuk dan mempertahankan kehidupan perekonomian mereka dari ancaman kekuatan lain yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah turun  –  temurun dan teritorial mereka. Ketergantungan hidup Masyarakat Adat terhadap lingkungan alam hutan yang merupakan tempat pemukiman Masyarakat Adat (Masyarakat Dayak khususnya). Patut direnungkan sebuah ungkapan moral Kepala Adat Besar Suku Dayak Benuaq di Muara Lawa Kaltim, Awang Idjau Gelar Mas Arsamuda yang mencengangkan tentang cara hidup orang Dayak dalam upaya menolak anggapan bahwa sistem perladangan Suku Dayak merusak Hutan, Ia mengatakan : “Ibarat  monyet yang tak terpisahkan dengan pohon dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian juga Suku Dayak, mereka tak mungkin terpisahkan dengan Hutan”. Hutan adalah : Tumpuan hidup (Staff Of life), daripadanya keberlangsungan kehidupan turun - temurun terpastikan. Hutan adalah  :  Totalitas kehidupan bagi suku Dayak yang amat menyejarah. Bilamana monyet tak lagi mencari makan dari pohon ke pohon, maka ia telah tercerabut dari habitatnya, demikian juga analoginya bagi orang Dayak, bilamana mereka tak lagi hidup di dan dari Hutan ! (Forum Temu Wicara Agraria, di Samarinda kaltim - 19/ 01 /’95 ).

Instrumen Hukum Nasional Indonesia  mengakui keberadaan Masyarakat adat dan hukum adat. Undang - Undang Dasar 1945 hasil amandemen memberikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat.
Pasal 18 B ayat (2), berbunyi; Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang. Pasal ini, memberikan Posisi Konstitusional kepada Masyarakat Adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi Penyelenggara Negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan dan diakui serta dihormati .
Ketentuan pasal tersebut adalah wujud deklarasi tentang ;
(a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat,
(b) Hak Konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak - hak tradisionalnya.

Rumusan pasal 18 B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat Konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan maasyarakat adat dalam suatu bentuk undang - undang. Selain itu berkaitan dengan masyarakat adat, Pasal 28.1 ayat (3) berbunyi ; Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, dalam TAP MPR No.XVII / 1998 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan Tentang Pengakuan atas Hak Masyarakat Adat. Pasal 41 UU HAM yang menjadi bahagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu. Di dalamnya ditegaskan bahwa ; Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Kententuan pasal ini merupakan Lanadasan Yuridis formal (dasar hukum) Masyarakat Adat, maka hak - hak dari Masyarakat Adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat. Selanjutnya dalam TAP MPR No.IX / 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Perlindungan Sumber Daya Alam (PSDA), hak - hak Masyarakat Adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumber daya agraria / sumber daya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam pasal 4 Tap MPR itu mengatakan , bahwa. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria / sumber daya alam. Jika dilihat secara filosofis & sosiologis, TAP MPR No.IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, eksploitatif, memiskinakan rakyat (termasuk masyarakat adat) , dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, serta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara sistematis, struktural dan massif. Dalam TAP MPR ini, mengamanahkan kepada Pemerintah agar melakukan pembaharuan agraria  berupa PSDA berdasarkan prinsip - prinsip penghargaan atas HAM, Demokratisasi, Transparansi, dan Partisipasi rakyat, Keadilan Penguasaan dan Kepemilikan, serta Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat.

Pada tingkatan Undang - Undang, UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas Hukum Adat. Pada pasal 5 menyebutkan bahwa ; Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa; rumusan pasal ini merupakan bukti keyakinan atas kesadaran dan kenyatan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada Hukum Adat,sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia khusus yang menyangkut Sumber Daya Alam termasuk turunan (salah satunya Hutan) adalah kesadaran hukum berdasarkan Hukum Adat. Hanya saja memang semangat UU ini, perkembangan hingga hari ini oleh Peraturan pelaksaan yang dibuat penyelenggara Negara banyak dibelakangi,bahkan tidak dijalankan denganb alasan yang tidak melihat fakta kemajemukan (pluralis) Masyarakat Indonesia, terlebih lagi karena akibat pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria yang banyak mendapat tekanan pihak luar. Kendati demikian adanya, UUPA  ini hingga saat ini masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria, oleh karenanya masih menjadi dasar hukum (legalitas formal) dalam memperkuat hak - hak komunitas Masyarakat Adat.

Seiring dengan arus reformasi yang terus bergulir, kesadaran terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak - hak Masyarakat Adat & Hukum nya menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Sejumlah Undang - Undang telah diproduk menyertai UUPA, seperti yang akan diuraikan

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, yang merupakan operasionalisasi dari TAP MPR XVII / 1998 Tentang HAM, menegaskan bahwa hak - hak Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia. Pasal 6 UU N0 39 Tahun 1999, menyebutkan: ayat (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ayat (2) Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman. Politik Hukum Nasional di era reformasi saat ini, telah menegaskan kebijakan legislasi dalam pembagunan Hukum nasional, yang arahnya sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak – kehendak rakyat (Volksgeist). Rumusan Politik Hukum Nasional yang terdapat dalam GBHN butir ke – 2 Tap MPR No.1V / MPR / 1999, bahwa ; Arah kebijakan Hukum adalah : “ Menata hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang – undangan warisan klonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program Legislasi “. Memperhatikan arah kebijakan hukum nasional tersebut, jelaslah bagi kita bahwa merupakan isyarat bahwa Politik Hukum Unifikasi (Penyatuan atau penyeragaman) tidak lagi mutlak dan tidak harus berlaku untuk semua materi hukum, ini artinya ; Politik hukum nasional mengarah kepada adanya Pluralime hukum (bukan centralisme). Konsekwensinya adalah ; Hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum agama & hukum adat) diakui eksistensinya dan dapat saja diberlakukan jika memang masyarakat menghendakinya.

Di tingkat Nasional sebagai wujud dari Prolegnas oleh DPR hasil pemilu 2009 sudah membuat & mengajukan RUU Tentang Perlindungan Masyarakat Adat yang isinya terdiri atas 22 pasal. Dalam pasal 9 RUU itu mengatur HAK - HAK MASYARAKAT ADAT, yan terdiri atas :
(1)Hak-hak masyarakat adat merupakan harta kekayaan dari suatu masyarakat adat.
(2)Hak-hak masyarakat adat berupa hak kolektif dan hak individual
(3) Hak kolektif dari suatu masyarakat adat yaitu: a. Hak atas wilayah adat b. Hak budaya tradisional berupa kesenian, teknik pengobatan, desain, tata ruang, dan produksi makanan. c. Hak sosial berupa agama, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. (4) Hak individual dari masyarakat adat adalah hak dari masing-masing anggota masyarakat adat Maupun beberapa anggota masyarakat adat atas suatu benda.

Dalam Pasal 3 RUU tersebut, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat bertujuan:

(A).Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan peran aparat Pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan usaha - usaha perlindungan sebagai bagian dari proses perlindungan Masyarakat Adat dengan menggunakan pendekatanan partisipatif.

(B).Terciptanya kondisi kehidupan dan penghidupan warga Masyarakat Adat yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan politik.

(C).Terpeliharanya nilai - nilai kehidupan sosial, budaya dan kearifan lingkungan hidup warga Masyarakat Adat yang dapat menjamin aktualisasi dan pengembangan prestasi diri.

(D). Mencegah terjadinya pemudaran atau proses pengikisan nilai - nilai, norma- norma yang terpuji dan mencegah praktek globalisasi yang berdampak negatif terhadap posisi masyarakat adat.

(E). Memberikan kepastian hukum atas status dan peran masyarakat adat dalam membantu dan memfasilitasi proses percepatan pembangunan nasional bagi anggota persekutuan masyarakat adat yang selama ini termarjinalkan.

(F). Membantu mempercepat pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat adat.

(G). Menghormati dan mengakui status kewenangan juridis atas proses penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat adat setempat yang merupakan bagian dari tatanan sistem hukum nasional. Harapan Masyarakat Adat Indonesia, tentunya RUU ini tidak hanya rancangan tapi harus segera diwujudkan.

Hutan dan Ulayat haruslah dimiliki pengertian dan pemahaman yang sama, sehingga kelak ketika dibuat sebuah kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundangan, termasuk PERDA pada tingkat Pemerintah Daerah (Propinsi & Kab/Kota) tidak menimbulkan analogi yang beragam, ambigu, debatable dll, yang akibatnya kepastian hukum menjadi tidak ada. Secara yuridis formal menurut UU N0 41 TAHUN 1999 Tentang Kehutanan, pasal 1 (ayat 2)  Hutan adalah : Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada ( ayat 4) Hutan Negara adalah : Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pada ( ayat 6 ) Hutan Adat adalah : Hutan Negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Rumusan pasal 4 & pasal 6 ini sudah memberikan kepastian hukum, bahwa HUTAN ADAT itu ada, hanya persolaannya adalah ; tindak lanjut teknik pelaksaannaan yang tidak pernah di wujudkan bagi Masyarakat Adat sekitar hutan. Hutan tidak hanya berisikan kayu semata. Bagi masyarakat adat Dayak berlaku paham integritas dalam persepsi mereka tentang Hutan.  Dalam praktek selama ini makna hutan adat justru  berbeda. Kalau pun ada, terlalu rumit, berbelit - belit birokratis dengan pengakuan bersyarat yang cendrung mengada – ngada. Hutan Adat diakui, tapi pemetaan Hutan Adat tidak pernah mau di buat peta kawasan / areal nya oleh Pemerintah. Selain itu, Hutan Adat yang merupakan milik rakyat itu lalu diartikan sebagai Hutan Rakyat yang sebelumnya harus ditanami dulu oleh rakyat (kayu sengon, kayu jati, kayu akasia, durian dll).

Kebijakan ini jelaslah mengaburkan pengertian dan pemahaman semua pihak. Bagi masyarakat adat Dayak berlaku paham integritas dalam persepsi mereka tentang Hutan.  Bagi Mereka hutan Kalimantan tidak berisi kayu belaka, tapi ada sosok – sosok mereka yang hidup di, dari dan untuk hutan secara turun – temurun.  Dari persepsi  itulah muncul akar sejarah relasi sosio religius antara orang Dayak dengan Hutan, sehingga mereka tidak memandang hutan secara terkotak –kotak. “Ini kayu. Itu bukan kayu (Wijardo & Widjono, 1995). Menurut ensiklopedia Indonesia jilid 1 halaman 19, kata Adat yang diadopsi dari bahasa arab ( “Ada”) yang artinya adalah kebiasaan. Dalam Masyarakat ( termasuk masyarakat Adat) memiliki kebiasaan dalam pengelelolaan sumber daya alam disekitarnya, kebiasaan ini akhirnya dijadikan pedoman atau dasar yang diakui oleh masyarakat sebagai suatu keharusan yang mengatur dan mengikat sehingga menjadi Hukum Adat. Ulayat  merupakan istilah dari masyarakat Minangkabau yang artinya adalah ; Wilayah. Masyarakat Adat  sebelum NKRI berdiri sudah memiliki Hak Ulayat, yakni hak atas tanah dengan segala isinya (Hutan juga terdapat diatas tanah ).

H.ZA Maulani Pangdam VI Tanjungpura mengatakan “pembangunan di daerah pedalaman hanya mungkin terlanjutkan, bila ada kepastian hukum yang mengayomi masyarakat, pemilik modal dan pemerintah, merupakan angin surga bagi masyarakat Dayak khususnya yang hidup di, dari dan untuk hutan sebagai bentuk eksistensi atas Point orientation terhadap tanah. Kakumdam VI/ Tanjungpura Letkol CHK.Mardigjo,SH  mengatakan Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting. Tanah tidak saja mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga nilai religius. Oleh sebab itu wajar bila persekutuan hukum mempunyai keterikatan hubungan erat dengan tanah dan lingkunganny. Hubungan itu merupakan hukum, sehingga lahirlah HAK ULAYAT, suatu istilah dari Minangkabau sebagai padanan istilah Beschikkingrech dari.Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven  semua tanah yang ada di kepulauan Indonesia dikuasai oleh masyarakat hukum atau suku dengan suatu hak yang disebut beschikkings recht, dimana asal – usulnya bersifat religius. Hak itu dinamakan Hak Ulayat yang terdapat di pulau Jawa maupun kepulauan lain di Indonesia. Berlakunya Hak Ulayat masyarakat Adat Indonesia oleh Ter Haar ahli hukum adat Belanda ( murid Van Vollenhoven) dalam bukunya berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht arti Indonesia ;  Asas – asas dan Susunan Hukum Adat adalah : a. Ke dalam, yang mengandung empat hak,  salah satunya yaitu ; Hak untuk masyarakat hukum dan anggota masyarakat tersebut yang berhak atas manfaat dari tanah, tumbuh - tumbuhan dan hewan yang hidup di atasnya. b. Ke Luar yang mengandung dua hak, salah satunya, yaitu : Anggota suku bangsa lain (juga tetangga) tidak boleh mengambil manfaaf tanah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku / masyarakat hukum dan memberi semacam hadiah terlebih dahulu. Izin yang diberikan itu bersifat sementara, prinsipnya ialah anggota suku lain tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah itu. (Masyarakat Dayak Menatap hari Esok - Roedy Haryo Widjono AMZ, 1998.   

Persamaan di muka hukum bagi semua warga negara (termasuk masyarakat adat) haruslah segera menjadi kenyataan. Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan ; “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa; “Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan - tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui affirmative actions yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak - anak terlantar “(Jimly Asshiddiqie, orasi ilmiah fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 maret 2004).

Melihat kondisi empirik perlawanan Masyarakat Adat dalam mempertahankan Hak nya, sepantasnya lah bagi para penyelenggaraa pemerintahan di Republik Indonesia bahwa adanya penegasan terhadap asas ini dapat diberlakukan dalam komunitas masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Masyarakat Adat yang secara sosiologis -  antropologis & yuridis diberlakukan perlakuan khusus dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan lemabaga legislatif (DPR, DPRD Prop & Kab/kota). Masyarakat Adat yang memiliki corak & tatanan nilai yang  hidup dengan lingkungan alam harus diakui dan dilindungi, jaminan Konstitusional tersebut terdapat dalam pasal 28 I (ayat 3 ) UUD 1945 hasil amandemen berbunyi ; Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. “Melawan kaum ideologis perlu ditegaskan bahwa negara kebangsaan yang majemuk seperti Indonesia hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormai. Pluralisme adalah tak lain kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama dengan mereka. Dan karena itu pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat bersatu. Dalam dimensi politik pluralisme membawa keharusan untuk menata Indonesia secara inklusif, artinya ; UUD dan sistem hukum dan peraturan harus menjamin identitas dan kekhasan masing – masing komponen bangsa dan menangkis segala usaha untuk menindasnya. Ekslusivisme adalah tak lain kediktatoran orang – orang yang mengangkat diri sendiri sebagai hakim mengenai benar dan salah kehidupan saudara – saudarinya. Tetapi tak ada manusia yang bisa mengangkat diri menjadi hakim atas benar dan salah kehidupan orang lain.(Franz Magnis Suseno, Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan- Orasi Budaya Impulse 31/10/2007, yogyakarta ).

Sebagai sebuah ide atau pun wacana bahwa DPRD kabupaten Sintang akan membuat rancangan PERDA Hutan Ulayat, patutlah ditanggapi serius oleh semua pihak , termasuk pihak Pemda Kab.Sintang selaku pelaku asas desentralisasi dalam menjalankan Otonomi Daerah di bumi senentang ini. Sebagai bentuk kebijakan Hukum, tentunya subtansi formal dan material sebuah PERDA yang dimaksud harus benar – benar memiliki landasan yang rational sehingga memiliki legitimasi sebagai sebuah Produk hukum yang efektif. Tinjauan secara Filososis, Sosiologis, dan Yuridis merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Adanya procedural Justice harus menjadi fokus perhatian DPRD Kab.Sintang .

UU NO 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan , beserta peraturan teknis dibawah nya harus menjadi pedoman dan kerangka kerja dalam menjalankan fungsi legislasi (regelende functie) DPRD kabupaten, karena dalam prinsip pembuatan sebuah produk hukum apapun namanya, sistem hirarki atau tata urutan peraturan perundang – undangan  (Stufen teori – Hans Kelsen) tidak bisa diabaikan. Asas Pembentukan peraturan perundang – undangan (pasal 5)dan Materi Hukum (pasal 6) dari UU NO 10 Tahun 2004 merupakan suatu keharusan yang menjadi prioritas utama. Selain itu penting juga adanya hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat (khususnya komunitas masyarakat Adat), Praktisi hukum / ahli hukum, perlu adanya kajian akademik yang melibatkan lembaga formal (perguuruan tinggi), & lembaga non formal (LSM / NGO / ORNOP yang bergerak dibidang komunitas adat, Komunitas masyarakat adat, Media Massa dan kelompok kepentingan lainnya), Fungsionaris Adat, Lembaga Adat / Dewan Adat yang ada di kabupaten sintang, sehingga PERDA yang diharapkan benar dalam implementasinya, legitimate, accountable, efektif & efisien.  

Dalam Pasal 53 UU NO 10 Tahun 2004 ; Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penetapan atau  pembahasan Rancangan Undang – Undang dan Rancanagan Peraturan Daerah  “ Amanah yuridis ini harus menjadi keharusan pihak DPRD kabupaten Sintang terhadap semua bentuk kebijakan legislasi yang akan dibuat, karena ini adalah HAK MASYARAKAT. Tidak ada pekerjaan yang tidak terselesaikan jika semua pihak duduk bersama dan memiliki persepsi yang sama. Apresiasi pantas diucapkan & harapan patut dinantikan ,semoga ide DPRD kabupaten Sintang untuk mengajukan insiatif PERDA dimaksud tidak hanya slogan energik kedengarannya, tapi tidak ada action selanjutnya. Komunitas Masyarakat sekitar Hutan menanti janjimu DPRD Sintang, Kapan?

(Victor Emanuel,SH - Penulis adalah Biro Humas Dewan Adat Dayak (DAD) Kab.Sintang periode 2008 – 2012 ).

Komentar (2)

Beri Komentar
  • dani

    dani:

    06 Agustus 2010, 20:03:36 WIB

    tolong ditanggapi hutan dibartim dan sekitarnya yang punya pt/hutan hak yang ga wajar itu kepada bupati/camat/polsek/polres/polda dan gubernur yang banyak permainan didalam hutan kata dilarang kenapa ada yg diijinkan batu bara juga katanya setelah digarap ada penghijauannya mana ada masuk ga ada malahan kebun pir yang mau dimusnahkan dan jalan masarakat menyadap karet yang ancur akibat pt batu bara dan pt ilegal loging yg masuk tanpa mengantisipasi kedepannya kira2 mereka ada main sama yang berwenang dan perda tolong ditanggapi?????

  • Edy Susanto

    Edy Susanto:

    08 Juni 2011, 18:13:24 WIB

    siapa yg bnr2 akan berjuang mengembalikan hak masyarakat atas tanah adatnya? mungkin jawabannya adalah masyarakat yg bnr2 merasa dirugikan. tp pertanyaan kemudian adalah : sejauh mana mereka mampu? kenyataan di sekitar saya, banyak masyarakat tak mampu kr terbatasnya kemampuan finansial utk menembus tembok kekuasaan yg merampas haknya atas tanah. ada perselingkuhan antara negara dan pengusaha. negara berlindung dibalik hukum (antara lain UUD '45 pasal 33 ayat (... (maaf sy dah lupa. sebelum diamandemen, sy hafal UUD '45 dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, ndk nyomboh loh). ayat itu mengatakan "bumu, air, dan kekayaan yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar2nya utk kemakmuran rakyat". ayat ini menurut sy mengandung pengertian bahwa NEGARA TIDAK MENGAKUI ADANYA TANAH ADAT. maaf org awam ndk ngerti apa itu hk ulayat masyarakat. ayat td jg mengabaikan hak rakyat atas adat istiadat nenek moyang suatu suku bangsa atas "harta karun" yg disebut "tanah". ayat td juga benar adanya membuktikan penguasaan atas tanah dg menatasnamakan negara. perusahaan sawit contohnya. nah, kl mau memperjuangkan hak raakyat atas tanah, ubah dl ayat td.
    bicara soal penuntutan/pembelaan hak atas tanah, ketika dihadapkan dg hukum...rakyat masih mikir perut, blm lg bicara soal SDMnya. wooooowwww...rakta kalah, pemerintah tidur tp dpt vee, dan penguasa menindas terus. siapa pejuang sejati rakyat atas tanahnya? (maaf sy ndk caca artikel di atas sampai habis)

Beri Komentar




Security Number