Sintang

Selamat datang di website kalimantan-news.com

Banner
Banner

ARTIKEL :MENANTI PERDA HUTAN ULAYAT INISIATIF LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG

Komentar (2)

05 Agustus 2010, 17:03:56 WIB oleh Victor Emanuel, SH | dilihat: 209 kali

Print
ARTIKEL :MENANTI  PERDA HUTAN  ULAYAT  INISIATIF LEGISLASI DPRD KABUPATEN SINTANG

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Menanggapi pernyataan ketua DPRD Kabupaten Sintang, Harjono Bejang,S.Sos, yang dimuat dalam salah satu media massa cetak yang terbit di kota sintang ( minggu 01/08/2010) mengatakan, bahwa DPRD akan menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan PERDA (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Hutan Ulayat harus mendapat respon semua pihak.

"Pasal 53 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 berbunyi : Masyarakat berhak memberikan masukan

secara lisan atau tertulis dalam penetapan atau  pembahasan Rancangan Undang – Undang dan Rancangan Peraturan Daerah  "

 

Wacana yang yang berbasis kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa DPRD Sintang  adalah aspiratif dan benar – benar merasakan jeritan &  penderitaan Masyarakat Adat selama ini, khususnya masyarakat di sekitar hutan yang selalu termarginal posisi dan tidak diakui legalitas haknya ketika berhadapan dengan pihak Penguasa maupun Pengusaha (Investor) dengan alasan Hukum Nasional. Sebagai Negara Hukum, sepantasnya lah di wilayah NKRI semua aspek kehidupan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan hukum yang diberlakukan tersebut harus  benar – benar mencerminkan perasaan hukum & rasa keadilan yang sudah ada, tumbuh & berkembang serta sesuai keinginan hidup dalam masyarakat (Volunte General atau Volksgeist). Mengajukan rancangan peraturan - perundangan merupakan salah tugas mulia bagi para anggota Legislator (DPR & DPRD). Hal menunjukan bahwa kinerja wakil rakyat sungguh menunjukan kapasitas institusional yang baik & memberikankan  arti profesional dalam peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab Publik. Pengajuan Rancangan PERDA oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki para Wakil Rakyat yang terhormat, yaitu ; bidang Legislasi, selain fungsi control & budget (anggaran).

Membicarakan, memahami, mengkaji mengenai apa yang di sebut HUTAN dan apa yang disebut ULAYAT (khususnya Hak Ulaya) di wilayah NKRI  yang memasuki usianya ke - 65 tahun sebagai sebuah Negara yang merdeka & berdaulat adalah sesuatu yang menarik dan sekaligus mengundang pro dan kontra yang debatable oleh para anak Republik ini. Padahal yang secara faktual & yuridis sebagai sebuah negara NKRI, dihuni & didiami komunitas masyarakatnya yang pluralis (majemuk / heterogen ). Sebelum NKRI terbentuk sebagai sebuah negara, komunitas – komunitas Masyarakat itu telah  ada  & disebut Masyarakat Adat atau Indigenous People (Konvesi ILO PBB 169 tahun 1989) yang memiliki hak dan mendiami wilayah bentang alam Nusantara ini, makanya realitas keragaman / pluralisme diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggak Ika. Cornelis van Vollenhoven mengatakan “Wilayah yang dikenal sebagai Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen) yang terdiri atas 23 Lingkungan (wilayah) hukum Adat, yaitu ; Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya,Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selat (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, Jawa Barat (Sunda).

Pakar Hukum Adat Indonesia asal Belanda ini (1874-1933) menulis tentang sikap para ahli hukum yang mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan kata - katanya : “ Van het inzicht, dat recht een verschijnsel is der almaar Stroomende Samenleving, met andere verschijnselen in rustelooze wisselwerking van stuw en tegenstuw, was niets in hem doorgedragen dan de kleurloze fraze, dat het recht rekening moet houden met de behoeften de maatschappij” (Het Adatrecht van Nederlandsch Indie 1906 : 6). Penegasan ini mengandung makna bahwa hukum adalah : Suatu gejala masyarakat yang senantiasa bergerak, yang berkaitan dengan gejala-gejala lainnya dalam hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik tanpa henti - hentinya, tidak ada yang ditangkapnya selain kata - kata polos, bahwa hukum itu harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam penegasan ini, terkandung dua hal penting. Pertama, hukum harus dilihat sebagai sebuah fenomena sosial atau lebih tepatnya sebagai fenomena budaya yang senantiasa berkembang dalam suatu proses interaksi antara berbagai komponen masyarakat atau budaya tersebut. Hal ini mengingatkan kita pada pendapat Gustav Radbruch (1878 -1949) yang menyatakan “ Law can be understood only within the framework attitude. Law is a cultural phenomenon, that is, a fact related to value.” Laica Marzuki menyatakan hukum adalah bagian dari kebudayaan; merupakan salah satu cermin (reflectie) sistem nilai budaya masyarakat (culture value system) .

Dikatakan pula bahwa hukum selain merupakan bagian dari kebudayaan, juga merupakan produk kebudayaan. Hukum merupakan bagian nilai - nilai etika yang terdapat pada wujud sistem budaya (cultural system) antara lain ; berupa perasaan hukum, kesadaran hukum, asas - asas hukum serta kaidah - kaidah hukum. Ia berkesimpulan bahwa unifikasi hukum nasional yang idiil adalah mengakomodir perangkat kodifikasi - kodifikasi hukum, namun tetap memperhatikan nilai - nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat . Kedua yang dapat dipetik dari penegasan van Vollenhoven adalah seperti yang sudah ditegaskan dalam pandangan Laica Marzuki di atas “hukum harus memperhatikan kebutuhan - kebutuhan masyarakat”. Namun demikian, kita tidak serta merta mengabaikan masa lalu karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga sebagaimana diungkapkan juga oleh van Vollenhoven dalam tulisannya yang sama.” die kennis en verklaring van het op aarde levende recht begeert juist om zijn veelsoortige gedaanten van vorheen en nu, is dat zelfde indische rechtsgeheel een onuitputbare bron von leering” (1906:4), artinya ; Jika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup pada masa lalu, keseluruhan hukum Indonesia merupakan sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari (DR.H.Abdurrahman,SH, MH - Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.- Huma jakarta 8/2006).

Ironisnya sejak Indonesia menjadi sebuah negara, eksistensi Masyarakat Adat yang memiliki  hukum adat dan teritorial ( lingkungan/ wilayah ) hukum adat tidak diakui sepenuhnya (bahkan dianggap tidak ada). Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah melalui UU NO: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria tidak kunjung di implementasikan, apalagi Hutan sebagai bagian dari ruang lingkup Agaria yang ramah dengan tata kehidupan sosial, religius, kultural dan ekonomi masyarakat (khususnya masyarakat sekitar hutan) dalam perkembangan pengaturan selanjutnya , seperti  UU NO 41 tahun 199 Tentang Kehutanan dengan berbagai peraturan teknis pelaksanaan dibawahnya justru semakin memposisikan Hak Masyarakat Adat dengan dasar Hukum Adat nya terhadap terhadap sumber daya Hutan jauh dari legal standing.  Dan tragisnya lagi banyak masyarakat menjadi korban kebijakan regulasi Hukum Illegal Loging. Pertanyaannya adalah ; Dimanakan wujud dari “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia ? Apakah Masyarakat yang hidup di sekitar hutan Indonesia bukan merupakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia, sehingga hak – hak mereka terhadap sumber daya hutan sekitarnya harus tidak dilindung & tidak diakui oleh Negara nya sendiri ? Tidak banyak orang mengetahui bahwa sekitar120 juta hektar tanah yang berarti sama dengan enam puluh persen dari wilayah negeri ini adalah area yang dikategorikan sebagai kawasan hutan, rtinya, wilayah yang ingin dipertahankan oleh pemerintah sebagai hutan. Ironisnya, di wilayah seluas itulah terdapat kemiskinan yang akut (Myrna Safitri-Anggota Badan Pengurus HuMa Jakarta). Sangatlah beralasan jika  semua pihak mengakui & meyakini bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan adat, karena kearifan adat yang berbasis komunitas Masyarakat Adat merupakan potensi sosial - budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan ( Sustainable development , dalam konteks pengeloalaan sumber daya hutan, modal sosial dalam wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma - norma hukum lokal (folk / customary / adat law) merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, didayagunakan, dan diakomodasikan dalam pembuatan kebijakan dan pembetukan Hukum Negara (State law), khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Dengan mensinergikan atau menyatukan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan maupun keterbelakangan Masyarakat Adat. Kalaupun timbulnya perbedaan - perbedaan persepsi & asumsi, semua bisa dimusyawarahkan, dan potensi yang dimiliki dalam  Masyarakat Hukum Adat  bisa menjadi salah satu energik pembangunan. Dengan adanya sinergifitas program antara masyarakat adat dengan pihak Pemerintah tentunya akan membawa dampak perubahan dan perkembangan berarti pada masa mendatang. Dalam perspektif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam di atas mencerminkan masa ke otonomian masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam lokal, karena makna dan hakikat otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai pemberi otonomi kepada masyarakat di daerah, termasuk didalamnya terhadap masyarakat hukum adat (indigenuos people), dan bukan hanya semata - mata pemberian otonomi kepada Pemerintah daerah. Pemahaman ini merupakan manisfestasi dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Komunitas (Community based resource management), sebagai pengalihan dari pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Negara (Pemerintah) dengan struktur di daerah ( state based resource management).

Permasalahan sosial dan yuridis yang terjadi dalam ruang lingkup Masyarakat Adat , salah satu penyebabnya adalah ; dikarenakan Posisi Masyarakat Adat selalu termarginal, bahkan dengan dalih modernisasi & pembangunan mereka dianggap ; Primitif / Kuno, kolot, Suku Terasing, kelompok Penghalang & Penghambat, sehingga harus ditiadakan (genosid). Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa masa depan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek - praktek pengelolaan sumberdaya alam. Asas hukum universal dalam  bahasa latin yang diutarakan Cicero adalah ; “ Ubi Societas ubi Ius” (artinya ;  di mana ada masyarakat di situ ada hukum ). Masyarakat Adat Indonesia yang saat ini masih ada dan yang hidup disekitar Hutan memiliki tatanan nilai yang dijadikan norma hidup antara sesama & alam sekitarnya (termasuk Hutan). Norma atau kaedah yang yang dijadikan pedoman perilaku masyarakat tersebut merupakan hukum yang hidup (living law) yang wajib dihormati dan diakui oleh yang namanya Negara. Unsur negara salah satunya adalah rakyat / masyarakat, dengan tidak mengakui Hak Masyarakat Adat terhadap Hutan, sama halnya tidak mengakui Rakyatnya sendiri, karena di dalam diri komunitas Masyarakat Adat terdapat apa yang dinamakan Hak baik secara individual maupun komunal atau kolektif, sehingga dirinya menjadi Subyek Hukum, yang harus mendapat perlindungan dan pengakuan Hak itu oleh Negara. Tata Hubungan masyarakat dengan sesama dan alam sekitarnya dalam masyarakat Indonesia telah diatur  oleh aturan yang menurut kebiasaan di wilayah tertentu dalam wujud tidak tertulis yang dianut selaras dengan jamannya, aturan  itu disebut dengan Hukum Adat. Hukum adat yang senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat Adat Indonesia (termasuk Masyarakat Adat kabupaten Sintang), yang dikarenakan timbul dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Sangatlah beralasan jika  semua pihak terlebih eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mengakui & meyakini bahwa solusi yang arif dan bijak terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah Kearifan Adat. Bagaimanapun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial - budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (termasuk sumber daya hutan) yang selama ini terpusat di tangan Pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara beserta habitatnya. Sudah banyak hasil penelitian dan literatur yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga terhadap Masyarakat Adat Dayak yang ada Kabupaten Sintang Kalbar. Adanya kecendrungan dalam kalangan perencana pembangunan, untuk mengabaikan kontribusi dari masyarakat lokal terhadap perekonomian nasional dengan mengkonsentrasikan pada industri perkayuan semata. Mereka lupa, bahwa hutan Kalimantan tidak hanya berisi kayu saja, melainkan juga HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan aneka potensinya(Tim Lembaga Peneliti UGM,1992).

Bahkan mereka juga lupa bahwa di Hutan Kalimantan ada juga Manusia Dayak sebagai penduduk Asli kalimantan, yang mempunyai kedaulatan untuk dan mempertahankan kehidupan perekonomian mereka dari ancaman kekuatan lain yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah turun  –  temurun dan teritorial mereka. Ketergantungan hidup Masyarakat Adat terhadap lingkungan alam hutan yang merupakan tempat pemukiman Masyarakat Adat (Masyarakat Dayak khususnya). Patut direnungkan sebuah ungkapan moral Kepala Adat Besar Suku Dayak Benuaq di Muara Lawa Kaltim, Awang Idjau Gelar Mas Arsamuda yang mencengangkan tentang cara hidup orang Dayak dalam upaya menolak anggapan bahwa sistem perladangan Suku Dayak merusak Hutan, Ia mengatakan : “Ibarat  monyet yang tak terpisahkan dengan pohon dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian juga Suku Dayak, mereka tak mungkin terpisahkan dengan Hutan”. Hutan adalah : Tumpuan hidup (Staff Of life), daripadanya keberlangsungan kehidupan turun - temurun terpastikan. Hutan adalah  :  Totalitas kehidupan bagi suku Dayak yang amat menyejarah. Bilamana monyet tak lagi mencari makan dari pohon ke pohon, maka ia telah tercerabut dari habitatnya, demikian juga analoginya bagi orang Dayak, bilamana mereka tak lagi hidup di dan dari Hutan ! (Forum Temu Wicara Agraria, di Samarinda kaltim - 19/ 01 /’95 ).

Instrumen Hukum Nasional Indonesia  mengakui keberadaan Masyarakat adat dan hukum adat. Undang - Undang Dasar 1945 hasil amandemen memberikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat.
Pasal 18 B ayat (2), berbunyi; Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang. Pasal ini, memberikan Posisi Konstitusional kepada Masyarakat Adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi Penyelenggara Negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan dan diakui serta dihormati .
Ketentuan pasal tersebut adalah wujud deklarasi tentang ;
(a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat,
(b) Hak Konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak - hak tradisionalnya.

Rumusan pasal 18 B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat Konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan maasyarakat adat dalam suatu bentuk undang - undang. Selain itu berkaitan dengan masyarakat adat, Pasal 28.1 ayat (3) berbunyi ; Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, dalam TAP MPR No.XVII / 1998 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan Tentang Pengakuan atas Hak Masyarakat Adat. Pasal 41 UU HAM yang menjadi bahagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu. Di dalamnya ditegaskan bahwa ; Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Kententuan pasal ini merupakan Lanadasan Yuridis formal (dasar hukum) Masyarakat Adat, maka hak - hak dari Masyarakat Adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat. Selanjutnya dalam TAP MPR No.IX / 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Perlindungan Sumber Daya Alam (PSDA), hak - hak Masyarakat Adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumber daya agraria / sumber daya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam pasal 4 Tap MPR itu mengatakan , bahwa. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria / sumber daya alam. Jika dilihat secara filosofis & sosiologis, TAP MPR No.IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentr