Sintang

KAMIS (30/10/2014): (-KALBAR-): Polres Singkawang Tangkap Pengguna Narkoba *** (-EKONOMI-): Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-NASIONAL-): JPU Tuntut AKBP Idha Delapan Tahun Penjara *** Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-KALTENG-): Gubernur Instruksikan Aktivitas Pt Bharito Ekatama Dihentikan *** (-KALSEL-): Presiden Jokowi Diingatkan Janji Benahi Infrastruktur Kalsel *** Majelis Adat Dayak Kecewa Susunan Kabinet Jokowi

Banner
Banner

Infrastruktur, Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Sintang

Komentar (0)

29 Maret 2012, 10:35:52 WIB oleh Petrus Heri Sutopo | dilihat: 89 kali

Print
Infrastruktur, Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Sintang

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Kabid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sintang Heronimus Tabrani Wasis mengungkapkan khusus untuk 5 wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sintang akan diprioritaskan pada penanganan untuk pembangunan infrastruktur yang mulai digulirkan pada tahun 2013-2014.

Hal tersebut disampaikannya pada kalimantan-news.com, usai acara di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (29/03/2012).

“Nanti akan ada pertemuan di Bali untuk finalisasi terkait dengan masalah perbatasan dan apa saja yang akan dikerjakan nantinya,” ungkap Heronimus.

Dirinya menegaskan jika permasalahan yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan dan menjadi sorotan utama adalah permasalahan infrastruktur, sehingga pihaknya menarik kesimpulan yang akan menjadi skala prioritas untuk segera di laksanakan adalah pembangunan infrastruktur.

“Alasannya apapun yang dilakukan diwilayah perbatasan akan menjadi sia-sia jika masalaha utama berupa infrastruktur tidak segera ditangani,” ujarnya.

Khusus untuk wilayah kabupaten Sintang, lanjutnya wilayah perbatasan yang akan menjadi skala prioritas tidak hanya diwilayah utama atau yang langsung berbatasan darat dengan negara tetangga.

“Kalau mengacu pada keputusan BNPP, wilayah yang menjadi skala prioritas satu adalah Ketungau Hulu, namun kita mengusulkan agar lokasi prioritas itu tidak menajadi patokan utama. Antara Ketungau Hulu dengan Tengah itu tidak ada bedanya. Keduanya langsung berbatasan darat dengan negara tetangga. Artinya kita akan lakukan dengan asas pemerataan saja,” jelasnya.

Heronimus meyakini jika BPP Kabupaten Sintang akan dapat mengakomodir semua permasalahan di kawasan perbatasan melalui BNPP.

“Kita berharap dapat mengakomodirnya, tapi semua tergantung dengan pusat yang dengan segala keterbatasannya termasuk anggaran akan tetap mengupayakan skala prioritas lainnya untuk kawasan perbatasan,” katanya.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah diterbitkan yang  merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPP menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selain itu BNPP memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BNPP juga berfungsi untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasana perhubungan dan sarana lain di kawasan perbatasan. Serta, menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Susunan keanggotaan BNPP ini terdiri dari Ketua Pengarah yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah I yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan selaku Kepala BPP adalah Mendagri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh sekretariat tetap yang terdiri dari Sekretaris BNPP dan tiga deputi yakni bidang pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputi bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Bicara masalah anggaran, BNPP sendiri meskipun sebuah lembaga baru namun telah memiliki alokasi dana yang mencapai Rp 2,48 triliun, bahkan dana sebesar Rp. 1,379 Triliun sudah disalurkan ke 39 kecamatan perbatasan yang menjadi prioritas. (*)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number