Sintang

JUMAT (18/04/2014): (-KALIMANTAN SELATAN-): Pemerintah Kalsel Diminta Konsisten Pertahankan Lahan Pertanian *** (-PARLEMEN-): DPRD : Kalsel Harus Bertekad Tuan Rumah PON *** Pelaksanaan UN Di Kalsel Berjalan Lancar *** (-KALIMANTAN TENGAH-): Pembalakan Liar-Penangkapan Ikan Marak Di Jenamas *** (-PEMILU-): Pemilu - KPU Belum Pastikan Pemenang Pemilu Palangka Raya *** Pemilu - KPU Diminta Profesional Dalam Penetapan Hasil Pemilu *** Pemilu - KPU: Penetapan Caleg Usai Rapat Pleno *** KPU Kabupaten/Kota Siap Gelar Rekapitulasi Suara *** (-EKONOMI-): Garuda Optimistis Peningkatan Penjualan Tiket 20 Persen *** Penumpang Pesawat Mulai Meningkat Pasca UN *** (-KALIMANTAN BARAT-): Kodim 1207 Amankan 49 Karung Gula Ilegal *** (-KALIMANTAN TIMUR-): Tim Verifikasi K2 Panggil SKPD Tujuh SKPD *** Daftar Tunggu Calon Haji Penajam Hingga 2030 *** Pejabat Gubernur Kaltara Dorong Percepatan Pembentukan DPRD *** Masa Jabatan Pejabat Gubenur Kaltara Diperpanjang *** (-SPORT-): Indonesia Calon Terkuat Tuan Rumah Asian Games 2019

Banner
Banner

Nota KUA PPAS APBD Perubahan 2012 Ditandatangani

Komentar (0)

13 Agustus 2012, 16:18:15 WIB oleh Admin

Print

Kalimantan Tengah-KAPUAS, (kalimantan-news) - DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Pemerintah SETEMPAT menandatangani persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2012.

Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun 2012 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2012, di Kuala Kapuas, Senin.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD, khususnya para anggota badan anggaran DPRD, yang telah bekerja keras dan sekaligus membahas rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2012," kata Bupati Kapuas Muhammad Mawardi.

Ini patut dikemukakan, karena pada akhirnya dapat disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan para pimpinan DPRD.

Untuk mengantisipasi adanya berbagai perkembangan tersebut, tentu saja perlu dilakukan penyesuaian perubahan terhadap APBD tahun 2012 dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 59/2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012.

"Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD saya harapkan terus dibina dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk masa-masa yang akan datang," katanya. (phs/Ant)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number