Sintang

JUMAT (24/10/2014): (-SEKADAU-): Pemkab Sekadau Cari Solusi Berantas Bencana DBD *** (-KALBAR-): Pemkot Pontianak Hijaukan Alun-Alun Kapuas Dengan Pohon *** )-EKONOMI-): Garuda Akan Resmikan Rute Intra Kalimantan *** (KALTIM-): Berau Kembangkan Pusat Pembibitan Ternak Perdesaan *** Samarinda Kembali Diselimuti Kabut Asap *** (-KALTENG-): Presiden MADN: Jangan Terprovokasi Dan Hindari Konflik

Banner
Banner

Tiga Anggota Dewan Kaltim Bakal Gugat KPU

Komentar (2)

07 April 2013, 14:21:36 WIB oleh Admin | dilihat: 59 kali

Print

Kalimantan Timur - SAMARINDA, (kalimantan-news) - Tiga anggota DPRD Kaltim yakni Syarifah Masitah Assegaf (Partai Patriot), Maria Margaretha Rini Puspa dan Yefta Berto (Partai Damai Sejahtera) bskal menggugat KPU terkait terbitnya Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 yang diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi.

Ke-tiga wakil rakyat itu rencanna, Senin (8/4) bakal bertemu Prof Dr Yusril Ihza Mahendra di Jakarta bersama sejumlah koordinator anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi se-Indonesia, terkait rencana menggugat KPU melalui Kantor Pengacara Ihza & Ihza Law Firm.

"Bersama sekitar 9.000 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi se-Indonesia, kami merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan KPU No 7 Tahun 2013, yang diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Syarifah Masitah Assegaf, di Samarinda,Minggu.

Menurut dia, dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2013 pasal 19 huruf i angka 2 disebutkan, anggota partai politik (parpol) yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol asal, baik partai peserta pemilu maupun bukan, melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota parpol asal.

Sedangkan pada huruf j pasal yang sama ditegaskan, dalam hal anggota parpol sebagaimana dimaksud huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi surat pengunduran diri sebagai anggota DPR atau DPRD dan SK pemberhentian sebagai wakil rakyat.

Ini berarti, menurut dia, jika ada anggota parpol yang ingin maju sebagai bakal caleg dari partai lain tapi belum mundur dari partai asalnya, maka pencalonannya menjadi tidak sah. Sebab secara administrasi sudah tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2013.

"Ada formulir BB-5, yakni surat pernyataan pengunduran diri yang harus pula diteken oleh ketua dan sekretaris partai. Bagaimana KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu ikut campur dalam urusan Parpol dengan formulir BB-5 tersebut. Ini yang rencananya akan kami gugat lewat legal opinion," kata Syarifah Masitah.

Dia mengaku sangat setuju dengan pendapat koleganya asal Medan, Sumut, Budiman Panjaitan yang menyebut PKPU tersebut selain diskriminatif juga tidak sesuai dengan Undang Undang 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Peraturan KPU tersebut bisa dikatakan sebagai penzaliman terhadap nilai-nilai demokrasi," tandas Syarifah Masitah.

Dia mengatakan, karena partainya tidak lolos, jika mau maju menjadi caleg Pemilu 2014 tentu terpaksa harus pindah ke parpol lain. Dengan tidak lolos partainya, itu sudah menjadi beban tersendiri. Bagaimana KPU harus menghukumnya lagi dengan PKPU yang tidak boleh mencalonkan diri lagi.

Dia menilai, kewenangan KPU sepertinya sudah melebihi batas, karena yang berhak melakukan penggantian antar waktu (mem-PAW) anggota dewan adalah parpol yang bersangkutan, bukan KPU.

"Secara yuridis pasal 27 UUD 1945 memberi jaminan bagi seluruh warga Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun munculnya PKPU ini membuat hak konstitusional warga negara jadi dibatasi," kata Syarifah Masitah. (das/ant)

Komentar (2)

Beri Komentar
  • SAMAHATO BUULOLO

    SAMAHATO BUULOLO:

    10 April 2013, 10:36:57 WIB

    PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang diubah menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2013 sangat kental nuansa politisnya dan sangat jelas bahwa KPU RI tidak independen tetapi bekerja untuk memuluskan kepentingan Parpol besar yang duduk disenayan.

    Salah satu buktinya mengenai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Calon KDH/Wakil KDH yang menjadi Caleg harus mundur jelas-jelas tertuang didalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tetapi dalam perubahan PKPU Nomor 13 tahun 2013 disetujui pencalegan tersebut oleh KPU walaupun pada akhirnya dimentahkan oleh Putusan MK yang tetap mengesahkan apa yang tertuang didalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dimaksud.

    Yang anehnya adalah syarat pengunduran diri bagi Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota yang Parpolnya tidak Lolos sebagai Peserta Pemilu 2014 apabila maju menjadi Caleg di Parpol Peserta Pemilu sebagaimana yang ditegaskan didalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang dibubah menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2013 jelas-jelas tidak memiliki landasan dan payung hukum karena hal tersebut belum tercantum didalam UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagai acuan KPU didalam membuat Peraturan teknis, namun KPU RI menciptakan peraturan kehendak sendiri tanpa menyadari bahwa Undang-Undang maupun Peraturan bukan bertujuan meresahkan masyarakat tetapi mengupayakan situasi yang kondusif dan kenyamanan terhadap semua pihak.

    KPU RI didalam membuat PKPU Nomor 7 Tahun 2013 atau PKPU Nomor 13 Tahun 2013 sudah melewati kewenangannya dan menabrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka sudah seharusnya KPU RI meninjau kembali PKPU Nomor 7 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 terutama mengenai pasal 19 huruf i yang mensyaratkan pengunduran diri bagi Anggota DPRD karena hal tersebut merupakan gawenya Parpol asal dan bukan harus campur tangannya KPU.

    Dari Verifikasi Parpol sudah diketahui bobroknya kinerja KPU RI, dimana PBB dan PKPI yang menurut versi KPU tidak Lolos sebagai peserta Pemilu 2014 ternyata berhasil menjadi Parpol Peserta Pemilu, maka sudah seharusnya DKPP menjatuhkan sanksi Pemecatan terhadap KPU RI agar Pemilu 2014 benar-benar berkuantitas dan berkualitas.

    Kepada Bapak Prof. Yusril Ihza Mahendra kiranya tuhan SWT selalu memberi kekuatan didalam memperjuangkan keadilan di NKRI ini termasuk didalam menggugat PKPU Nomor 7 dan 13 Tahun 2013 tersebut ke MA karena benar-benar merupakan peraturan yang meresahkan dan merugikan masyarakat banyak.

    Terima kasih.

  • I KETUT LUKI

    I KETUT LUKI:

    16 April 2013, 16:32:03 WIB

    PKPU 7 2013 natau PKPU 13 2013 CACAT ,sangat BENCONG pembohongan BERTENTANGAN uu 8 2012 dan tidak hormat DENGAN KOSTITUSIONAL NEGARA RI

Beri Komentar




Security Number