Sintang

RABU (23/07/2014): (-SINTANG-):Pacu Semangat Wajib Pajak, Dispenda Akan Bagi-Bagi Reward Menarik *** (-KALIMANTAN BARAT-): Pemkot Pontianak Sanksi Tegas PNS Perpanjang Libur *** Kalbar Catat 716 Kasus Kekerasan Perempuan-Anak *** (-KALIMANTAN UTARA-): Pemkab Nunukan Akui Kesulitan Datangkan Sapi Potong *** (-KALIMANTAN TENGAH-): Baru Satu Perusahaan Barut Laporkan Pembayaran THR *** Banyak Sopir Hindari Pemeriksaan Kesehatan *** (-KALIMANTAN SELATAN-): HST Bangun Posko Di Lokasi Wisata *** Pemerintah Serahkan Honor 3.264 Guru Swasta

Banner
Banner

Tim Sembilan PLTU Diminta Segera Selesaikan Sengketa

Komentar (0)

07 Mei 2013, 04:15:08 WIB oleh Admin | dilihat: 10 kali

Print

Kalimantan Tengah-PALANGKARAYA, (kalimantan-news) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas pertambangan dan energi (Distamben) meminta tim sembilan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Pulang Pisau segera menyelesaikan berbagai sengketa lahan.

"Sampai sekarang masih ada lima orang yang mengaku memiliki lahan di sekitar lokasi proyek pembangunan PLTU," kata Kepala Distamben Kalteng, Yulian Taruna di Palangka Raya, Senin.

Ia pun menyayangkan lima orang yang mengaku masyarakat di lokasi PLTU tersebut meminta ganti rugi lahan kepada pihak PLN sebesar Rp 150 juta dan Tim Sembilan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau seolah membiarkannya.

Kepala Distamben Kalteng itu mengatakan pihak PLN sebenarnya menyanggupi dan tidak mempermasalahkan dana yang diminta lima orang itu asal memiliki surat tanah yang jelas untuk bukti laporang keuangan.

"Pembangunan PLTU dengan daya 2X60 Mega Watt di Desa Buntoi Kabupaten Pulang Pisau itu sangat penting bagi kelistrikan di Kalteng, sehingga tim sembilan dan semua pihak bisa mendukungnya secara optimal," harap Yulian.

Dirinya pun meminta tim sembilan segera mencari penyelesaian masalah ini dengan mempertegas batas sungai agar dapat menjadi bahan dan kejelasan areal yang diakui masyarakat apakah benar miliknya hanya sekedar klaim.

Apabila Tim Sembilan maupun Kabupaten Pulang Pisau merasa tidak mampu menangani permasalahan tersebut, harapannya segera dikoordinasikan dengan gubernur.

"Sampai sekarang inikan belum ada koordinasi dan terkesan diam saja, alhasil membuat semua persoalan mengambang sehingga mengganggu jalannya pembangunan PLTU," beber Kepala Distamben Kalteng itu.

Ia pun mengingatkan pembangunan PLTU itu merupakan niat Pemerintah provinsi Kalteng yang mendapat dukungan penuh dari PLN untuk mengatasi krisis listrik di "Bumi Tambun Bungai" ini.

"Jangan sampai kerja keras dan niat tulus dari PLN malah disia-siakan sekelompok orang. Apakah Kalteng mau terus menerus mengalami krisis listrik," demikian Yulian. (phs/Ant)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number