Sintang

SELASA (30/09/2014): (-SINTANG-): Kejari : Tiga hari Kedepan Abeng Harus Serahkan Diri *** Warga Pertanyakan Marka Jalan Yang Pudar *** Siswi MAN Sintang Terseret Arus Sungai Melawi *** (-ARTIKEL-): Dari Aktivis Mahasiswa, Sampai Duduk di Kursi DPRD *** (-SEKADAU-): 94 Pasien Ikut Operasi Katarak Gratis *** Listrik di Sungai Ayak Padam Sejak Subuh ***(-SANGGAU-): TIM PKK Sanggau Juara Memasak Tingkat Nasional *** (-KALBAR-): Bidan Diminta Mengedepankan Konseling Dalam Melayani KB *** (-KALTIM-): Kampung Terpencil Mahakam Ulu Nikmati Listrik PNPM *** Pemkab Penajam Bentuk Tim Pemeriksaan Hewan Kurban *** (-KALTENG-): Sekolah Di Barsel Belum Terima Buku Kurikulum *** Tokoh Dayak Berkumpul Peringati "Tumbang Anoi" *** Jarak Pandang Hanya 30 Meter Akibat Asap *** (-KALSEL-): Pemkab Banjar Jadwalkan Razia KTP

Banner
Banner

Tim Sembilan PLTU Diminta Segera Selesaikan Sengketa

Komentar (0)

07 Mei 2013, 04:15:08 WIB oleh Admin | dilihat: 29 kali

Print

Kalimantan Tengah-PALANGKARAYA, (kalimantan-news) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas pertambangan dan energi (Distamben) meminta tim sembilan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Pulang Pisau segera menyelesaikan berbagai sengketa lahan.

"Sampai sekarang masih ada lima orang yang mengaku memiliki lahan di sekitar lokasi proyek pembangunan PLTU," kata Kepala Distamben Kalteng, Yulian Taruna di Palangka Raya, Senin.

Ia pun menyayangkan lima orang yang mengaku masyarakat di lokasi PLTU tersebut meminta ganti rugi lahan kepada pihak PLN sebesar Rp 150 juta dan Tim Sembilan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau seolah membiarkannya.

Kepala Distamben Kalteng itu mengatakan pihak PLN sebenarnya menyanggupi dan tidak mempermasalahkan dana yang diminta lima orang itu asal memiliki surat tanah yang jelas untuk bukti laporang keuangan.

"Pembangunan PLTU dengan daya 2X60 Mega Watt di Desa Buntoi Kabupaten Pulang Pisau itu sangat penting bagi kelistrikan di Kalteng, sehingga tim sembilan dan semua pihak bisa mendukungnya secara optimal," harap Yulian.

Dirinya pun meminta tim sembilan segera mencari penyelesaian masalah ini dengan mempertegas batas sungai agar dapat menjadi bahan dan kejelasan areal yang diakui masyarakat apakah benar miliknya hanya sekedar klaim.

Apabila Tim Sembilan maupun Kabupaten Pulang Pisau merasa tidak mampu menangani permasalahan tersebut, harapannya segera dikoordinasikan dengan gubernur.

"Sampai sekarang inikan belum ada koordinasi dan terkesan diam saja, alhasil membuat semua persoalan mengambang sehingga mengganggu jalannya pembangunan PLTU," beber Kepala Distamben Kalteng itu.

Ia pun mengingatkan pembangunan PLTU itu merupakan niat Pemerintah provinsi Kalteng yang mendapat dukungan penuh dari PLN untuk mengatasi krisis listrik di "Bumi Tambun Bungai" ini.

"Jangan sampai kerja keras dan niat tulus dari PLN malah disia-siakan sekelompok orang. Apakah Kalteng mau terus menerus mengalami krisis listrik," demikian Yulian. (phs/Ant)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number