Sintang

SELASA (02/09/2014):(-SINTANG-):Pemkab Sintang Siapkan Rp20 Miliar Bangun Perbatasan *** Sintang - WWF Indonesia Kerja Sama Susun RTRWK ***(-SEKADAU-):Hubungan Hukum Adat dan Hukuman Negara Dibahas Dalam Rakor Temenggung *** Temenggung Bahas Konvensi Nilai Benda Adat Terkini *** (-PARIWISATA-):Bangunan Betang Youth Center Siap Difungsikan *** (-PEMILU-):Hanura Mengaku Sudah Didekati Sederet Nama Kandidat Pilkada *** (-KALBAR-):Polda Bentuk Tim Dalami Pamen Terlibat Narkoba *** Rektor Untan Ingatkan Ancaman Hukum Saat Opspek *** Kapolda Ancam Tangkap Polisi Disersi Dua Hari *** Tes CPNS Pontianak Di Laboratorium Komputer Untan *** (-KALTIM-):Pemkot Samarinda Siapkan 125 Formasi CPNS *** (-EKONOMI-):Harga Gabah Di Tingkat Petani Kalsel Turun *** (-KALSEL-):Kemenag Kalsel Belum Ada Jatah Penerimaan CPNS *** (-KALTENG-):Dinkes Perketat Pengawasan Depot Air Isi Ulang *** PLN Muara Teweh Lakukan Pemadaman Bergilir *** Warga Mulai Kesulitan Peroleh Air Bersih

Banner
Banner

Kutai Timur Berlakukan Perda Retribusi Menara Telekomunikasi

Komentar (0)

24 Juli 2013, 11:54:07 WIB oleh Admin | dilihat: 22 kali

Print

Kalimantan Timur - KUTAI TIMUR, (kalimantan-news) - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, segera memberlakukan retribusi jasa umum pengendalian menara telekomunikasi, sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012.

Rencana pemberlakuan retribusi menara telekomunikasi tersebut dingkapkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Kutai Timur H.Johansyah Ibrahim melalui Kepala Seksi (Kasi) Komunikasi Jhon Nari Ratu, Rabu.

"Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kutai Timur nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum pengendalian menara telekomunikasi dikenakan pajak sebesar dua persen kali NJOP," kata Jhon Nari Ratu menjelaskan.

Menurut Kasi Telekomunikasi Jhon Nari Ratu, untuk melakukan penarikan retribusi telekomunikasi ini akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), karena mereka yang paling mengetahui besaran retribusi yang berlaku.

Karena perda sudah ada, maka Dinas Pendapatan akan segera memberlakukan retribusinya kepada masing-masing perusahaan telekomunikasi yang ada di Kutai Timur yang jumlahnya ratusan, katanya.

"Wajib bagi setiap perusahaan untuk membayar retribusi setiap menara yang dibangun. Jika tidak membayar ada sanksinya," kata Jhon Nari.

Perusahaan Telekomunikasi yang tidak membayar retribusi akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan pada bab VII pasal 66 dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanski administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bula dari kontribusi yang terhitung yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

"Kalau terjadi keterlambatan membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi bungan sebesar 2 persen dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)," ujar Jhon.

Terkait masih banyaknya menara telekomunikasi yang dibangun tidak memiliki izin resmi, Jhon mengatakan bahwa tindakan itu sangat merugikan daerah dari segi pendapatan.

Masih terdapat puluhan menara telekomunikasi yang dibangun tidak ada izin, makanya izinnya yang mereka ajukan tidak diproses, karena mereka sudah membangun duluan baru mengurus legalitasnya. katanya.

"Mereka membangun duluan, baru mengurus izinnya makanya Pemda tidak memprosesnya," katanya. (das/ant)
 

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number