Sintang

RABU (22/10/2014): (-SINTANG-): Bupati Sintang: Budayakan Pol Hidup Sehat *** (-KALBAR-): Puskesmas Tebas Terbaik Di Kabupaten Sambas *** (-KALTIM-): Haji - 355 Jamaah Haji Samarinda Tiba Rabu *** (-KALTENG-): 20 Peserta Tes Seleksi CPNS Seruyan Mundur *** (-KALSEL-): Dinas Pendidikan Balangan Mengusulkan Penutupan Enam Sekolah

Banner
Banner

Organisasi Dayak Beda Pandangan Soal Kereta Api

Komentar (1)

11 September 2013, 13:43:58 WIB oleh Admin | dilihat: 32 kali

Print

Kalimantan Tengah - PALANGKA RAYA, (kalimantan-news) - Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalteng dan Dewan Adat Dayak beda pandangan terkait rencana pembangunan kereta api di wilayah Puruk Cahu menuju Bangkuang hingga Batunjung.

Beda pandangan dua organisasi adat dayak itu saat uji publik rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan perkeretaapian yang dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Palangka Raya, Rabu.

Ketua Presidium LMMDDKT KMA Usop menolak dibangunnya kereta api tersebut karena mempercepat habisnya batubara, sedangkan Ketua DAD Sabran Achmad mengapresiasi dan menilai upaya itu mempercepat pembangunan di Kalteng.

"Kalau keberadaan kereta api hanya untuk mengangkut batu bara, berarti mempercepat habisnya sumber daya alam Kalteng. Saya bingung dengan logika pemerintah seperti ini," kata Usop.

Dia mendukung pembangunan rel kereta api di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu jika dimanfaatkan untuk transportasi maupun mengangkut hasil sumber daya alam milik masyarakat.

"Pengangkutan batu bara juga harus dibatasi agar SDA Kalteng tidak habis diangkut ke jawa maupun Luar Negeri. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan harus dipersiapkan sebelum pembangunan rel kereta api dilaksanakan," kata Usop.

Sementara Ketua DAD Sabran Achmad mengatakan, pembangunan rel kereta api merupakan cita-cita para penggagas dan pembentuk Provinsi Kalteng.

Dia menyatakan menyambut baik upaya yang dilakukan Gubernur Teras Narang bersama Achmad Diran untuk membangun rel kereta api tersebut.

"Setelah menunggu lama, akhirnya bisa dilaksanakan. Itu pun dilakukan setelah gubernur yang ke-13 Kalteng sehingga DAD mendukung penuh pembangunannya," kata Sabran.

Menyikapi beda pendapat dua organisasi adat dayak itu, Wakil Gubernur Achmad Diran berjanji akan berupaya menjadikan pembangunan rel kereta api tersebut untuk kemajuan ekonomi masyarakat.

"Jadi rel kereta api itu tidak sekedar mengangkut batu bara perusahaan, tapi juga milik masyarakat. Oleh karena itu setiap bupati/wali kota diminta memberikan wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada masyarakat setempat," demikian Diran. (das/ant)

Komentar (1)

Beri Komentar
  • mas yadi

    mas yadi:

    10 Desember 2013, 08:03:14 WIB

    \"jadi rel kereta api itu tidak sekedar mengangkut batu bara perusahaan, tapi juga milik masyarakat. oleh karena itu setiap bupati/walikota diminta memberikan wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada masyarakat setempat,\" demikian Diran.

    artinya, TUJUAN UTAMA pembangunan jalur kereta api ini memang untuk mengangkut baru bara perusahaan yang bukan milik masyarakat setempat? artinya WPR masih sulit diberikan oleh bupati/walikota? artinya pemerintah daerah lebih berpihak pada perusahaan besar?
    lalu kemudian muncul iming-iming \"kereta api ini bukan hanya untuk mengangkut batubara dan hasil perkebunan sawit\" untuk membujuk dan membodohi masyarakatnya sendiri?

Beri Komentar




Security Number