Sintang

JUMAT (21/11/2014): (-SINTANG-): Polsek Kelam Terima 6 Pucuk Senpi Rakitan Dari Warga *** Kelurahan Akcaya Miliki Gedung Baru *** (-PARLEMEN-): DPRD Sekadau Paripurna Sahkan Pimpinan Definitif *** (-SEKADAU-): Masyarakat Dihimbau Waspadai Banjir *** BBM Naik, Tarif Angkutan Bakal Naik Hingga 30 Persen

Banner
Banner

Legislator: Limbah Oli Bekas Mengancam Lingkungan

Komentar (0)

29 Desember 2013, 09:19:23 WIB oleh Admin | dilihat: 86 kali

Print

Kalimantan Timur - SAMARINDA, (kalimantan-news) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Abdurrahman Alhasni mengatakan keberadaan oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

"Sayangnya dari penyebaran tersebut hingga saat ini belum ada pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah oli bekas tersebut," kata Alhasni di Samarinda, Minggu.

Padahal, oli bekas merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat merubah struktur dan fungsi tanah, sehingga produktifitas tanah menjadi menurun, katanya.

Dari persebaran tersebut haruslah dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah oli bekas tersebut," kata Alhasni.

Saat ini, belum ada aturan baku bagi pengusaha bengkel terkait penanganan limbah tersebut, bahkan mereka kerap langsung membuangnya ketanah sekitar ataupun saluran parit, katanya.

"Pencemaran oli bekas dapat terjadi dikarenakan tidak adanya sistem yang baku mengenai pengelolaan minyak pelumas bekas terutama dari bengkel  bengkel kendaraan bermotor, 

Menurutnya, para bengkel maupun perorangan jika sudah bertahun-tahun melakukan pembuangan limbah sembarangan ke lingkungan pemukiman maupun sungai maka dapat dibayangkan bagaimana ancamannya.

Agar bisa teredam, pemerintah wajib menghadirkan produk hukum yang mampu meminimalisir perusakan lingkungan yang diakibatkan limbah itu.

Produk hukum adalah jawaban yang paling tepat dalam menjawab persoalan tersebut agar para bengkel motor maupun perorangan lebih tertip dalam membuang limbah oli bekas sehingga tidak membahayakan lingkungan, kata Alhasni.

Tidak hanya pada tingkat peraturan daerah saja melainkan hal yang tidak bisa dipisahkan adalah bagaimana pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan berkala, katanya.

"Pengawasan itu sifatnya mutlak. Karena, tanpa pengawasan, peraturan cenderung tak diindahkan. Sama dengan bohong," kata Alhasni. (das/ant)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number