Sintang

KAMIS (31/07/2014):Musim Bupati Sintang Minta Masyarakat Waspada DBD dan Kebakaran *** Program PLTS Untuk Daerah Pedesaan *** Masyarakat Keluhkan Tiket Masuk dan Parkir di Objek wisata Kelam *** Pemprov Kalteng Diminta Lebih Berdayakan PKL *** Kubu Raya Bentuk 10 Tim Inspeksi PNS *** Masyarakat Sambas Masak Nasi Menggunakan Air Parit *** Bupati Imbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan *** BPBD Kutai Imbau Warga Waspadai Bahaya Kebakaran

Banner
Banner

Bulog Harus Konsisten Terapkan HPP

Komentar (0)

09 April 2010, 19:37:17 WIB oleh Media Indonesia | dilihat: 6 kali

Print
Bulog Harus Konsisten Terapkan HPP

Jakarta (kalimantan-news) - Pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk mengawal penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sesuai Inpres No 7/2009 yang sebesar Rp2.640 per kg.

Hal itu penting lantaran jika harga gabah petani sampai anjlok di bawah HPP, penaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk kimia bersubsidi per 9 April 2010 akan menambah beban bagi petani.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, setelah melakukan perhitungan, kenaikan HET pupuk yang sebelumnya didahului penaikan HPP gabah di tingkat petani sebesar 10% memang memberikan tambahan pendapatan paling minim sekitar Rp800.000 per hektare areal panen.

"Jumlah itu merupakan estimasi paling minim jika produktifitas lahan padi dipukul rata paling rendah sebesar lima ton per ha," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (8/4).

Namun demikian, dia mengingatkan pemerintah untuk konsekuen mengawal realisasi penyerapan hasil panen petani di tingkat Bulog. Pasalnya, pendapatan petani akan semakin tergerus jika HPP yang dinikmati petani tidak mencapai besaran setelah kenaikan. Beban petani akan bertambah dengan adanya kenaikan HET pupuk.

Seperti diutarakan Sekjen KTNA Hartono ketika dihubungi terpisah. Menurut dia, pada musim panen kali ini, harga pembelian gabah yang dinikmati para petani terutama di Jawa Timur tidak pernah mencapai HPP gabah kering panen (GKP) sesuai Inpres No 7/2009 yang sebesar Rp2.640 per kg atau naik 10% dari sebelumnya sebesar Rp2.400 per kg.

Laporan itu didapatnya dari pantauan para gabungan kelompok tani (gapoktan) di sentra-sentra produksi Jatim, yakni Kabupaten Lumajang, Ponorogo, Jember, dan Tulungagung. Di sana, harga GKP hanya pada kisaran Rp2.000 - Rp2.400 per kg. "HPP baru yang ditentukan pemerintah itu hanya impian. Tak pernah tercapai di daerah kami," ujarnya yang juga Ketua KTNA Kabupaten Lumajang itu.

Menurut dia, bagi petani, selisih pembelian minimal hingga Rp200 per kg itu sangat besar artinya dalam menambah pendapatan mereka. Jika dihitung per ha lahan menghasilkan minimal lima ton gabah, ada pendapatan sebesar Rp1.000.000 yang hilang saban kali panen.

Menurut dia, besaran ini memang harga pembelian yang didapat petani dari hasil menjual gabah ke para pengusaha swasta yang memiliki unit-unit penggilingan. Namun demikian, kondisi itu tak lepas lantaran Bulog Divre di daerahnya terlalu lambat dalam bergerak untuk menyerap stok hasil panen para petani.

Hal itu memang tak terelakkan jika Bulog tak segera membeli gabah-gabah petani begitu musim panen tiba. Dalam kondisi itu, ujarnya, para petani mau tidak mau menjual ke para pelaku swasta karena membutuhkan uang dengan cepat untuk menyangga kebutuhan hidup dan hutang-hutang yang ditinggalkannya dalam mengakses modal kerja di awal musim tanam.

"Sebagian besar petani tanaman pangan memang menggantungkan hidup sepenuhnya dari pendapatan mereka atas hasil panen padi," ujarnya.

Belum lagi jika keterlambatan Bulog masuk menyerap hasil-hasil panen padi masih ditambah dengan susahnya menjual gabah ke pelaku swasta. Para pemilik unit penggilingan itu berdalil sudah kelebihan stok sehingga tidak lagi bisa menyerap hasil panen para petani.

"Kalau sudah begitu, petani ya mau saja dibeli dengan harga rendah daripada tidak dapat penghasilan," sesalnya.

Menurut dia, pemerintah lah satu-satunya pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab untuk mengamankan pasar dan menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok. "Kalau memang ingin menjaga harga di tingkat petani agar kenaikan HET pupuk ini tidak membebani petani, Bulog harus meningkatkan kinerjanya dan cepat bergerak di kala musim panen," ujarnya. (*)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number