Sintang

KAMIS (24/04/2014): (-PARLEMEN-): DPRD Kalsel Rekomendasikan Pemprov Tambah Rumah Sakit *** DPRD Minta Pemprov Kalsel Selesaikan Masalah Perbatasan *** (-KALIMANTAN SELATAN-): Pemerintah Daerah Diminta Konsisten Lindungi Lahan Pertanian *** Tabalong Kembangkan Budi Daya Padi Metode Sri *** (-KALIMANTAN TENGAH-): PWI Kalteng Gelar Pelatihan Teknologi Informatika *** Bupati Percayakan Pembahasan Provinsi Kotawaringin Ke Tim *** Perwakilan Mahasiswa Se-Kalteng Desak Penyelesaian Sengketa Lahan *** (-SPORT-): Persiapan Porprov Bikin KONI Kaltim "Galau" *** (-KALIMANTAN UTARA-): Malaysia Pulangkan 97 TKI Bermasalah Via Nunukan *** (-KALIMANTAN TIMUR-): Bupati: PDAM Harus Sigap Respon Keluhan Pelanggan *** (-KALIMANTAN BARAT-): Pontianak Wakili Kalbar Ke Fasi Nasional *** Mahasiswa UPN Akan KKN Di Perbatasan Entikong *** (-EKONOMI-): Pemkot Pontianak Berencana Perluas Pelabuhan Senghie *** (-PEMILU-): Polisi Tetapkan Komisioner KPU Kutai Timur Tersangka *** Rapat Pleno KPU Provinsi Kalbar Dihentikan Sementara

Banner
Banner

Pemekaran Solusi Akselerasi Pembangunan

Komentar (0)

03 Mei 2011, 10:32:13 WIB oleh Petrus Heri Sutopo

Print
Pemekaran Solusi Akselerasi Pembangunan

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Meskipun kementerian dalam negeri maupun jajaran pemerintahan lainnya di pusat melihat pemekaran daerah saat ini kurang efektif karena ankan memberatkan anggaran negara, namun pemekaran masih dinilai langkah efektif dalam percepatan pembangunan.

“Contohnya ketika Sekadau dan Melawi dimekarkan, sedikit banyak terjadi percepatan pembangunan di kawasan itu,” kata Heri Jambri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang kepada kalimantan-news baru-baru ini.

Ia menilai pemekaran meski dianggap bukan solusi bagi pemerintah pusat, tetapi bagi daerah adalah satu-satunya solusi bagi percepatan dan pemerataan pembangunan di suatu kawasan.

“Pemerintahan baru yang otonom apalagi kabupaten diberi kewenangan seluas-luasnya merancang kebutuhan pembangunannya, artinya dengan alokasi anggaran yang terbatas, daerah baru mengetahui mana yang jadi prioritas mana yang belum,” imbuhnya.

Ketika terjadi pemerataan dan percepatan pembangunan menurutnya maka akan ada percepatan dalam proses menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pemekaran saya kira mutlak diperlukan apalagi ketika suatu daerah memiliki wilayah yang luas,” imbuhnya.

Legilator daerah pemilihan jalur Ketungau ini mengatakan sepanjang ada aturan yang memberikan keleluasaan bagi kawasan perbatasan maupun kawasan pedalamanan terpencil lainnya di Sintang membentuk pemerintahan otonom baik itu kabupaten baru, kawasan otorita maupun kota administratif, maka hal itu akan sangat membantu percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

“Perbatasan atau daerah pedalaman terpencil selama ini kita tahu adalah bagian dari daerah tertinggal, bayangkan Serawai ambalau saja tidak bisa ditembus dengan jalan darat,” kata anggota Komisi II DPRD Sintang ini.

Artinya bahwa dengan pemekaran itu diharapkan kata dia bisa membantu memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan di kawasan itu.

“Sintang ini wilayahnya sangat luas, jika melihat dari anggaran yang ada tentunya akan membebani jika semua kecamatan minta jatah pembangunan yang merata, maka solusinya adalah pemekaran,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga kata dia harus melihat kondisi ril dilapangan, formulasi apa yang bisa dirancang mereka dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan kawasan perbatasan.

“Karena menurut saya pemberian otonomi melalui pemekaran bagi daerah baru adalah salah satu solusi efektif, jangan buru-buru mengatakan pemekaran kurang efektif apalagi dengan alasan membebani anggaran karena dengan pemekaran saya yakin perlahan namun pasti, percepatan pembangunan akan tercapai,” pungkasnya. (phs)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number