Sintang

SELAMAT HARI RAYA NATAL 25 DESEMBER 2014 DAN SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2015

Banner
Banner

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komentar (1)

Antara Ada Dan Tiada

07 Agustus 2011, 09:50:39 WIB oleh Victor Emanuel | dilihat: 789 kali

Print
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai praktek yang berkembang dalam dunia usaha selama ini sangat merugikan sebagian masyarakat. Untuk mencapai tujuan - tujuan perusahaan, yakni Profit Maximization telah mendorong perusahaan melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas dan tidak jarang melakukan kejahatan (corporate crime).

Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan  sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi atau perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.


Keterlibatan pihak perusahan (investor) dalam pelaksanaan pembangunan (khusus bidang ekonomi) di negara Indonesia saat ini, tidak bisa dipungkiri memiliki andil yang sangat besar, namun sisi lain kehadiran nya, juga dituntut tidak hanya untuk mengejar keuntungan dan kesejahteraan sekelompok saja (pihak pemodal selaku pemilik perusahaan), namun yang juga harus menjadi fokus dan tujuan adalah sejauh mana keberadaan (eksistensi) pihak perusahaan (investor) benar – benar memberikan dampak positif langsung terhadap kesejateraan masyarakat (kehidupan perekonomian) sekitarnya. Untuk itulah berbagai langkah dan program selalu menjadi pilihan dan terobosan pihak Pemerintah selaku Penanggung jawab utama yang memainkan peranan dan kebijakannya.

Salah satu nya adalah pihak Pemerintah harus dapat secara nyata mengimplemetasikan program Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu topik yang aktual dan berkaitan erat dengan masalah hukum dan etika bisnis perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat (Tjager,2002:144).

Disamping itu tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan teori utilitarisme sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham. Menurut utilitarisme suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (the greatest good for the greatest number), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat (K.Bertens,2000:238).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu yang terus berkembang dalam praktik bisnis. Sejak era tahun 1970-an. Dewasa ini CSR tumbuh menjadi kecenderungan global, khususnya untuk produk - produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah -kaidah sosial dan hak asasi manusia, terlebih dengan dikeluarkannya Agenda World Summit di Johannesburg tahun 2002 yang menekankan pentingnya  tanggung  jawab sosial perusahaan.

Perusahaan selaku pemilik modal (investasi) merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) juga sangat mengandalkan dan menaruh perhatian besar atas kehadiran pihak perusahaan selaku investor pemilik modal (investasi) agar bisa menanamkan modal usahanya di daerah, dengan harapan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah  pemerintahan daerah tersebut dengan efek dominonya / efek ikutan (istilah pendekatan ekonomi makro).
   
Luasnya potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, sehingga menjadi motifasi dan tujuan pihak investor mau menanamkan usahanya. Berbagai bidang usahapun diberikan ijin operasional  oleh pihak pemerintah terhadap para investor untuk dapat melakukan operasional usahanya di daerah, seperti ; usaha bidang kehutanan (HPH), bidang tanaman industri (HTI), bidang industri perkebunan sawit, usaha pertambangan, dll.

Perkembangan dunia usaha (investor) yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang - bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah - daerah juga turut berlomba  - lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan seluasnya dan meniciptakan iklim investasi yang kondusif  bagi perusahaan - perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Harus dipahami, bahwa dalam implementasi usahanya, pihak investor (perusahaan) tidak hanya mementingkan keuntungan semata bagi dirinya (profit oriented), tetapi juga harus berkewajiban memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, terutama terhadap masyarakat sekitar areal usahanya. Adanya Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak perusahaan.  

Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi atau perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Hasil KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi (perusahaan / investor). Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi (perusahaan/investor) dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek - aspek sebagai berikut: 1. Ketersediaan dana; 2. Misi lingkungan; 3. Tanggung jawab sosial; 4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporate, dan pemerintah); 5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat). Kemudian, di dalam Pertemuan di Yohannesburg – Afrika Selatan pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep Social Responsibility.

MAKNA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR)

Sering kita mendengar, kritikan, kecaman, dan pendapat dari berbagai pihak terhadap ketidakpedulian pihak koorporasi (perusahaan / investor) pada lingkungan sekitarnya (terutama masyarakat).  Dengan istilah ekstrimnya bahwa ; pihak perusahaan dalam mengeksploitasi (mengolah) sumber daya alam justru semakin menunjukan kemakmurannya dan kejayaannya, sementara pihak masyarakat sekitarnya semakin tak berdaya (bahkan cendrung tersisih, jauh dari kesejahteraan).

Alasannya bisa dimaklumi dikarenakan masyarakat miskin sumber daya manusia (SDM) nya dan miskin sumber dana (modal finasial) nya, sementara untuk perusahan kedua elemen itu sudah siap semua. Terhadap hal ini peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) melalui instansti / dinas terkait harus peduli dan jeli melihat persoalaan ini. Padahal harus diakui, bahwa kepedulian  atau tanggungjawab sosial perusahaan (investor) merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Dalam hubungan bisnis dan pemangku kepentingan  (stakeholder) pada tahap awal diakui bahwa tanggung jawab  sosial  adalah ;  fungsi pemerintah, bukan tanggung jawab  bisnis ataupun perusahaan.  Pendapat ini tentunya terjadi pada awal dekade dimana hasil alam masih berlimpah, persaingan  industri tidak  ketat, dan tuntutan pemangku kepentingan  terhadap perusahaan  belum tinggi. Pendapat Friedman. menuliskan   bahwa The business of business  is to maximise profits, to earn a good return on capital invested and to be good corporate citizen obeying the law- no more and no (Robin, F (2008)  hal 232).

Sejalan evolusi pada  seluruh bidang,  termasuk  adanya  globalisasi,  hal demikian berubah drastis.Menurut  Wibisono , CSR  adalah : komitmen dunia usaha  untuk terus - menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkonrtibusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan  peningkatan kualitas hidup  komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas
 
Menurut World Bank, CSR adalah :  “the comitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to  improve  quality of life, in   ways that are both and good fo business development” (komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, untuk bekerja bersama karyawan serta keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, sehingga baik untuk bisnis dan pembangunan). Dalam pemahaman tersebut, maka CSR sesungguhnya merupakan konsep dan program yang muncul secara sukarela, karena perusahaan  menganggap penting sehingga  harus diformulasikan sedemikian  rupa. Selanjutnya, di dalam konsep CSR  terdapat berbagai   aspek seperti nilai, kultur, kompetensi, sejarah perusahaan bahkan etika  yang dijadikan dasar bertindak oleh seluruh pihak internal manajemen perusahaan.

International Organization for Standardization (ISO) 2006 menterjemahkan tanggung jawab sosial adalah : Sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perlakuan yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan para stakeholders, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma - norma internasional, serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi baik kegiatan, produk maupun jasa.

World  Business Council for Sustainable Development memberikan definisi Tanggung Jawab Sosial  atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai: “business’ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life.” Yang artinya : Komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan para pegawai, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.  Implementasi CSR diawali dengan diajukannya Corporate Social Initiatives (inisiatif sosial perusahaan).  Inisiatif sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility, yaitu berbagai kegiatan atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari sudut pandang internal perusahaan, Davies dan Blonstorm (1974) memaknai CSR ; sebagai kewajiban para pembuat keputusan (direksi) dalam mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Konsepsi CSR yang lebih komprehensif dikemukakan oleh John Elkington (Pambudi, 2005). Baginya suatu perusahaan yang ingin hidup berkelanjutan harus memiliki strategi yang menyeimbangkan tiga aspek utama dari operasi perusahaan. Keseimbangan kelola tersebut meliputi keseimbangan terhadap kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi.

Di Ameriksa Serikat, terlihat kecenderungan perusahaan - perusahaan yang melihat CSR tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justru dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau marketing perusahaan. Dalam suatu artikel di Harvard Business Review tahun 1994, Craig Smith mengetengahkan “The New Corporate Philanthropy,” yang menjelaskan  sebagai suatu perpindahan kepada bermunculannya komitmen - komitmen jangka panjang perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan atau turut serta dalam suatu inisiatif atau permasalahan sosial tertentu, seperti memberikan lebih banyak kontribusi dana, dan hal ini dilakukan dengan cara yang juga akan dapat mencapat tujuan-tujuan atau sasaran bisnis perusahaan (Yusuf Wibisono, 2007, 7.)

Pelibatan  stakeholder dalam pembicaraan CSR senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan  dinamika ruang dan waktu serta kesadaran  manusia  akan kebutuhan bersama. Inti persoalan utamanya adalah ; Good Corporate Governance, Sustainable Development, sampai ke Daya Saing. Jika hal  ini disimak lebih dalam,maka ditemukan bahwa  penerapan  CSR  saling menopang  dengan  dimensi - dimensi tersebut.

Dan bila dikaitkan dengan  corporate governance, maka penekanan  CSR  terkait  dengan  tatakelola perusahaan. Sementara  itu bila dikaitkan dengan  isu keberlanjutan, maka penekanannya adalah ; bahwa bisnis yang dapat berkelanjutan apabila didukung oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya  bila  dikaitkan  dengan  konsep  daya  saing, maka sisi   pelaksanaan CSR adalah ; dalam rangka membangun daya saing bisnis baik di tingkat regional maupun global (Zadek, 2006). Harus diakui oleh semua pihak (pemerintah, perusahaan dan masyarakat), bahwa melalui penerapan CSR harus menggunakan prinsip Mutuallisme atau ketergantungan dan adanya manfaat bersama. Prinsip inilah yang  menjadi landasan utama dalam  penyelenggaraan  atau  implementasi  program  tanggung  jawab  social  oleh pihak perusahaan  (investor).

Terminologi Tanggung jawab  Sosial (social responsibility) sendiri   terkait dengan  banyak istilah. Waddock dalam Meehan  (2006)  menjelaskan ada sembilan (9) istilah yang berkaitan dengan  tanggung jawab  social (CSR), yaitu :1) corporate social responsibility (CSR), 2) corporate social perfomance  (CSP), 3) alternative CSR3c, 4) Corporate responsibility, 5) Stakeholder approcah, 6) Business ethics and values, inclding nature - based values, 7) Boundary - spanning functions including, 8) Corporate Community  Involvement (CCI),  dan 9) Corporate Citizenship (CC).

Menurut Dr.Johannes, substansi  daripada  istilah ini dari masa ke masa mengalami  perubahan. Pada  tahun 60-an, tanggung jawab  sosial lebih berintikan “Charity” perusahaan kepada lingkungan yang mengambil berbagai bentuk, namun dalam penerapannya antara satu perusahaan terhadap perusahaan lain terdapat perbedaan. Sudah tentu, model charity seperti itu susah untuk dievaluasi manfaat dan dampaknya.

Dalam praktek CSR bersifat karitatif (charity), yaitu ; hanya merupakan kegiatan sosial yang didorong oleh motivasi pendiri perusahaan sebagai derma kepada masyarakat. Dan dari sembilan (9) model di atas, salah satu yang dominan dikembangkan saat ini adalah model pendekatan yaitu ; model (5) Stakeholder approcah (pendekatan kepentingan). Karena dengan model ini, dapat menjelaskan dengan rinci peran pemangku kepentingandan fungsinya kepada perusahaan. Dengan adanya  identifikasi  peran pemangku kepentingan, maka perusahaan dapat mengintegrasikannya ke dalam satu pencapaian tujuan.

Sebagai sebuah institusi yang juga sebagai subjek hukum, perusahaan mutlak berhubungan dengan masyarakat atau subjek hukum lainnya, sehingga perusahaan tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari masyarakat. Mengingat eratnya hubungan antara perusahaan dan masyarakat, maka idealnya harus selalu tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat sekitarnya (Yoserwan, 2006: 215).

Penciptaan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar menjadi tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui prinsip CSR perusahaan akan meningkatkan investasi sosialnya, yang akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan investasi sosialnya, berbagai keuntungan finansial yang diperolehnya juga semakin tinggi, sebuah prinsip yang dikenal dalam dunia usaha sebagai “doing well by doing good” (Jalal, 2006: 11).
 
Dalam konteks global, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, yang dapat artikan sebagai profit, planet dan people ( Keuntungan, Lingkungan dan masyarakat). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Dasar Pemikiran penerapan CSR oleh suatu Negara adalah ; Terdapat beberapa teori yang memberikan landasan bagi negara untuk turut mengatur kegiatan CSR. Salah satu teori tersebut adalah teori Welfare State (Teori Negara Kesejahteraan). Teori ini merupakan pengganti dari paradigma hukum lama (legal state) yang menempatkan negara hanya sebagai pelaku pasif (penjaga malam) yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan umum. Dengan pendekatan “negara hukum materiil”, negara dituntut aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi tiap orang dapat diwujudkan (Marbun dan Machfud, 2006).

Teori lain adalah teori Micro Law-Development, teori ini memiliki dua asumsi normatif ; pertama pembangunan dilihat sebagai proses memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Kedua, Pembangunan dianggap berhasil bila masyarakat miskin tidak hanya mampu berperan serta dalam pembangunan namun dapat pula menikmati dan turut serta dalam pendistribusian hasil pembangunan. Dalam proses tadi, komunitas di luar mereka memberikan dukungan dan menghargai prakarsa masyarakat miskin tadi (Blake, 2007). Dalam teori kedua, regulasi yang diciptakan negara sebagai bagian dari pembangunan hukum di arahkan pada upaya mendorong kesejahteraan masyarakat luas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai praktek yang berkembang dalam dunia usaha selama ini sangat merugikan sebagian masyarakat. Karena untuk mencapai tujuan - tujuan perusahaan, yakni “Profit Maximization” telah mendorong perusahaan melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas dan tidak jarang melakukan kejahatan (corporate crime). (Yoserwan,2006. 217). Akibatnya tidak jarang masyarakat yang terusir dari tanah mereka tanpa menerima ganti rugi yang layak guna memberikan kesempatan kepada suatu perusahaan…!

IMPLEMENTASI  CSR

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Business for Social Responsibility, adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain :

  1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (Increased sales and market share)
  2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (strengthened brand positioning)
  3. Meningkatkan citra perusahaan (Enhanced corporate image and clout)
  4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (Increased ability to attract, motivate, and retain employees)
  5. Menurunkan biaya operasi (Decreasing operating cost)
  6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (Increased appeal to investors and financial analyts). (Bismar nasution , 23/ 12 / 2009).


Menurut Bismar Nasution, meskipun belum seluruhnya, perusahaan - perusahaan yang ada, baik Negara maupun swasta (nasional dan asing), beberapa diantaranya sudah melakukan apa yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), meskipun belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan yang holistic, bahkan sebagian besar hanya dilakukan dalam bentuk karitas (charity). Seringkali yang menjadi tujuan utama para korporat melakukan CSR dalam bentuk charity tersebut adalah untuk membentuk ”citra” perusahaan yang baik di tengah - tengah masyarakat, sehingga pelaksanaannya diupayakan sedemikian rupa untuk dapat diliput oleh berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh korporat masih sebatas ”kosmetik”. Nuansa ”kosmetik” tersebut menurut Wibowo (2006) tercermin dari berbagai aspek sejak perumusan kebijakan dan penentuan orientasi program, pengorganisasian, pendanaan, eksekusi program, hingga evaluasi dan pelaporan. Dalam tataran praktik, CSR hanya sekedar berfungsi sebagai public relation, citra korporasi, atau reputasi dan kepentingan perusahaan untuk mendongkrak nilai saham di bursa saham.

Akibatnya, makna sesungguhnya dari CSR yang menjadi alasan penting mengapa kalangan bisnis mau merespons dan mengembangkan isu CSR belum tercapai sepenuhnya. Steiner (1994) menyebutkan bahwa ada tiga alasan penting mengapa pebisnis mau merespons dan mengembangkan isu CSR dengan usahanya, yaitu ;

  1. Perusahaan adalah makhluk masyarakat dan oleh karenanya harus merespons permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama.
  2. Kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab social itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik). Dalam jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan. 
  3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan sampai pada upaya mempengaruhi peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespons suatu tuntutan sosial, sama halnya mengurangi biaya perusahaan, karena diyakini bahwa adanya peraturan - peraturan pemerintah secara umum akan membuat biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas  perusahaan  dalam  beroperasi.  


Bila tiga alasan penting keberadaan CSR telah tercapai, maka konflik yang sering muncul antara: ”Pemerintah – Masyarakat – Perusahaan” akan dapat dieliminir, di mana konflik tersebut seringkali merugikan tidak hanya masyarakat, tetapi merugikan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan), bahkan untuk kasus - kasus tertentu, perusahaan “terpaksa”harus menghentikan operasional perusahaannya . (Badarudin, USU Medan, 2008).

Pada bulan september tahun 2004, International Organization for Standardization atau ISO), sebagai induk organisasis standardisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 memberikan pengertian tentang CSR sebagai wujud tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitanya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang    :

  1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
  3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional
  4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk      maupun jasa.


Selain itu di dalam ISO 2006 tersebut,  terkait dengan penerapanan CSR meliputi 7 (tujuh) isu pokok, yaitu:
1. Pengembangan masyarakat;
2. Konsumen;
3. Praktek kegiatan institusi yang sehat;
4. Lingkungan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Hak Asasi Manusia;
7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan).

Menurut Johanes Simatupang, implementasi  bagaimanapun tidak berjalan mulus. Untuk kasus  Indonesia misalnya telah didapat didapat dua Undang - undang  yang mengharuskan  korporasi menerapkan  yaitu Undang - undang tentang penanaman modal dan Undang - undang Perseroan  Terbatas. Akan tetapi kenyataan ini masih dihadapkan kepada kendala  yaitu:

  1.  Isu tentang CSR   masih lebih sebatas  khabar  baik, akan tetapi  pelaksanaannya  masih langka. Robin (2008) melaporkan ada tiga kondisi yang dihadapi dalam penerapan CSR)  biaya yang ditimbulkan  oleh CSR bisa saja tidak dikenal, )  keputusan yang berkaitan dengan  kompetensi yang tidak dipunyai  oleh perusahaan ,dan )  CSR mungkin akan berkaitan dengan  lingkup sosial  yang lebih luas, pemerintah dan masyarakat,  hal ini membuat perusahaan  akan berfikir ulang.
  2. Untuk kasus Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Pradjoto (2007) dalam  Kompas: perusahaan  melihat CSR  sebagai biaya yang kemudian menjadikan biaya operasional perusahaan  meningkat. Pandangan demikian tentunya berbeda  dengan   makna daripada  CSR yang  lebih menekankan kepada tanggung jawab  perusahaan  ketimbang sekedar perbuatan baik.


Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

  1. Komitmen pimpinan perusahaan, Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan  masalah - masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial.
  2. Ukuran dan kematangan perusahaan, Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.
  3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah, Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semaikin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. (http://johannesimatupang.wordpress.com/2009/06/08).


DASAR  HUKUM  PENERAPAN CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR)

Negara Indonesia sebagai Negara hukum modern bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu yaitu kewajiban turutserta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah social engineering, dimana hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan - perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusanrumusan kepentingan pribadi, masyarakat dan umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (law is a tool of social engineering) sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman. Hukum mencerminkan kebutuhan - kebutuhan masyarakat yang teratur.
 
Hukum mengatur hubungan manusia melalui cara mengendalikan tindakan individu dan menyelesaikan konflik di antara kelompok - kelompok yang bersaing. Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat bahwa , dilihat dari segi fungsi, hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, mendamaikan, menyerasikan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beraneka ragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain, yang dilakukan melalui penetapan hukum secara langsung dan cepat tanpa kompromi, atau dengan memberikan perlindungan kepentingan individu-individu, atau melalui cara pembatasan atau kompromi kepentingan individu sehingga dapat memberikanpengaruh yang lebih besar secara keseluruhan (Jimly Asshiddiqie, 2003, 74).
 
Di sisi yang lain, hukum juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan berlaku menyeluruh di semua sektor yang ada di masyarakat dan unsur utama suatu sistem hukum bersifat integratif, yaitu untuk mengurangi unsure - unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta untuk memperlancar pergaulan sosial. Menurut Parsons, hukum yang terintegratif secara efektif, harus terlebih dahulu memiliki legitimasi,interpretasi, saksi dan yuridiksi. (Bambang Sunggono,1994,95.)

Menurut Hikmahanto Juwana; Hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan condition sine qua non bagi tujuan yang dikehendaki. Artinya hukum mempunyai batas - batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai - nilai yang tumbuh yang hidup dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut dalam pembentukan peraturan perundang - undangan terdapat dua dimensi politik hukum. Pertama: kebijakan dasar, yaitu  ; Politik hukum yang menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan perundang - undangan. Kedua: kebijakan pemberlakuan (enactment policy) yaitu ; tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang - undangan. Dalam menentukan atau menetapkan kebijakan pemberlakuan, pembentuk undang - undang sering kali dipengaruhi oleh faktor pendorong baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perusahaan  sebagai badan hukum juga menjadi subyek hukum, artinya ; memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Atas asumsi tersebut, maka salah satu kewajiban hukum perusahaan  adalah ; Tanggung Jawab Sosial ( Social Responbility) yang biasa dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responbility).

Dalam praktek di berbagai negara CSR merupakan tindakan suka rela dari perusahaan sebagai upaya perusahaan dalam membina hubungan baik dengan para stakeholder. Meskipun CSR yang dianut banyak negara pada prinsipnya hanya merupakan gerakan moral atau etika dalam berbisnis, namun komitmen berbagai kalangan untuk mendorong penerapan CSR oleh kalangan dunia usaha terus menguat. Sebagai buktinya, masalah CSR pernah dibahas pada pertemuan United Nations Global Compact di Jenewa pada tahun 2007 dengan  tujuan untuk meminta korporasi menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat dengan menyusun perilaku standar korporasi global (Trans National Corporations/TNCs). (Amin Widjaja Tunggal,2008, 165).

Di Indonesia  perkembangan CSR juga dituntut oleh semua pihak untuk terus menunjukkan aksinya, dan sebagai salah satu pendorong perkembangan CSR  di Indonesia adalah ; Pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata - mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Sebelum lahirnya Undang - undang Penanaman Modal dan Undang - undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility hanya merupakan etika bisnis (lebih bersifat voluntary/sukarela ) yang tidak termuat dalam hukum tertulis (peraturan perundang - undangan) di Indonesia.
 
Namun kini ketika bisnis ini telah berbentuk normatif dan memiliki legalitas formal dengan diundangkannya Undang - Undang  No.40  tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas dan Undang - Undang No. 25  tahun 2008 Tentang  Penanaman Modal. Pada  pasal 15  Undang - Undang  Nomor  25  tahun  2007 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban         :
1.    Menerapkan prinsimp tata kelola perusahaan yang baik
2.    Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3.    Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.    Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa ; ”Tanggung jawab sosial perusahaan” adalah  : Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.


Undang - Undang  Nomor  40  tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas, pada  pasal 74  yang mengatakan  bahwa:
(1)    Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber daya  alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(2)   Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang  dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
(3)    Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  akan dikenai sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan  Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang terkait.
 
Dengan berlakunya UU Perseroan Terbatas (PT), CSR atau yang dalam UU Perseroan Terbatas  dikenal dengan istilah  Tanggungjawab Sosial dan dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Perseroan Terbatas atau PT di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 74 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Pengaturan CSR sebagai kewajiban Perseroan Terbatas diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terhadap Pasal 74 UU PT. Mengingat putusan MK bersifat final dan tidak memungkinkan upaya hukum maka kewajiban melaksanakan TJSL (Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan) berlaku untuk semua perseroan yang tunduk pada UU PT. Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 dalam perkara permohonan pengujian Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menguatkan pendapat bahwa ;  Tindakan moral dapat ditingkatkan daya berlakunya menjadi hukum. Dalam putusan tersebut MK memuat pertimbangan bahwa penormaan TJSL (Tanggung jawab Sosial dan Linkungan) menjadi kewajiban hukum, merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang - undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi.

Hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek social dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai - nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai - nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (voluntary) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang - Undang agar lebih mengikat. Dengan dikeluarkannya putusan MK yang menolak permohonan judicial review atas UU PT maka TJSL bagi perseroan di Indonesia bukan merupakan tindakan moral melainkan merupakan tindakan hukum yang diwajibkan oleh undang - undang.

Pasal 74 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas muncul dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap praktek - praktek perusahaan, khususnya perusahaan besar, yang tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Keprihatinan yang mendalam muncul atas praktek - praktek pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan dengan mengedepankan aspek keuntungan (profit), tanpa diimbangi dengan upaya memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, perusahaan di sektor kehutanan yang nyata - nyata mengandalkan produksinya dari hasil hutan tidak melakukan penanaman kembali hutan secara berimbang dengan kayu yang mereka ambil dari hutan. Dampak dari praktek ini terjadi deforensi dan bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan (sustainable forest management) menjadi konsep yang sering kurang diperhatikan oleh perusahaan di sektor kehutanan, sementara secara konseptual, kelestarian hutan akan terwujud jika tiga pilar utamanya dapat diaktualisasikan, yaitu keberlanjutan fungsi ekonomi, kelestarian fungsi sosial, dan kesesuaian dengan aspek budaya (Riza Suarga,2005,1.)

Secara prinsip regulasi CSR dalam UU Perseroan Terbatas dilandasi oleh  filosofi menciptakan jalinan hubungan korporasi yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat, sehingga perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar - besaran demi mengejar keuntungan ekonomi (minimize loss and maximize profits) saja tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya (Arif Budimantana, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, 2008, 23). Di dalam tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu : 1). Tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan  2). Tanggung jawab perusahaan secara hukum.

Menurut Sulasi Rongiyati (Peneliti Muda Bidang Hukum Ekonomi pada P3DI Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 2008), mengatakan secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan - kegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan.  Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan hukum.

Sebagai contoh  : limbah produksi dari suatu perusahaan dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar perusahaan jika tidak ditangani secara baik, oleh karenanya undang - undang telah mengaturnya melalui pembentukan  AMDAL. Baik tanggung jawab ekonomi maupun hukum mempunyai arti penting, namun dalam implementasinya tidak selamanya dapat berjalan selaras bahkan dapat pula menimbulkan konflik. Dalam hal terjadi konflik perusahaan harus dapat mempertimbangkan mana yang tidak merugikan masyarakat banyak tanpa harus mengorbankan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atas usaha yang dilakukannya.
 
CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan disuatu daerah. Bila sebelumnya perusahaan hanya memperhatikan Keuntungan (Profit), kedepan perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat (People) dan Lingkungan (Planet). Kombinasi ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah 3P ataupun Triangle P. Salah satu implementasi konsep CSR adalah dengan menjalankan program Community Development (pengembangan masyarakat). Program Community development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisisi social ekonomi dan kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budiamanta, 2002).

Menurut Thendri Supriatno, ketua Corporate Forum for Community Development (CFCD), pada saat Temu Forum CSR - 27 & Launching Indonesian CSR Award 2011 (16 /2/ 2011 di Jakarta) Sebetulnya, kegiatan CSR sudah berjalan tanpa adanya PP, bahkan sebelum adanya undang - undang yang mengatur perseroan terbatas. Namun, dengan adanya PP tersebut kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih punya landasan. Ketiadaan PP membuat sebagian perusahaan masih gamang dalam mengimplementasikan program tanggung jawab sosialnya."Apa saja yang bisa diperhitungkan sebagai CSR, dan bagaimana sistem auditnya, itu perlu ada kejelasan. Selain itu CSR tidak hanya menyangkut program pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan, yang selama ini dikenal dengan istilah community development (CD) atau kegiatan membagi - bagi uang hanya sifatnya sementara lalu hilang.

Akan tetapi, lanjutnya, CSR cakupan sangat luas karena menyangkut tanggung jawab bisnis yang berkelanjutan terhadap lingkungan, kesehatan, korupsi, HAM, buruh, hingga konsumen. Terkait dengan hal itu, akuntabilitas  bisnis kemudian menjadi hal yang penting.
Dengan diaturnya CSR di dalam peraturan perundang - undangan, maka CSR kini menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib.

Namun, dengan asumsi bahwa kalangan bisnis akhirnya bisa menyepakati makna sosial yang terkandung di dalamnya, dan gagasan CSR mengalami distorsi yang serius, yaitu ; sebagai berikut:

  1. Sebagai sebuah tanggung jawab sosial, dengan adanya pengaturan CSR, maka mengabaikan   sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Dengan mewajibkan CSR, maka memberikan batasan kepada ruang - ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.
  2. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Padahal praktek yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung, seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.
  3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekedar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (menurut UU Lingkungan Hidup).
  4. Dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai  pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini, masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran. (http://en.wordpress.com/tag/law, 7/4/2008).


Menurut Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, bila dianalasis lebih jauh, setiap ayat dari pasal 74 Undang - Undang No. 41 tahun 2007 ini memberikan     :

  • Batasan mengenai subyek hukum (sebagai pengemban hak dan kewajiban) yaitu ; badan usaha yang berbentuk PT yang bergerak dalam pengusahaan sumber daya alam atau yang terkait dengannya. Ketentuan pada ayat (1) ini berlaku umum dalam arti bahwa semua perusahaan yang menjadikan pengelolan sumber daya alam sebagai bisnis inti (core business dan sekaligus core competence) menjadi pihak yang terkena kewajiban melaksanakan CSR. Secara in contrario, perusahaan yang core competence / business mereka tidak / bukan mengelola sumber daya alam dengan sendirinya tidak termasuk sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan CSR...............
  • Alokasi anggaran untuk pembiayaan CSR sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) menghendaki adanya alokasi dana khusus untuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ini artinya, implementasi CSR oleh perusahaan tidak lagi bersifat derma (charity) sebagai mana praktek CSR tradisional, tetapi menghendaki adanya satu struktur khusus yang didukung dengan alokasi dana yang khusus pula, dalam organisasi perusahaan yang didedikasikan untuk mengelola program dan anggaran CSR. Namun dalam penjelasan ayat (2) ini tidak ditemukan parameter  /indikator batasan dari alokasi anggaran seperti apa yang dimaksud sebagai patut dan wajar. Untuk sementara hal ini dapat diartikan bahwa alokasi anggaran tersebut selain mampu menunjang implementasi CSR juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan..........,sebagaimana ketentuan pada ayat (1) di atas.........,ketentuan ini memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dianggap sebagai beban baru bagi keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerjanya. 
  • Adanya sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan dimensi baru pada aspek mandatory CSR mengingat bahwa selama ini praktek CSR yang dikenal lebih bersifat sukarela (voluntary) sehingga menimbulkan kontroversi bagi sebagian pelaku usaha. Ayat ini belum memiliki efektivitas yang nyata karena ketentuan sanksi diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini belum ditemukan adanya sanksi yang ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan CSR selain yang terdapat dalam ayat ini. Hal ini berarti sanksi terhadap pelanggaran tidak dilaksanakannya CSR oleh suatu pelaku usaha akan bervariasi dan tergantung pada ada tidaknya sanksi dalam regulasi lain (regulasi sektoral dimana perusahaan tersebut bergerak). 
  • Adanya peraturan yang lebih rendah (Peraturan Pemerintah) yang akan mengatur lebih lanjut CSR dari Undang - Undang ini. Ayat terakhir ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari berbagai ketentuan dalam pasal 74 ini.(Bayu Subekti & Nunung Parlinah, 21 /8/ 2009).


Pemerintah, dan masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah sosial, termasuk menyangkut kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh dunia usaha (perusahaan / investor).  Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah.

Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segi tiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemerintah (pusat maupun daerah), dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang - bidang  penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini.

Selain itu Pemerintah dan semua pihak terkait  juga harus dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok - kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah yang giat mempromosikan potensi sumber daya alamnya kepada pihak perusahaan (investor), dengan harapan pihak investor mau menanamkan modal (investasi nya) dalam melakukan  eksplotasi  sumber  daya  alam (SDA) nya.
 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum memiliki definisi yang seragam. Lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang ada dalam literatur / pustaka maupun definisi resmi yang dianut oleh berbagai lembaga internasional berbeda dengan lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam Undang - undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan beberapa isu penting antara lain Good Corporate Governance, Pembangunan Berkelanjutan dan Millenium Development Goals. Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar.

Pelaksanaan CSR seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan masing - masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 (tiga) pihak yang berkepentingan yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing - masing perusahaan, karena masing - masing perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu berperan menumbuh kembangkan penerapan CSR di tanah air tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.(Daniri. 11/2/2008).
 
Apapun kebijakan regulasi yang akan diambil oleh pihak pemerintah yang terkait dengan pengaturan Tanggung Jawab Sosial perusahan (CSR), tentu harapannya untuk kebaikan semua pihak yang berkepentingan, yakni ; Pemerintah selaku pihak yang mengawasi, masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung atas aktifitas perusahaan, dan perusahaan itu sendiri selaku penanggunjawab usaha.

Dalam Praktek kewajiban hukum CSR (tanggung jawab Sosial Perusahaan) atau TJSL sebagaimana yang diamanahkan dalam undang – undang  Perseroaan Terbatas belum bisa berjalan secara optimal, karena secara teknis Peraturan Pemerintah sebagai tindakan lanjut pelaksanaannya belum juga dikeluarkan, sehingga Perusahaan atau investor dalam melakukan usahanya, apakah ada atau tiada  menerapkan program CSR belum bisa ditindak lanjut secara hukum, termasuk apa sanksi yang akan diterapkan atas pelanggaraan kewajiban hukum ini.

Dapatlah disimpulkan, bahwa dalam implementasi CSR di Indoensia, terdapat berbagai peluang dan tantangan. Peluang dimaksud adalah ; faktor yang mendukung implementasi CSR, yaitu ; adanya tuntutan masyarakat akan praktek bisnis yang beretika dan ramah terhadap aspek sosial dan lingkungan (socially and environmentally friendly) serta adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR baik secara eksplisit maupun implisit. Dan Tantangan adalah ;  adanya faktor - faktor yang menghambat implementasi CSR. Faktor penghambat tersebut yaitu ; tidak adanya reward dan punishment yang memadai, dan belum operasionalnya  ketentuan  sanksi  bagi  pelanggar  implementasi  CSR.
 
Agar dalam pelaksanaan CSR bisa terlaksana dan memenuhi harapan para pihak (Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat), maka diperlukan beberapa hal  sebagai berikut    :
1.    Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap berbagai regulasi di sektor kehutanan terkait CSR utamanya dalam pemberian penghargaan (reward) yang memadai bagi perusahaan. Hal ini penting untuk mendorong agar perusahaan (investor) dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility tidak hanya berdasarkan kewajiban saja, tetapi mentransformasikannya menjadi kebutuhan internal.
2.  Perlu dilakukan kajian khusus mengenai law enforcement (Penegakan hukum) terkait implementasi CSR oleh perusahaan (investor). Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efesiensi kerja pemerintah dalam menegakan regulasi terkait implementasi Corprate Social Responsibility oleh pihak perusahaan (investor).
3. Perlu dilakukan penelitian mengenai impact assessment dari implementasi CSR terutama oleh perusahaan (investor) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, dampak terhadap kelestarian lingkungan serta persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang melaksanakan CSR itu sendiri.

Akhirnya, baik untuk dipahami komentar dari William Clay Ford, Jr., Ketua Dewan Direksi Ford Motor, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan yang baik (good) dengan perusahaan sangat baik (great).  Perusahaan  yang baik menawarkan produk dan layanan yang memuaskan (excellent). Perusahaan besar tidak hanya menawarkan produk dan layanan yang excellent, tetapi juga turut berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. (Bismar Nasution, 2008).

(*tulisan ini kami ambil dari berbagai sumber - 28 juli 2011, oleh : VICTOR EMANUEL - Humas  Dewan Adat Dayak Kabupaten  Sintang – Kalimantan Barat -  victoremanuel58@yahoo.com).

Komentar (1)

Beri Komentar
  • Edy Haryono

    Edy Haryono:

    29 Desember 2012, 01:31:29 WIB

    saya sangat setuju bang... UPDATE terus artikelnya, kami termasuk komunitas yang terdiskriminasi oleh PT. ,CV Perkebunan-perkebunan Sawit,

Beri Komentar




Security Number