Sintang

KAMIS (30/10/2014): (-KALBAR-): Polres Singkawang Tangkap Pengguna Narkoba *** (-EKONOMI-): Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-NASIONAL-): JPU Tuntut AKBP Idha Delapan Tahun Penjara *** Rusia Tertarik Industri Pangan Di Kalbar *** (-KALTENG-): Gubernur Instruksikan Aktivitas Pt Bharito Ekatama Dihentikan *** (-KALSEL-): Presiden Jokowi Diingatkan Janji Benahi Infrastruktur Kalsel *** Majelis Adat Dayak Kecewa Susunan Kabinet Jokowi

Banner
Banner

Wabup Buka Semiloka DPRD dan SKPD PNPM-MP

Komentar (0)

02 Oktober 2011, 11:37:39 WIB oleh Timo | dilihat: 45 kali

Print
Wabup Buka Semiloka DPRD dan SKPD PNPM-MP

Kapuas Hulu-PUTUSSIBAU, (kalimantan-news) - Wakil Bupati Kapuas Hulu pada Kamis (28/09/2011) secara resmi membuka kegiatan semiloka DPRD dan SKPD pada Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu sekitar pukul 08.00 wib, tampak hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, dan sejumlah anggota DPRD Kapuas Hulu.

Dalam sambutan M. Nasaruddin, SE selaku laporan Ketua panitia pelaksana bahwa PNPM-MP diluncurkan secara nasional sejak 2007 sampai Tahun ini telah memasuki tahun  kelima termasuk pelaksanan di Kabupaten Kapuas Hulu, tentunya banyak dinamika dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini.  Namun banyak pula keinginan dan kebutuhan masyarakat yang bisa ditunaikan lebih cepat seraya tetap berada di dalam prinsip-prinsip  program untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Dijelaskannya bahwa pelaksanan program pada tahun 2011 ini menjadi momenyang sangat strategis bagi pemberdayaan masyarakat, bila tahun 2010 lalu dalam perencanaan kegiatan ada tiga proses yang harus dikerjakan oleh pelaku PNPM-MP  yakni proses optimalisasi yakni pemanfaatan ssa usulan perencanaan tahun lalu untuk segera dilaksanakan pada tahun ini, kedua proses tahapan regular yakni mulai dari dari penggalian gagasan di tingkat RT/ dusun sampai dengan tahapan musyawarahantar Desa ke III dan terbitnya surat penetapan camat mengenai kegiatan yang  akan didanai pada Tahun ini, dan ketiga proses integarasi yakni pengintegrasian model perencanaan regular yakni musrembang di kecamatan.

Kata Nasaruddin salah satu harapan  diselenggarakannya semiloka tersebut untuk menyatukan presepsi dan komitmen dalam pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan model perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan selama ini. Adapun fokus diskusi ada semiloka ini melakukan evaluasi kritis pelaksanaan perencanaan daerah melalui musrembag dalam kegiatan penetapan dokumen RPJMDes tersebut.

Sementara itu dalam sambutan Bupati Kapuas Hulu yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, SH mengatakan  bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional, namun karena dilakukan secara parsial dafn tidak berkelanjutan  menjadi tidak  efektif terutama untuk penanggunalangan kemiskinan masih belum optimal . untuk itu diharapakan melalui program PNPM-MP dapat terwujud harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan strategis serta berbagai mekanismedan prosedur pembangunan berbasis  pemberdayaan masyarakatdapat berjalan lbeih efektif dan efesien.
 
Selain itu PNPM-MP adalah program  nasional dalam wujud kerangka kebijakan pemerintah sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-programpenaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kemudian dilaksanakan untuk meningkatakan kapasitas masyarakat baiksecara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkan Wabup, tujuan dari PNPM-MP untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjabagi masyarakat miskin secara mandiri. Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil pancasiladan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu untuk pembiayaan PNPM-MPdibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ini menjadi dana  urusan bersama (DUB) Pemerintah dan dana daerah urusan bersama (DDUB) pemerintah kabupaten/kota. (phs)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number