Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Hardi S Hood, mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menganggarkan Rp170 miliar untuk pembangunan di Pulau Laut, Natuna, yang berbatasan dengan beberapa negara. <p style="text-align: justify;">Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Hardi S Hood, mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menganggarkan Rp170 miliar untuk pembangunan di Pulau Laut, Natuna, yang berbatasan dengan beberapa negara.<br /><br />"Infrastruktur di Pulau Laut akan dibangun, terutama untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di perbatasan utara Indonesia itu," kata Hardi usai menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2011 di Tanjungpinang, Rabu.<br /><br />Hardi mengatakan, anggaran yang akan dikucurkan pada 2012 itu akan diperuntukkan bagi pembangunan sektor kelautan seperti pelabuhan dan penguatan ekonomi masyarakat.<br /><br />"Pertahanan yang paling ampuh adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, dana pembangunan daerah perbatasan bukan hanya di Pulau Laut untuk Provinsi Kepri, tapi juga digilir sampai 2014 untuk perbatasan di Karimun, Batam dan Bintan.<br /><br />DPD RI menurut dia juga fokus membahas masalah perbatasan di utara Natuna dengan China, Thailand dan Vietnam, terutama pelanggaran wilayah oleh nelayan-nelayan asing dalam menangkap ikan.<br /><br />"Bahkan nelayan asing itu dikawal kapal perang mereka menangkap ikan di perairan utara Natuna, sehingga nelayan lokal bukan lagi berhadapan dengan nelayan asing," katanya.<br /><br />Perbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Pulau Nipah dan di utara Pulau Bintan menurut dia juga sedang dibahas untuk dipertegas lagi.<br /><br />Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo mengharapkan, optimalisai pembangunan di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga bukan hanya secara fisik, namun juga dilakukan pembangunan non fisik.<br /><br />Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kepri, Lis Darmasyah, mengharapkan pemerintah pusat membangun alat pendeteksi atau penanda di pulau-pulau terluar di Kepri agar tidak terjadi pelanggaran wilayah dan klaim dari pihak asing.(Eka/Ant)</p>