Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menargetkan pembangunan di 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pada 2011 hingga 2012. <p style="text-align: justify;">"Pada 2011 dan 2012 kita (BNPP) akan garap 12 provinsi (cakupan wilayah administrasi), 25 kabupaten/kota (wilayah konsentrasi pengembangan), 39 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas," kata Sekretaris BNPP Sutrisno, di Jakarta, Senin (07/02/2011). <br /><br />Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya Entikong dan Paloh di Kalimantan Barat, Kayan Hulu dan Sebatik Barat di Kalimantan Barat, Insana Utara dan Bikomi Utara di Nusa Tenggara Timur, Miangas di Sulawesi Utara, dan Merauke di Papua. <br /><br />Sutrisno menjelaskan pembangunan di kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan itu meliputi pembangunan infrastruktur seperti, jalan yang menyambungkan kecamatan dengan kabupaten/kota, pasar tradisional, penyediaan air bersih, dan pembangunan gedung-gedung sekolah dasar. <br /><br />"Pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya disela-sela rapat kerja BNPP dengan kementerian terkait untuk penyusunan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. <br /><br />Selain pembangunan infrastruktur, lanjutnya, BNPP juga menargetkan pelaksanaan koordinasi untuk menyelesaikan segmen batas wilayah yang masih bermasalah, serta pembangunan pos-pos lintas batas secara bertahap pada 2011-2012. <br /><br />"Total selama lima tahun, prioritas kita di 12 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 111 kecamatan," katanya. <br /><br />BNPP dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden No.12/2010, yang memiliki tugas yakni menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. <br /><br />Badan ini berfungsi diantaranya adalah menyusun dan menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. <br /><br />"Dalam penyusunan rencana induk dan rencana aksi ini, BNPP melibatkan 29 kementerian atau lembaga terkait," katanya. <br /><br />Selain itu BNPP juga berfungsi mengoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
