BPK: Kesalahan Pengelolaan Aset Penyebab "Disclaimer"

Kesalahan pengelolaan aset menjadi salah satu penyebab utama mendapat opini "disclaimer" dari Badan Pemeriksa Keuangan, kata Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani di Palangka Raya, Jumat. <p style="text-align: justify;"><br />"Faktor pendukung penyebab yang utama "disclaimer" adalah kesalahan pengelolaan aset sehingga tidak bisa dinilai kewajarannya dan sulit untuk ditelusuri pembuktiannya," katanya menerima laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Palangka Raya.<br /><br />Pada penyerahan LKPD dari Wakil Wali Kota Mofit Saptono Subagio itu, Endang mengatakan, bentuk kesalahan yang sering terjadi berupa hilangnya sejumlah aset, inventarisasi dokumen yang tidak memadai dan proses penyusunan LKPP yang belum sesuai dengan sistem akuntansi.<br /><br />Kelemahan lain yang sering terjadi adalah penyajian dan pengendalian internal terkait Rekening Giro dan Deposito Pemerintah, Investasi nonpermanen, investasi PMP, dan Piutang PNBP.<br /><br />Hal itu diungkapkan saat dikonfirmasi mengenai penyebab utama diberi opini "disclaimer" pada LKPD kepada pemerintah daerah yang pelaporannya belum sesuai dengan sistem akuntansi.<br /><br />Ia mengatakan, saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan milik pemerintah kota menemukan bahwa dari total aset senilai Rp1,9 miliar, Rp1,6 miliar di antaranya sulit dilakukan penelusuran.<br /><br />"Dari total aset senilai Rp1,9 miliar, yang tidak bisa dinilai kewajarannya adalah Rp1,69 miliar dan itu hampir Rp1,7 miliar. Angka Rp1,6 miliar ini ke mana, angka ini sulit ditelusuri," katanya.<br /><br />Oleh karena itu, dia mengharapkan diperbaiki seluruh pembukuan sehingga semuanya sesuai dengan sistem yang berlaku dan tidak sulit ditelusuri nilai aset di masa mendatang.<br /><br />"Jika pemerintah tidak bisa memperbaiki akan terus terjadi. Tapi tergantung sejauh mana pemerintah daerah punya komitmen menyikapi rekomendasi BPK dan sejauh mana mereka punya komitmen untuk memperbaiki laporan keuangannya," katanya.<br /><br />Pemerintah, tambahnya juga harus mencari tahu kenapa beberapa aset tidak bisa dipertanggung jawabkan. Salah satu caranya, kata dia dengan menelusuri serta melakukan perbaikan inventarisasi aset di masing-masing SKPD. (das/ant</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.