BPMP Samarinda Gelar Pelatihan Hak Anak

oleh
oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar pelatihan Hak Anak kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) dan PAUD serta kepala puskesmas dan unsur dari kantor kementrian agama setempat. <p style="text-align: justify;">Kepala BPMP Samarinda Nurul Mu’minayati, Selasa mengatakan, pelatihan Hak Anak tersebut bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hak anak, baik dari sudut pendidikan maupun kesehatan dengan sasaran mendukung pelaksanaan program Samarinda sebagai Kota Layak Anak.<br /><br />"Sejauh ini, pemenuhan kebutuhan dari kedua hal tersebut mungkin saja masih terjadi di Kota Samarinda sehingga kami memandang perlu dilaksanakan pelatihan seperti ini," ungkap Nurul Mu’minayati.<br /><br />Kebutuhan hak anak sendiri menurut Nurul Mu’minayati meliputi, sikap ramah atau perlakuan yang baik yang harus diterima oleh anak, tidak saja dari guru tapi juga antarsesama siswa didik sebagai teman bermain.<br /><br />"Tidak terkecuali bagi para pelayan kesehatan yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat," katanya.<br /><br />"Dalam hal ini diharapkan, petugas medis bisa bersikap lebih ramah kepada sehingga anak akan berani dan merasa nyaman untuk dibawa berobat ke puskesmas, rumah sakit dan lainnya," ungkap Nurul Mu’minayati.<br /><br />Tidak hanya itu tambah Nurul Mu’minayati, pemenuhan kebutuhan hak anak tersebut, perlu didukung oleh penyedian fasilitas seperti tempat bermain, ruang menyusui atau tempat pengganti popok juga ruang konseling dan kamar kecil serta wastafel untuk puskesmas maupun sekolah.<br /><br />"Saat ini, mungkin saja wastafel atau kloset yang ada di puskesmas maupun sekolah bentuknya lebih tinggi karena peruntukannya memang bagi orang dewasa sehingga ini dapat dikategorikan tidak ramah bagi anak," ujarnya.<br /><br />"Untuk itu, perlunya pelatihan ini dilakukan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak ini bisa benar-benar dipahami para pihak terkait untuk kemudian bisa diselaraskan dengan program kerja yang dilakukan oleh unit kerja masing-masing," ungkap Nurul Mu’minayati. (das/ant)</p>