Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang telah mengesahkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP), tinggal selangkah lagi, badan baru ini bisa operasional, personil yang ditunjuk diharapkan memahami kawasan perbatasan. <p style="text-align: justify;">Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lucius Nelis mengatakan dengan terbentuknya BPP maka secara teknis persoalan pembangunan di kawasan perbatasan sudah ada yang mengurus.<br /><br />“Institusi inilah nantinya yang diharapkan bisa berperan optimal dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” kata Nelis kepada Kalimantan-news.com, Rabu (07/09/2011).<br /><br />Legislator asal daerah pemilihan jalur Ketungau ini sangat berharap tahun ini ketika Perda pembentukan badan baru tersebut sudah masuk lembar daerah, eksekutif bisa menyegerakan pengisian personil untuk menempati struktur organisasi di badan baru itu.<br /><br />“Ini penting karena dengan terbentuknya BPP dan percepatan pengisian personil, maka tahun 2012 nanti badan ini sudah punya program yang bisa segera diaplikasikan untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan,” ucap Ketua Badan Kehormatan DPRD Sintang ini.<br /><br />Personil yang akan mengisi struktur di BPP nanti juga menurutnya haruslah dipilih orang-orang yang memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang akan diembannya, khususnya mereka yang benar-benar memahami persoalan yang ada di kawasan perbatasan.<br /><br />“Jangan asal memilih orang, hanya atas dasar bagi-bagi jabatan, tetapi pilihlah orang yang memiliki skil individual yang baik karena kalau salah memilih orang akan berdampak pada program yang dirancang dan tentunya berdampak pada pembangunan di perbatasan,” kata dia.<br /><br />Bila dipandang perlu, ia menyarankan kantor BPP nanti ditempatkan di salah satu kecamatan perbatasan, entah di Ketungau Tengah atau Ketungau Hulu seperti yang dilakukan Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu dengan menempatkan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sungai Raya yang merupakan satu-satunya kecamatan pesisir di kabupaten itu.<br /><br />“Ini dilakukan agar orang-orang yang bekerja di BPP nanti bisa benar-benar konsen mengurusi perbatasan dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan sehingga program yang dibuat bisa tepat sasaran,” sarannya.<br /><br />Keberadaan BPP kata dia pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan sehingga pembangunan bisa lebih terarah, apalagi di pusat sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki anggaran yang besar sebagai bagian dari tanggungjawab negara dalam menata perbatasan.<br /><br />“Sehingga nantinya pemerintah daerah bisa lebih konsen mengurus kecamatan lainnya karena untuk perbatasan sudah ada badan khusus yang menanganinya,” kata dia.<br /><br />Agar tujuan dibentuknya BPP bisa berjalan dengan baik, ia berharap instansi lainnya yang memiliki kegiatan di kawasan perbatasan bisa mensinergikan program dengan BPP.<br /><br />“Harapan kita tidak ada program yang tumpang tindih antarinstansi, perankan BPP semaksimal mungkin, sinergikan program agar tujuan terbentuknya BPP bisa tercapai,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
