BPS Bantah Coret Penerima Jamkesmas

Jumlah penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013 menurun drastis, namun Badan Pusat Statistik membantah mencoret penerima Jamkesmas. <p style="text-align: justify;">"Kami tidak tahu jumlah Jamkesmas berkurang. BPS tidak mencoret atau mengurangi karena itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyerahkan data keluarga rentan miskin, pusat yang memprosesnya. Bukan BPS yang menentukan Jamkesmas," kata Kepala BPS Militan di Sampit, Jumat.<br /><br />Pada 2011 lalu BPS melakukan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) terhadap 40 persen rumah tangga yang kondisi ekonominya di bawah rentan miskin. Kelompok rentan miskin tersebut meliputi rumah tangga miskin dan hampir miskin.<br /><br />Hasil pendataan tersebut kemudian disampaikan kepada BPS pusat dan diserahkan ke TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Secara kelembagaan, TNP2K berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono.<br /><br />"Data itu menjadi data base perlindungan sosial, Jamkesmas dan Raskin kalau ada bantuan langsung tunai. Bukan BPS yang menentukan, tapi TNP2K. Mungkin dari 40 persen, yang dapat hanya 20 atau 25 persen. Itu TNP2K yang menentukan, BPS tidak tahu," kata Militan.<br /><br />Berbagai faktor menjadi pertimbangan TNP2K dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima Jamkesmas.<br /><br />"Misalnya kriteria seperti kondisi rumah, dinding rumah dari beton atau kayu, atapnya dan lantainya apa, sumber penerangan listrik atau lainnya, air minumnya dari mana, tempat pembuangan tinjanya apakah di toilet atau ke sungai. Jadi kriteria itu mereka data, yang mana mereka pilih," ujarnya.<br /><br />Pendataan 2008 lalu, idealnya data dari BPS diverifikasi oleh kecamatan dan aparat desa sehingga diketahui siapa saja yang berhak menerima program bantuan. Militan mengaku tidak mengetahui apakah diverifikasi lagi di lapangan atau tidak.<br /><br />"Kami juga banyak didatangi masyarakat yang menanyakan masalah Jamkesmas dan raskin. Mungkin mereka yang tadinya dapat, sekarang tidak dapat lagi, makanya mereka menanyakan ke kami karena mereka mengira BPS yang menentukan itu," kata Militan.<br /><br />Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kotim menerima sekitar 106 ribu kartu Jamkesmas yang sekarang mulai dibagikan kepada masyarakat. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding yang diterima pada 2008 lalu, yaitu sebanyak 114.261 kartu Jamkesmas.<br /><br />Meski begitu, Dinas Kesehatan meyakinkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas agar tidak perlu khawatir karena mereka tetap mendapat jaminan kesehatan.<br /><br />Selain Jamkesda, Pemerintah Kotim kini membuat terobosan dengan meluncurkan kartu Proteksi Kesehatan Kotim (Prosehati) yang bisa digunakan masyarakat untuk berobat gratis. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.