Buat Perda Perkebunan, Bagi Hasil Harus Saling Menguntungkan

Saat ini, banyak sekali perusahan perkebunan yang masuk ke Melawi. Tentunya keberadaan investor perkebunan ini mesti memakmurkan warga Melawi. Buat Perda Perkebunan yang saling menguntungkan. <p style="text-align: justify;"><br />“Selama ini pembagian lahan yanag digunakan perusahan masih Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Itu sangat merugikan warga yang memiliki lahan,” kata Tokoh Pemuda Ella Hilir, Aspar, belum lama ini.<br /><br />Hingga itu, dia meminta agar pihak Kementrian untuk merubah pembagian lahan yang lebih manusiawi. Hingga saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. Hingga keberadaan investor benar-benar memberi kemakmuran masyarakat.<br /><br />“PP ini harus direvisi sebab sangat tidak manusiawi, merugikan masyarakat yang punya tanah sementara perusahan  mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau pembagian masih seperti itu, tidak akan tercipta kemakmuran,” ulasnya.<br /><br />Kendati begitu, ulas Aspar, ada pelung bila menunggu revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 lama. Yakni dengan membuat Perda untuk mengatur pembagian lahan. Lantaran ulas Aspar, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 disebutkan minimal 20 persen. Artinya bisa saja Perda mengatur lebih dari itu, misalnya 30 persen atau 40 persen.<br /><br />Selain itu, kridit yang biasa diterapkan perusahan pada pemilihan lahan setelah pembagian juga bisa diatur dengan mekanisme lain. Misalnya, dengan pola kemitraan yang hibah atau bagi hasil atau mengurangi jumlah kridit yang harus dibayar oleh warga.<br /><br />“Namun sangat di sayangkan Perda yang mengatur kmintraan antara petanidengan perusahaan masih belum ada. Hingga perusahaan masih menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007. Dimana salah satu poin pembagian lahan minimal 80 untuk perusahaan dan 20 untuk petani yang masih membayar beban kridit belasan tahun,” paparnya.<br /><br />Dia pun mengusulkan agar anggota DPRD Melawi berinisiatif untuk mengusung Perda tersebut. Lantaran banyak konstituen atau pemilih anggota dewan yang saat ini duduk di kursi DPRD Melawi bersentuhan dengan perusahaan. Artinya, sama saja mereka membantu warga yang dulu memilih mereka. <br /><br />“Saya berharap anggota dewan yang punya hak inisiatif bisa segera membuat Perda perkebunan yang lebih berpihak kepada petani dan perusahan pun tidak rugi. Jadi keduanya saling diuntungkan,” pintanya.<br /><br />Hingga itu, terang Aspar, jangan sampai kondisi warga saat adanya investor perkebunan dengan masa saat investor belum masuk sama saja. Hanya bisa melihat kekayaan alam melawi, tanpa bisa menikmatinya. “Banyaknya investor  perkebunan di Melawi mestninya membuat ekonomi masyarakat Melawi semakim membaik. Baiknya ekonomi bearti taraf hidup semakin meneingkat. Intinya investor masuk harus bermanfaat untuk masyarakat, bukan golongan tertentu,” pungkasnya. (Ira/Kn)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.