Belum aktifnya program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Sanggau, membuat masyarakat di Sanggau mulai bertanya-tanya jika ingin mendapatkan perawatan persalinan secara gratis. Bupati Sanggau meminta masyarakat memaksimalkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang ada. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut ditegaskan bupati Setiman H Sudin belum lama ini, terkait belum keluarnya petunjuk teknis pemanfaatan dana dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1,7 miliar tersebut. Dirinya menegaskan masyarakat bisa memanfaatkan layanan Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan biaya bersalin secara gratis.<br /><br />"Layanan Jamkesda juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk program persalinan, karena Jampersal memang bukan hanya untuk pelayanan umum. Hanya saja memang dengan beberapa keterbatasan seperti perawatan hanya bisa dilakukan di kelas III, hanya saja justru mempunyai kelebihan karena biaya klaim tidak terbatas seperti layaknya pada program Jampersal," tandas Bupati.<br /><br />Saat ini diungkapkan bupati memang untuk program Jampersal masih menunggu peraturan bupati untuk itu, karena tidak bisa direalisasikan tanpa ada aturan yang jelas. Mengingat minimnya dana yang dialokasikan untuk setiap persalinan yang bisa diklaimkan.<br /><br />Hal senada dikatakan kepala dinas kesehatan Sanggau dr Jones Siagian, dirinya mengatakan masih menunggu perbup untuk program Jampersal. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, terlebih aturan siapa saja yang bisa mengajukan persalinan sejauh ini belum jelas.<br /><br />"Kalau yang bersalin memanggil bidan pada malam hari misalnya, kita belum tahu secara persis apakah itu juga masuk dalam biaya Rp 350 ribu seperti yang dialokasikan dalam Jampersal. Karena biasanya biayanya mencapai jutaan rupiah," tandasnya.<br /><br />Anggota DPRD Sanggau Andi Darsudin mengatakan ketegasan dan sosialisasi dari pemkab melalui dinas terkait layanan Jampersal sangat diperlukan. Agar masyarakat tidak simpang siur menerima informasi yang ada, karena dibeberapa tempat biaya persalinan mencapai Rp 2,5 juta.<br /><br />"Harus dipertegas, kalau bisa dimanfaatkan masyarakat seperti apa syarat-syaratnya agar masyarakat tidak merasa bingun. Dan kalau tidak bisa informasikan secara jelas," ungkapnya. <strong>(phs)</strong></p>
