Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Dimulai, Bupati : Proses dan Pelaksana Harus Transparan

MELAWI – Sebelum dimulainya pelaksanaan kelanjutan pembangunan kantor Bupati Melawi, Bupati Melawi bersama Wakil Bupati Melawi dan sejumlah SKPD terkait serta pihak Pengadilan Negeri Sintang dan Forkopinda Melawi melakukan peninjauan, Senin (23/7). Dimana peninjauan tersebut melihat secara lansung kondisi bangunan sebelum pelaksanaan kelanjutan pembangunan tersebut dimulai.

Bupati Melawi, Panji, usai meninjau mengatakan, peninjauan tersebut merupakan sebagai awal dari proses kelanjutan pembangunan kantor Bupati, yang mana diketahui bahwa bangunan tersebut sudah mangkrak kurang lebih 8 tahun, dan tidak dilanjutkan pembangunannya. Dengan peninjauan tersebut, Ia menginginkan kelanjutan tersebut dimulai dengan sebuah keterbukaan.

“Bangunan ini dianggap tidak ada masalah lagi. Awal mula aya berkoordinasi ke Kejati Kalbar mengikuti petunjuk saran dari pimpinan , yang mana saya lanjutkan dengan meminta surat izin terbaru untuk melanjutkan, dimana segala persoalan proses sudah selesai. Namun kondisi bangunannya masih memprihatinkan,” ungkapnya.

Ia menagtaakanmengatakan, setelah dilakukannya peninjauan maka diharapkan kontraktor pelaksananya sudah bisa memulai peelaksanaan manakala kontraknya sudah keluar. Dimana harus transparan dan terbuka, seperti apa anggarannya seperti apa pelaksanaannya harus terbuka. Libatkan semua pihak yang ingin mendampingi dan mengawasi.

“Untuk itu saya minta dukungannya dalam proses pembangunannya. Karena kita tidak ingin terulang kembali yang mana proses peembangunan ini sudah cukup panjang hingga 8 tahun mangkrak, akibat kesalahan-kesalahan. Niat untuk merugikan negara ataupun pihak lain jangan peernah ada. Jangan ada tindakan melawan hukum,” paparnya.

Ia juga meminta pihak kontraktor pelaksana meemulai pekeerjaan tersebut dengan serius, tepat dan cepat, tetapi tidak melangkahi ketentuan yang berlaku.

“Kelanjutan pembangunan ini karena kita ingin menjawab bahwa kita juga ada kantor Bupati, bukan pemerintah yang tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Melawi, H. Hinduansyah mengharapkan pihak pelaksananya bisa bekerja dengan baik. Karena kontrak kerja sudah ditandatangani sejak Juat lalu 20 Juli dan akan berakhir 17 Desember 2018.

“Diharapkan berakhir masa kontraknya nanti dengan dana yang tersedia, fisik bangunan tersebut bisa diselesaikan, namun tidak termasuk jalan masuk belum, begitu juga isinya seperti furniture,” ungkapnya.

Kelanjutan pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh perusahaan luar yakni dari Makar Sulawesi Selatan yakni PT. Karya Pembangunan Rezki.

“Dimana pembangunan yang awalnya akan dianggarkan kurang lebih Rp. 22 Milyar tersebut dilakukan rasional hingga pagu dananya menjadi Rp. 19,6 milyar lebih. terus kontraknya setelah hasil penawarannya yakni Rp. 19,2 Milyar,” pungkasnya. (Ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.