Bupati: Realisasi Fisik 2011 Belum Diketahui

oleh
oleh

Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah H Achmad Amur mengatakan tidak mengetahui persentase realisasi fisik untuk tahun anggaran 2011, karena belum menerima laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. <p style="text-align: justify;">"Saya masih belum menerima laporan dari Bappeda Kabupaten Pulang Pisau mengenai realisasi fisik dan keuangan untuk tahun anggaran 2011, biasanya saya mendapat laporan mengenai data-data itu," katanya di Pulang Pisau, Rabu.<br /><br />Karena belum ada laporan tersebut, maka belum diketahui juga instansi mana saja yang realisasi fisik dan keuangannya mencapai seratus persen, termasuk di RSUD Pulang Pisau, katanya.<br /><br />Pada rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) pelaksanaan rencana pembangunan semester II Kabupaten Pulang Pisau tahun 2011, telah meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat, melakukan pemeriksaan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan Bappeda.<br /><br />Kemudian menjelaskan penyebab dan kendala jika memang ada, serta merumuskan solusi pemecahan masalah, katanya.<br /><br />"Rumusan solusi pemecahan masalah ini diharapkan agar pada waktu yang akan datang, pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.<br /><br />Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan telah secara tegas diatur kewajiban masing-masing pihak dalam menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan rencana pembangunan.<br /><br />"Tetapi masih ada SKPD yang kurang patuh dan belum menyampaikan laporan realisasi keuangan dan maupun fisik. Sehingga saya mengharapkan agar kedepan hal seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, pelaporan salah satu kegiatan yang sangat penting didalam proses pembangunan yang tujuannya untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan penentuan kebijakan yang relevan.<br /><br />Sementara pengendalian dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan program pembangunan, demikian H Achmad Amur.<strong> (das/ant)</strong></p>