Bupati Sekadau Buka Penyuluhan Hukum Bagi ASN Sekadau

SEKADAU – Bupati Sekadau Rupinus, SH,M.Si membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum administrasi Pemerintah dan aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Aula lantai 6 Hotel Gajah Mada Pontianak, Selasa 13 Desember 2018.

Hampir semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau ikut hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang akan berlangsung selama dua hari ini, termasuk juga Camat se-Kabupaten Sekadau.

Kehadiran para Kepala SKPD dan Camat kali ini adalah sebagai peserta. Asisten administrasi Pemerintan Setda Kabupaten Sekadau selaku ketua panita melaporkan bahwa maksud dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum bagi ASN di lingkungan Pemkab Sekadau adalah agar aparatur Pemerinth Daerah Kabupaten Sekadau dapat meningkatkan pemahaman tentang administrasi pemerintah dan aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa.

” Sehingga dalam pengadaan barang dan dan jasa tidak melalukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Disamping itu, Pendi juga menjelasakan tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah untuk tertib dalam pengadaan barang dan jasa dan menghindari tindakan administrasi pemerintah yang beraspek hukum.

Dikatan pendi lagi, adapun narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Biro hukum Provinsi Kalbar, praktisi hukum dan ikatan ahli pengadaan indonesia provinsi kalbar.

Sementara itu Bupati Sekadau dalam sambutannya mengatakan aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa perlu dipahami oleh para pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan, panitia penerima pekerjaan, pengguna barang atau jasa dan penyedia barang atau jasa di setiap lini kegiatan.

” Perlu saya ingatkan kepada bapak dan ibu agar dalam melakukan tindakan adminstrasi selalu berpedoman kepada peraturan peraturan perundang undangan, baik peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa serta administrasi Pemerintah berupa surat menyurat dan keputusan harus berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Bupati Rupinus minta agar para Kepala SKPD harus dipahami dengan betul, cermat dan hati-hati serta bijaksana dalam melakukan administrasi pemerintahan, baca dan pahami aturan dengan jelas, uptade diri dengan regulasi yang baru.

” Sekali lagi saya minta agar kita memahami secara mendalam aspek hukum administrasi pemerintah,” harap Bupati. (AS/KN)

Sumber : Humas Pemkab Sekadau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.