Salah satu poin untuk mengatasi persoalan di PTPN XIII Nanga Jetak adalah peningkatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sintang, Wiwin Erliyas, program yang bisa dilakukan adalah mendukung kegiatan usaha tani masyarakat. <p style="text-align: justify;">“Informasi yang saya peroleh ada lahan dalam jumlah luas yang masuk dalam izin perusahaan tidak digarap karena dilihat dari kesesuaian lahan, tidak cocok untuk tanaman karet,” kata Wiwin pada kalimantan-news.com, Senin (20/02/2012) di Sintang.<br /><br />Artinya bisa saja lahan itu cocok untuk komoditas lain seperti untuk kegiatan pertanian intensif atau budidaya perikanan dan peternakan.<br /><br />“Potensi inilah yang saya lihat bisa digarap untuk program CSR, artinya status kepemilikan HGU tetap perusahaan, namun pengelolaan lahan yang tidak termanfaatkan itu bisa dilakukan masyarakat dengan dukungan perusahaan,” ucapnya.<br /><br />Dia mencontohkan, untuk lahan basah, bisa saja dijadikan areal persawahan atau untuk tanaman palawija yang dikelola masyarakat, perusahaan memberikan dukungan awal berupa pengolahan lahan atau sarana produksi serta proses pengorganisasian yang diformulasikan dalam bentuk kelompok tani.<br /><br />“Kalau ada potensi sumber air dan lahan itu cocok dijadikan kolam, tinggal bentuk kelompok perikanan, atau bisa juga ketika ada yang siap berternak, perusahaan juga bisa fasilitasi dalam kerangka menjalankan CSR,” ujar alumni Fakultas Pertanian Untan ini.<br /><br />Artinya kata dia program CSR tidak hanya berupa bantuan langsung tunai, tetapi ada juga edukasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat disekitar kebun.<br /><br />“Peluangnya banyak dan saya kira pemerintah juga bisa mengimbangi dengan melakukan pendampingan kepada kelompok tani yang sudah mendapatkan dukungan melalui program CSR,” tukasnya.<br /><br />Satu hal yang jugs bisa dilakukan menurutnya adalah dukungan program CSR yang diarahkan untuk menjadikan wilayah sekitar kebun milik PTPN XIII Nanga Jetak sebagai sentra pengasil bibit karet berkualitas.<br /><br />“Perusahaan punya ilmu dan sumber daya yang paham betul masalah karet, tinggal bentuk kelompok penangkar tiap desa atau dusun, siapkan kebun entres dan ajarkan masyarakat untuk memproduksi bibit karet sendiri,” jelasnya.<br /><br />Selain untuk kebutuhan lokal, dia mengatakan orientasi produksi bibit tersebut bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan diwilayah kabupaten atau bahkan sampai keluar daerah.<br /><br />“Artinya CSR yang dilakukan perusahaan bisa berdampak pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi usaha dan kalau sudah seperti itu, maka akan ada sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Sepanjang ada kemauan dari para pihak, dia optimis persingungan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat bisa diminimalisasi karena sama-sama merasakan manfaat yang menguntungkabn kedua belah pihak.<br /><br />“Tentunya kita ingin investasi bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa sejahtera,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
