Dana perbatasan senilai Rp337 miliar di Provinsi Kalimantan Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011, harus didistribusikan merata untuk pembangunan berbagai bidang karena selama ini kawasan perbatasan masih tertinggal. <p style="text-align: justify;">Pernyataan itu diutarakan Anggota Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim Muhammad Adam di Samarinda, Rabu. <br /><br />Dia minta agar semua daerah di pedalaman dan perbatasan Kaltim harus merata mendapat dana untuk pembangunannya. <br /><br />Menurutnya, dana sebesar itu harus diutamakan untuk pembangunan yang menjadi kebutuhan prioritas masing-masing daerah, seperti untuk pembangunan jembatan, jalan, sarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya. <br /><br />Apalagi berdasarkan data yang ada, hingga kini di Kaltim terdapat 255 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sedangkan semua desa itu dalam kondisi memprihatinkan karena terisolir sehingga masyarakatnya tertinggal dengan tingkat kesejahteraan rendah. <br /><br />Ke-255 desa itu tersebar di 15 kecamatan di tiga kabupaten yang ada di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Kabupaten Nunukan. <br /><br />Desa-desa yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur tersebut antara lain, Desa Long Apari, dan Naha Tifab di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat. <br /><br />Kemudian Desa Long Nawang, Long Ampung, Long Payau, dan Long Betayati di Kecamatan Kayan Hulu, serta sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau. <br /><br />Selanjutnya sejumlah desa di Kabupaten Nunukan, antara lain Desa Long Layu, Lembudud, Tanjung Karya, Tong Raya, Long Bawang, dan Desa Long Midang. Kemudian Desa Samalat, Sibalu, dan Desa Tatalunjuk di Kecamatan Lumbis. <br /><br />Panjang garis perbatasan darat mulai Kutai Barat hingga Nunukan itu sepanjang 1.038 kilometer. Sementara jumlah penduduk yang menghuni di 255 desa dalam 15 kecamatan itu 135.778 jiwa dengan luas wilayah 49.841 kilometer persegi. <br /><br />Menurutnya, warga perbatasan dan pedalaman selama ini selalu mengeluh soal pemerataan pembangunan. Mereka rata-rata merasa dana yang ada kurang tersebar merata karena lebih banyak diprioritaskan untuk wilayah kota dan perkotaan. <br /><br />Adam mengutarakan pemerintah serta instansi terkait harus bertanggung jawab apabila alokasi anggaran besar itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dari awal. Dia ingin agar pembangunan dalam arti luas memajukan perbatasan terus digenjot. <br /><br />"Kami akan terus mendorong melalui komisi pembidangan dewan dan SKPD terkait, yaitu perlu terus melakukan sinergi antara keinginan masyarakat dengan program Pemerintah Kaltim maupun pemerintah kabupaten bersangkutan," kata Adam lagi. <strong>(das/ant)</strong></p>
