Dewan Banjarmasin Rumuskan Satpol PP Jaga THM

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merumuskan aturan untuk menempatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja turut menjaga tempat hiburan malam (THM). <p style="text-align: justify;">Menurut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Banjarmasin, Aman Fahriansyah, Rabu, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang tengah dibahas, salah satu poinnya menyiagakan petugas Satpol PP di THM.<br /><br />"Ada dua pasal direvisi terkait THM ini di dalam Perda itu, pertama adanya rencana penempatan petugas Satpol PP, dan kedua merubah jam tayangnya atau memperpanjang jam oprasional THM hingga pukul 03.00 Wita," ujarnya.<br /><br />Dikatakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang revisi Perda Nomor 19 Tahun 2011 itu, sejauh ini pengawasan dari pemerintah kota terkait oprasional THM di lapangan hampir tidak ada, sehingga ke depan patut menjadi perhatian.<br /><br />"Sebab pihak Satpol PP beralasan tidak bisa melakukan pengawasan di lapangan lantaran tidak didukung dengan peraturan," ucapnya.<br /><br />Hal tersebut, tutur dia, menjadikan kerawanan pelanggaran, misal adanya pengunjung masih di bawah umur dan jam operasional melebihi ketentuan.<br /><br />Dikatakan, terkait berubahnya jam operasional yang semula dalam Perda dari pukul 23.00 hingga 02.00 Wita, diperpanjang hingga pukul 03.00 Wita masih jadi perdebatan di kalangannya untuk disetujui.<br /><br />"Bagi saya pribadi, masalah jam operasional itu tidak perlu diubah lagi, sudah seperti semula saja sampai pukul 02.00 Wita," tuturnya.<br /><br />Sebab, kata dia, sebagaimana konsultasi pihaknya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, masukannya apabila dilakukan penambahan jam tayang harus dilihat kondisi lingkungan dan sosial masyarakat daerah itu.<br /><br />Sebagaimana diketahui, ungkap Aman, sebagian tempat hiburan malan di daerah ini khususnya diskotik letaknya tidak begitu berjauhan dari tempat ibadah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kekhusukan masyarakat yang hendak beribadah.<br /><br />"Lagian wilayah kita ini dikenal sebagai daerah yang relegi, maka tidak bisa disamakan bebasnya sebagaimana kota besar Jakarta," paparnya. (das/ant)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.