SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ghulam Raziq mendukung sepenuhnya upaya Kodam XII/Tanjungpura membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan yang bertugas untuk membantu tenaga pengajar, khususnya di kawasan perbatasan.
Hal tersebut tak terlepas dari, serangkaian masalah pendidikan di Kabupaten Sintang yang memang masih kerap terjadi. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya, baik itu fasilitas pendukung maupun yang lainnya.
“Contohnya saja, masih terdapat sekolah yang tak layak huni, guru yang mangkir, fasilitas penunjang seperti infrastruktur dasar yang tak memadai dan masih banyak lagi yang lainnya,” ujarnya.
Dari itu, menurut Politisi Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, memang perlu kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, agar dunia pendidikan di Bumi Senentang bisa lebih baik lagi dari yang ada saat ini.
“Maka dari itu, dengan adanya Satgas Pendidikan yang diupayakan Kodam XII/Tanjungpura ini kita mendukung sepenuhnya. Karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan dunia pendidikan kita yang berada di wilayah perbatasan,” jelasnya.
Ia pun berharap, wacana ini berjalan sesuai yang diharapkan, mengingat tenaga pendidik di Kabupaten Sintang masih sangat kurang. “Kita sebagai wakil rakyat mendukung sepenuhnya akan wacana tersebut. Mudahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Sintang bukan hanya persoalan infrastruktur sekolah dan fasilitas penunjang lainya, tapi juga soal pemerataan tenaga pendidik.
“Saat ini tenaga guru, baik dari honor daerah maupun honor BOS totalnya mencapai 2.700 orang,” ujar Jarot.
Dari itu, orang nomor satu di Pemkab Sintang ini mendukung upaya Kodam XII/Tanjungpura membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan yang bertugas untuk membantu tenaga pengajar, khususnya di kawasan perbatasan.
“Khusus untuk tenaga pendidik di Kabupaten Sintang saat ini sangat kekurangan. Tentu dengan adanya Satgas Pendidikan TNI ini sangat membantu sekali,” jelasnya.
Sejauh ini, kata Jarot, pemerintah berupaya untuk membantu tingkat kesejahteraan guru honorer yang gajinya sangat memperihatinkan. Dimana Pemkab mengucurkan uang Rp3 miliar untuk membayar insentif per bulan Rp100 ribu.
“Dalam setahun sebesar Rp1,2 juta dan bisa diambil setiap satu semester sekali,” terangnya.
Dengan adanya Satgas Pendidikan yang dibentuk oleh TNI, Jarot menilai akan sangat membantu sebaran tenaga pendidik, khususnya di wilayah perbatasan.
“Banyak yang kekurangan pengajar. Bahkan ada sekolah satu PNS, lainnya guru honor BOS yang gajinya 400 ribu per bulan, kalau ada satgas guru dari TNI, tentu akan lebihmembantu,” pungkasnya. (*)
