Dewan Minta Pemkab Melawi Bentuk BLK

oleh
oleh

Angkatan kerja kian tahun semakin bertambah. Laju pertumbuhan angkatan kerja ini tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya, muncul pengangguran di mana-mana. Mengatasi hal ini, Pemkab Melawi diminta membuat Balai Latihan Kerja (BLK). <p style="text-align: justify;">“Pemerintah daerah ini harus segara membuat BLK yang memberi ketermpilan kerja bagi angkatan kerja baru. Hingga mereka bisa membuat lapangan kerja sendiri,” saran Wakil Ketua DPRD Melawi, Drs Kluisen, belum lama ini.<br /><br />Ditegaskannya, pembuatan BLK ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab pemerintah sendiri masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Sementara jumlah angkatan kerja dari lulusan SMA setiap tahun bertambah.<br /> <br />“Saat ini banyak tamatan SMA yang tidak bekerja. Mereka ini harus diberi pekerjaan. Agar tidak menimbulkan persoalan sosial. Bila banyak pengangguran, masalah sosial akan meningkat,” ulasnya.<br /><br />Bila nanti angkatan kerja ini diberi ketermpilan teknis, jelas Kluisen, mereka bisa menyediakan lapangan kerja sendiri. Bahkan mereka bisa membuat lapangan kerja bagi orang lain. <br /><br />“Mereka yang tamatan SMA tidak memiliki keterampilan untuk bekerja apalagi membuat lapangan kerja. Nah, tugas Pemkab untuk memberikan keterampilan itu. Ini adalah solusi untuk kemiskinan,” ulas Kluisen.<br /><br />Dijelaskannya, bagi masyarakat Melawi, ketermpilan kerja sangat diperlukan. Mengingat beberapa lapangan kerja yang menyedot banyak tenaga kerja sudah tutup. Misalnya pekerja kayu sudah tidak bisa bekerja lagi disektor ini lantaran merusak hutan. Begitu pula dengan penambang emas yang selalu dikerja-kerja pihak kepolisian karena illegal.<br /><br />“Ditambah lagi lahan yang ada di Melawi tidak bisa dipergunakan untuk perkebunan. Sebab daerah ini berstatus kawasan hutan yang tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, selain hutan,” ulasnya. <br /><br />Bila saja Melawi tidak kawasan hutan, Investor perkebunan busa saja membuat perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar. <br />Diungkapkan Kluisen, saat harga karet tinggi, mereka bisa bekerja menyadap karet. Namun Karena karet murah, sector ini tidak bisa menjawab penyediakan lapangan kerja.  <br /><br />“Saat ini kayu, penambangan emas, perkebunan dan karet tidak bisa lagi diharapkan. Oleh karena itu masyarakat harus dikondisikan untuk membuat lapangan kerja baru. Caranya dengan memberi keterampilan,” pungkasnya. (KN)</p>