Dewan Minta Pemkab Sampaikan Draf KUA-PPAS APBD Perubahan, Bupati : Tunggu Hasil Audit

MELAWI,KN-Salah satu agenda penting kedewanan menjelang akhir jabatan adalah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan 2019. Sehingga bisa tuntas sebelum habis masa kerja anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengaku, pihaknya sudah menyurati Pemkab Melawi, melalui bupati untuk segera menyampaikan KUA PPAS RAPBD Perubahan Melawi Tahun Anggaran 2019 ke DPRD Melawi.

Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi

“Walau memang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum keluar, kami kira tak menjadi masalah, bila Pemkab menyampaikan draf KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2019 ke DPRD, sambil menunggu LHP ini disampaikan oleh bupati,” uajr Iif, kamis (8/8).
Lebih lanjut Ia mengatakan, surat dari DPRD tersebut untuk mengingatkan Pemkab Melawi dimana sesuai jadwal, penyampaian KUA PPAS RAPBD Perubahan tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Pihaknya berharap, agar pembahasan anggaran bisa berjalan tepat waktu.
Menurut Iif, pembahasan APBD perubahan masih sangat memungkinkan dilakukan oleh DPRD saat ini. Dengan waktu tersisa kurang lebih satu bulan saja, Iif menilai ketuk palu APBD Perubahan dapat saja terlaksana, tanpa harus menunggu pelantikan dewan baru. “Yang penting Pemkab dan DPRD sama-sama punya niat untuk menyelesaikan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji ditemui sejumlah awak media memastikan akan menyampaikan draf APBD Perubahan tahun 2019. Namun Pemkab masih akan menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Melawi tahun anggaran 2018.
“Setelah hasil audit ini sampai, maka kita segera sampaikan APBD Perubahan. Tidak kita mengacu bahwa yang sudah-sudah ini sering terlambat. Tapi kalau kita kompak dan cepat. Tidak banyak hiruk pikuknya, APBD perubahan itu masih sangat mungkin,” katanya.
Panji juga berharap APBD perubahan pada 2019 ini tetap ada dan dapat dibahas. Persoalan peralihan masa jabatan anggota DPRD Melawi tidak terlalu mengganggu selama semua pihak mau kompak dan pembahasan bisa berjalan baik serta tak menyalahi aturan, maka bisa saja dibahas pada periode DPRD berjalan saat ini. “Kalau pembahasannya memperhatikan kepentingan masyarakat, sampai September mendatang masih cukup. Masih ada satu bulan,” pungkasnya. (ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.