Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan siap membantu bibit kelapa sawit dan karet kepada petani melalui dana reses DPRD setempat. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru Ibnu B Foen, menyampaikan keseiapanya tersebut pada pembahasan anggaran dengan Panitia Anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kotabaru, Jumat.<br /><br />"Kami siap membantu DPRD asalkan apa yang menjadi persayaratan nantinya dapat dipenuhi untuk mendapatkan bibit sawit tersebut," ujarnya.<br /><br />Yang paling mendasar persyaratan tersebut adalah poposal sebagai bukti adanya permintaan dari masyarakat dengan dilengkapi Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL).<br /><br />"Ini dimaksudkan agar proposal tersebut tidak dianggap fiktif atau mengada-ada apabila ada pemeriksaan baik dari inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga harus melakukan survei ke lapangan untuk membuktikan kebenaran CPCL dimana desa tersebut meminta bibit karet maupun kelapa sawit.<br /><br />Pada rapat bersama Komisi III DPRD Kotabaru, Disbun sebelumnya menolak Pokok-pokok Pikiran (dana reses) dari para anggota dengan alasan CPCL belum jelas, ujar Anggota Komisi III DPRD Sukardi S Sos.<br /><br />Selain itu, dia juga mengatakan menolak karena keterbatasan anggota personel untuk mensurvei CPCL tersebut yang hanya berjumlah lima orang.<br /><br />"Sebenarnya survei tersebut dapat di lakukan dengan kerjasama antara perguruan tinggi yang ada di Kotabaru," ujarnya.<br /><br />Padahal, para anggota DPRD siap memberikan kejelasan dan bukti kepada Disbun tentang proposal yang diusulkan masyarakat terkait CPCL.<br /><br />"Kalau Disbun benar-benar menolak dan ini terjadi, apa kata masyarakat nantinya,"tegasnya.<br /><br />Apabila hal itu benar terjadi, maka para wakil rakyat itu akan mempertanyakan masalah tersebut kepada Dinas Perkebunan pada rapat gabungan dengan Panitia Anggaran bersama SKPD terkait. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
