Mendorong Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

MELAWI – Lembaga WWF Indonesia, bersama Pemerintah Melawi melalui Panel Diskusi untuk membuat Visi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Melawi, salah satu aula pertemuan Café di Nanga Pinoh. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan dihadiri empat pengurus WWF Jepang bersama mitra, beberapa perusahaan perkebunan sawit di Melawi, Pekebun sawit mandiri, pengurus koperasi sawit dan Forkopinda Kabupaten Melawi.

Pihak WWF Jepang saat mengunjungi Panel Diskusi Perkebunan Kelapa Sawit di Melawi

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya mengungkapkan industri kelapa sawit di Indonesia banyak dikritisi lembaga bahkan dibeberapa tempat yang terkena dampak negatif, terutama sekali lingkungan hidup.

“Kaerena itu, industri sawit harus tanggapi lingkunganseperti Rusaknya kawasan tutupan hutan, kebakaran lahan, hingga terancamnya keragaman hayati. Karena itu, manajemennya harus sesuai dengan visi sawit yang berkelanjutan, ”harapnya.

Berbagai pihak yang dihabiskan para petani, khususnya pekebun sawit mandiri, mulai dari produktivitas rendah, legalitas lahan sampai penemuan mesti mendapat solusi. Dadi harapan, diskusi panel dapat menjadi rujukan dan tinjauan pemerintah dalam pengelolaan kebun sawit berkelanjutan dan lestari di Melawi.

Para peserta Diskusi Panel mendengarkan
pemaparan dari pemateri

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan (Dispanbun) Melawi, Abang Sukandar dalam diskusi panel tersebut cukup banyak informasi tentang Melawi. Walau memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mendaftar perkebunannya ke pemerintah.

“Karena mestinya untuk areal kebun sawit di bawah 25 hektare harus mengantongi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kebun. Kalau diatas 25 hektare, itu harus naik Izin Usaha Perkebunan (IUP), ”katanya.

Namun, lanjut Abang, syarat-syarat STDB ini harus didukung dengan jelasnya status lahan yang ada di dalam Penggunaan Pengguna Lain (APL). Sumber bibit juga harus sertifikat.
“Kalau tak memenuhi syarat ya tidak bisa mendapat STDB. Ada yang ada di Melawi yang ada di atas 25 hektare, tapi di dalam kawasan, ”ujarnya.

Terkait dengan yang digolongkan oleh
, Hermas menilai perlu ada upaya penyadartahuan pada masyarakat, agar, mana yang bisa dijadikan tempat berkebun dan mana yang dilarang. Tata ruang kabupaten Melawi sebenarnya sudah Terlihat. Perlu dilakukan disosialisasi.

“Karena itu adalah ramah sosial atau tidak berkonflik. Kemudian lahan tidak di dalam kawasan hutan penting lindung. Karena jika berada di kawasan hutanvensi sudah tak berkelanjutan. Dimengerti jadi apa saja ekonomi positif, dan tidak ada negatif, ”katanya.

Sementara itu, secara terpisah, Bertindak Manajer Lanscape Hulu Kapuas WWF Indonesia, Hermas Rintik Maring mengatakan, Tumbuhnya sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Kabupaten Melawi, diiringi dengan tata kelola yang ramah lingkungan. Karena itu, pembangunan menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah awal bisa dimulai dengan menyusun solusi dan database masalah perkebunan sawit.

“Sekarang pembangungan berkelanjutan sedang menjadi tren di tingkat nasional. WWF berinisiatif agar pembangunan berkelanjutan, utamanya di sektor perkebunan yang memang menjadi isu seksi dan potensial untuk dikembangkan,” kata.

Hermas mengatakan, yang perlu didorong adalah bagaimana perkebunan kepala sawit, khususnya pada tingkat masyarakat atau pekebun mandiri bisa diperkuat. Baik dari sisi institusi seperti persoalan terdaftar di pemerintah, hingga tata kelolanya.

Kemudian bagaimana petani juga mendapat dukungan pasar hingga dapat meningkatkan kapasitas. Menurut Hermas inilah yang diinginkan WWF sehingga pembangunan kebun sawit rakyat juga memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan.

“Terus berjalan, tapi juga tentu dengan tetap menjaga keseimbangan. Betapa beraganya tetap terpelihara. Kalau ekosistem tak seimbang, kita juga akan merasakannya, ”katanya.

Pembangunan untuk perkebunan sawit sudah semantik menjadi perhatian pemerintah daerah, serta mengiringinya dengan tata kelola yang ramah lingkungan. Langkah-langkah tersebut, perlu disusun bersama dengan database masalah perkebunan sawit. (Ed / KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.