Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengaku kesulitan mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di daerah itu. <p style="text-align: justify;">Kepala Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Distamben Kabupaten Nunukan, Elirath di Nunukan, Sabtu menyatakan, pihaknya rutin melaksanakan evaluasi hasil pengawasan terhadap pendistribusian BBM pada agen premium, minyak dan solar (APMS) yang ada di daerahnya setiap tiga bulan.<br /><br />Ia mengatakan, bentuk pengawasan yang dilakukannya tidak dapat maksimal akibat kekurangan tenaga lapangan sehingga pengawasan selama ini sesuai kemampuan.<br /><br />Ketika ditanyakan soal efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi yang dilakukannya, Elirath menegaskan cukup efektif karena beberapa bentuk "konspirasi" antara pelanggan (masyarakat) yang berjualan eceran dengan petugas pengisian di APMS telah mulai berkurang.<br /><br />Terkait dengan antrean panjang yang terus terjadi di APMS, Kasi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi ini, tidak dapat dihindari karena bertambahnya jumlah kendaraan setiap hari yang tidak sebanding dengan peningkatan kuota BBM yang diperoleh dari depo PT Pertamina Kota Tarakan.<br /><br />Mengenai adanya dugaan, BBM subsidi disalahgunakan atau dijual kepada perusahaan, dia mengaku tidak tahu menahu dan belum pernah menemukan adanya tindakan semacam itu.<br /><br />Ia mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan tindakan tegas jika menemukan adanya indikasi BBM subsidi disalahgunakan dengan menjual kepada perusahaan.<br /><br />Prihal dugaan tindakan pemilik APMS dan kapal tanker yang menjual BBM subsidi kepada sejumlah perusahaan di daerah itu sehingga antrean panjang terus terjadi karena jatah untuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tidak pernah mencukupi, Elirath menolak berkomentar dengan alasan belum pernah menemukan bukti.<br /><br />Padahal, kuota BBM subsidi di Kabupaten Nunukan telah ditambah 100 ton sejak Oktober 2013 lalu namun tidak menyelesaikan antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat hingga roda delapan setiap pengisian di APMS.<br /><br />Permasalahan lain yang tidak dapat dicarikan solusi bagi Distamben Kabupaten Nunukan adalah, masa pengisian BBM subsidi di APMS rata-rata hanya berlangsung paling lama dua hari dari empat hari yang diperintahkan.<br /><br />Sebelum penambahan kuota, jatah dari tiga APMS di daerah itu masing-masing berjumlah ratusan ton setiap bulan, kata Elirath. <strong>(das/ant)</strong></p>
