DPMD Gelar Sosialisai FPK

MELAWI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi organisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Aula Emaus Nanga Pinoh, kemarin. Kegiatan tersebut dibuka Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Melawi, Imansyah dan dihadiri Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin, LO Kodim 1205 Sintang Mayor Istiadi, Ketua FPK Melawi Jubir Saidy dan pengurus, Camat, Kepala Desa dan organisasi kemasyarakatan serta undangan lainnya dilingkungan Pemkab Melawi. Kegiatan sosialisasi tersebut bertemakan pelestarian nilai sosial, budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi menjaga kesatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di kabupaten Melawi ini.

Ketua Panitia Sosialisasi, sekaligus Sekretaris FPK Melawi, Taufik, dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif, sehingga memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima keberagaman masyarakat di Indonesia, terkhusus di Melawi.

“Kegiatan ini sebagai upaya mensosialisasikan kebijakan pembauran kebangsaan untuk memasyarakatkan program FPK agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas, serta sebagai wadah pemersatu antara suku, etnis dan ras,” ujar Ketua Majelis Adat Budaya Tionghua (MABT) Melawi itu.

Selain itu lanjut Taufik, tujuan sosialisasi menumbuhkan semangat dan pemahaman dalam memperkokoh kedaulatan NKRI dan sosialisasi Permendagri Nomor 34/2006 Tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Pergub Kalbar Nomor 46/2014 Tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kalbar.

Sementara itu Ketua FPK Melawi, Jubir Saidy berharap, tidak hanya FPK yang menjaga kedaulatan NKRI, tapi semua ikut berpartisipasi dalam mempertahankan kondusifitas, keamanan dan ketertiban NKRI khususunya di Melawi.

Jubir menjelaskan, FPK milik Pemkab Melawi, melalui DPMD dan Sekretariat di DPMD ini kepengurusannya terdiri dari gabungan ketua 15 Ormas etnis di Melawi, 12 orang Dewan Pembina dan 6 orang tim Sekretariat dari DPMD.

Dia menuturkan, bahwa FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

“Selanjutnya mulai Bulan Januari 2019 tim FPK kabupaten akan sosialisasi ke kecamatan dan desa, karena sesuai dengan peraturan, FPK juga harus dibentuk di tingkat kecamatan dan desa,” ujar Ketua Malelis Adat Budaya Melawi (MABM) Melawi itu.

Pada kesempatan itu, Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi gejolak sosial yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta membina dan memelihara ketertiban maupun ketentraman di Kabupaten Melawi.

“Tahun 2019 adalah tahun politik, diharapkan seluruh lapisan masyarakat benar-benar harus mencerminkan pesta demokrasi yang berdaulat. Seluruh lapisan masyarakat wajib untuk bergembira melaksanakan kedaulatannya memilih wakil rakyat, serta memilih presiden periode lima tahun berikutnya. Implementasi kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam suasana penuh kegembiraan dan memberi kebebasan seluas-luas bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihannya. Tentu saja suasana pesta demokrasi yang menggembirakan itu bisa terlaksana jika semua elemen masyarakat mampu mewujudkan suasana kondusif,” ungkapnya.

AFadlin menilai pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif secara langsung akan menghadirkan konsekuensi berupa perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan itu, ucap dia, yang dikhawatirkan malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi, dia optimis terhadap budaya masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Melawi ini sudah mengajarkan bahwa beda pilihan bukan masalah yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan.

“Beda pilihan telah diterima sebagai sebuah keniscayaan, karena setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman atau dengan ayah-ibu serta anggota keluarga lainnya. Beda pilihan tidak boleh merusak kondusivitas yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang. Mari kita saling mengingatkan agar tidak terjadi gesekan. Kita tidak boleh menggunakan etnis dan agama untuk saling menjegal dalam pesta demokrasi ini,” ucapnya. (Ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.