Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengajak semua elemen masyarakat mengawal penggunaan anggaran pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran. <p style="text-align: justify;">"Pasalnya anggaran pendidikan cukup besar dan bahkan persentasenya lebih besar dari anggaran pembangunan lain," katanya di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Hal tersebut dikatakannya guna menanggapi tuntutan lintas mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin, yang menamakan diri Lintas Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (eLSISK), Jumat.<br /><br />Di hadapan eLSISK yang berunjuk rasa di DPRD Kalsel itu, wakil rakyat dari PKS tersebut, menyatakan, tuntutan realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tidak menjadi masalah.<br /><br />Karena sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel sudah menerapkan amanah perundang-undangan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara provinsi lain di Indonesia masih ada yang belum melaksanakan, tuturnya.<br /><br />"Hanya saja, yang perlu mendapat perhatian dan pengawalan bersama, yaitu pelaksanaan dari anggaran pendidikan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu.<br /><br />Mengenai tuntutan eLSISK yang meminta hentikan pemotongan subsidi pendidikan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS tingkat provinsi tersebut, balik bertanya kepada pengunjuk rasa, apakah ada menemukan permasalahan pemotongan subsidi tersebut? <br /><br />"Kalau ada tolong beritahu DPRD Kalsel, dan kami akan panggil Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan. Sebab sepengetahuan kami, belum ada menemukan atau laporan resmi mengenai pemotongan subsidi pendidikan tersebut," demikian Ibnu Sina.<br /><br />Sementara itu, anggota DPRD Kalsel, H Abdul Latief Hanafiah, MSc dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi tuntutan pengunjuk rasa terkait masalah upah dan ketenaga kerjaan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebut.<br /><br />Menurut wakil rakyat dari PKB, mengenai upah dalam kaitan tingkat kesejahteraan pekerja, hal itu juga menjadi masalah nasional, yang tetap menjadi perhatian pemerintah.<br /><br />Namun sesuai ketentuan, untuk sistem pengupahan, harus mengacu pada standar baku yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan untuk Kalsel tiap tahun mengalami kenaikan.<br /><br />"Untuk menetapkan UMP tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara perwakilan perusahaan dan pekerja, yang difasilitasi pemerintah," lanjut mantan eksponen Angkatan 66 dari Intitut Teknologi Bandung (ITB) itu.<br /><br />Dalam berunjuk rasa, eLSISK selain menyampaikan sejumlah tuntutan, juga membawa poster yang bertuliskan, antara lain, "Sudah saatnya bangkit dari keterpurukan" dan "Sudah Cukup Rakyat di jajah Belanda, jangan lagi oleh pemerintah". <strong>(phs/Ant)</strong></p>
