Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengancam akan menghapus anggaran pendampingan haji dalam APBD Kubu Raya karena selama ini Petugas Ibadah Haji Daerah yang ditunjuk adalah unsur eksekutive yang tidak memiliki kompeten. <p style="text-align: justify;">"Kita sangat menyayangkan kebijakan pemkab Kubu Raya dalam menujuk pendamping haji. Seharusnya yang ditunjuk adalah tokoh masyarakat dan agama yang memiliki prestasi dan pengalaman haji, paling tidak keberangkatan haji tersebut sebagai penghargaan bagi mereka dan itu tujuan kita menganggarkannya, bukan internal eksekutive," kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.<br /><br />Menurutnya, dari laporan tokoh masyarakat dan data yang ada di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Kubu Raya, ada tiga nama pejabat di lingkungan pemkab Kubu Raya yang akan diberangkatkan untuk mendampingi jamaah haji yang akan berangkat mengikuti ibadah haji tahun ini.<br /><br />"Untuk namanya tidak perlulah saya sebutkan di media, yag jelas tiga orang tersebut adalah pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Kubu Raya. Dan ini menurut kami adalah hal yang sangat memalukan karena sebagai pejabat jika ingin berangkat haji seharusnya bisa menggunakan biaya sendiri," tuturnya.<br /><br />Dijelaskan Sujiwo dalam APBD Kubu Raya 2011, telah dianggarkan biaya untuk pendamping haji Rp200 juta yang ditujukan untuk lima orang.<br /><br />Anggaran tersebut sebenarnya diarahkan untuk tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dinilai memiliki prestasi, tapi nyatanya yang berangkat selama ini malah pejabat yang tidak memiliki kompetensi sama sekali.<br /><br />"Itu yang sangat saya sesalkan. Kami yang ikut menganggarkan merasa malu atas kebijakan itu dan saya berjanji,jika polanya terus seperti ini, ke depan kita akan mencoret anggaran tersebut, kecuali untuk tenaga kesehatan," kata Sujiwo.<br /><br />Dia berpendapat seharusnya Bupati Kubu Raya bisa mengecek pejabatnya agar tidak salah menempatkan orang sebagai PIHD.<br /><br />Tidak hanya itu, Sujiwo juga mengatakan dalam pembahasan post rencana anggaran APBD Kubu Raya 2012 nanti DPRD Kubu Raya akan mengecek kepastian anggaran PIHD itu.<br /><br />"Kita akan lebih teliti dalam penganggarannya," kata dia.<br /><br />Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya Mustafa MS menambahkan Petugas Ibadah Haji Daerah anggarannya Rp35 juta perorang. Jika dilihat dari petugas yang akan diutus memang tidak proporsional, apa lagi dalam proses rekrutment PIHD Kubu Raya tidak melibatkan Depag Kubu Raya sehingga dia menilai tidak ada transparansi dalam penujukkan PIHD.<br /><br />"Seharusnya yang berangkat 1 dari Depag, 2 dari tokoh agama dan 2 tenaga medis. Namun kenyataan yang ada saat ini malah tidak tepat," katanya.<br /><br />Mustafa mengatakan sebagai komisi yang juga menangani permasalahan haji pihaknya sudah sering meminta laporan rekruetment PIHD dari Bagian Kesra Kubu Raya, termasuk point penilaian untuk memilih PIHD itu.<br /><br />"Namun, sampai saat ini Bagian Kesra tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi D," kata Mustafa.<br /><br />Sayangnya saat akan dikonfirmasi, Kabag Kesra Setda Kubu Raya Jakariansyah menyatakan untuk saat ini belum mau memberikan komentar terkait hal tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
