DPRD Banjarmasin: Kesejahteraan Guru Honorer Perlu Perhatian

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Sri Nurnaningsih berpendapat, kesejahteran guru honorer di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu perlu perhatian, terutama mereka yang mengabdikan diri di sekolah-sekolah pinggiran. <p style="text-align: justify;">Pendapat wakil rakyat dari kaum hawa tersebut disampaikan saat kunjungan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Tanjung Pagar, daerah pinggiran "kota seribu sungai" Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Banjarmasin yang juga membidangi pendidikan ke SMPN 18 di Banjarmasin Selatan itu mendapat banyak keluhan terkait guru honorer. Honorarium bulanan mereka masih jauh dari kesejahteraan yang diharapkan.<br /><br />Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin itu mengaku terenyuh mendengar keluhan guru honorer di sekolah pinggiran itu. "Mamang gaji mereka masih jauh dari harapan, disebabkan minimnya anggaran," katanya.<br /><br />"Pasalnya mereka itu (tenaga honorer) dibayar honornya dengan menggunakan dana BOS pada sekolah tersebut, yakni disisihkan sebesar 20 persen. Ini sangat tidak mencukupi," tegasnya.<br /><br />Sebab, lanjut politisi Partai Demokrat itu, sekolah dengan alokasi dana BOS tidak hanya membayar honor sebanyak sembilan orang guru honorer yang ada di sekolah tersebut, namun juga dua penjaga sekolah.<br /><br />"Dengan anggaran minim itu, dari pengakuan pihak sekolah honorarium per bulan tidak sampai satu juta per orang, sehingga sekolah melakukan subsidi silang," ungkapnya.<br /><br />Pihak sekolah menyatakan, kutip legeslator dua periode itu, para tenaga honorer tersebut sangat membantu dan dibutuhkan tenaganya dalam memperlancar belajar mengajar di sekolah.<br /><br />"Karena diketahui, sekolah itu hanya memiliki guru berstatus pegawai negeri sipil( PNS) sebanyak 17 orang, sedangkan sekolah tersebut memiliki pelajar sebanyak 560 orang yang terbagi 17 kelas," paparnya.<br /><br />Karena itu, ungkap dia, dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Banjarmasin, pihak SMPN 18 meminta agar kesejahteraan tenaga honorer mereka medapat perhatian pemerintah daerah dengan baik.<br /><br />"Sehubungan persoalan itu, kami akan melakukan rapat internal dengan memanggil dinas pendidikan terkait masalah tersebut, apakah mungkin dapat dialokasikan anggaran untuk kesejahteraan bagi guru honorer di SMPN 18 tersebut," ucapnya.<br /><br />Persoalan guru honorer di SMPN 18 itu, menurut dia, hanya salah satu contoh keadaan sekolah di pinggiran kota seribu sungai, yang notabene sebagai ibu kota Provinsi Kalsel.<br /><br />"Kami yakin persoalan serupa pada semua jenjang pendidikan, yaitu dari tingkat sekolah dasar (SD), SMP dan sekolah menengah atas (SMA)," lanjut "Srikandi" Partai Demokrat itu.<br /><br />"Kita memang menargetkan akan mengunjungi semua sekolah pinggiran, untuk mendengarkan dan menampung segala persoalan terkait sarana dan prasarana pendidikan untuk nantinya dibahas dalam rapat dan disampaikan kepada pemerintah," tambahnya.<br /><br />Sebab, lanjutnya, pendidikan harus merata dirasakan semua anak bangsa tanpa terkecuali, demikian juga sarana dan prasarananya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhinya.<br /><br />"Kita DPRD yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah harus mengawal ini demi terciptanya dunia pendidikan yang berkualitas dan merata di daerah ini," pungkasnya. (das/ant)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.